video
 

    DPR Diminta Tak Buru-Buru Revisi UU Perikanan

    Medcom - 03 Oktober 2019 16:03 WIB
    Pengamat sektor kelautan, Abdul Halim menyatakan Undang-Undang Perikanan bila ingin direvisi oleh DPR RI periode 2019-2024, maka hasil produknya harus membangun kemandirian dari para pelaku usaha perikanan nasional.

    Abdul Halim mengingatkan bahwa bila dilakukan revisi maka harus dilakukan dengan matang dan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Menurut dia bila jadi direvisi maka sejumlah hal yang perlu diubah dalam Undang-Undang Perikanan antara lain adalah definisi nelayan kecil, mekanisme menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan, serta mekanisme sinergi pemerintah dan pemda terkait dengan pengelolaan perikanan.

    Antara: Raisan Al Farisi, Septianda Perdana, Rahmad, Harviyan Perdana Putra, Ampelsa, Galih Pradipta, Akbar Nugroho Gumay, Puspa Perwitasari
    MI: Susanto

    (ARV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Top Program
    •   Opsi
      Opsi
    •   Kick Andy
      Kick Andy
    •   Economic Challenges
      Economic Challenges
    •   360
      360
    •   I'm Possible
      I'm Possible
    •   Eagle Documentary
      Eagle Documentary
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id