KPK Konpers Pulihkan Nama Baik Sofyan Basir, Berani?

    M Rodhi Aulia - 06 November 2019 07:53 WIB
    KPK Konpers Pulihkan Nama Baik Sofyan Basir, Berani?
    Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir ditahan KPK. Foto: MI/M IRFAN
    TIGA puluh menit menjelang dini hari, Selasa 28 Mei 2019, Sofyan Basir akhirnya kelar diinterogasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi berkelir oranye: baju khas pasien KPK.

    Kedua tangannya diborgol. Sofyan tampak berusaha menyembunyikan borgol itu dengan jaket krem yang ia kenakan saat itu.

    Otomatis gerak tangan Sofyan tidak leluasa. Apalagi melambaikan tangan ala idola menyapa para fans yang menyemut di lokasi. Sekali lagi, itu tidak bisa.

    Sofyan tak banyak cakap. Meski sepersekian detik senyuman terpotret dari wajahnya. Ia memilih membisu dan segera melangkahkan kaki menuju mobil untuk ditahan.


    KPK Konpers Pulihkan Nama Baik Sofyan Basir, Berani?
    Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Gedung KPK. Foto: MI/M IRFAN


    Dari serbuan pertanyaan awak media seputar pemeriksaan di malam itu, Sofyan hanya meminta doa. Ia juga menyatakan siap menjalani proses hukum yang dimulai KPK.

    "Assalamualaikum," kata Sofyan pamit yang segera digelandang ke rumah tahanan (Rutan) kepada awak media.

    Sejak saat itulah, Sofyan harus meninggalkan rumah dan keluarga besarnya yang terletak di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sofyan harus mencicipi rumah tahanan ala KPK.

    "SFB ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih Kav K-4," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, kala itu.

    Medcom Files pernah berkesempatan melihat-lihat ke rutan itu. Tampak sekitar 5-6 kasur yang disusun berderet di atas ranjang beton, kamar mandi dan kamar kecil tanpa pintu. Di ujung gang, ada ruang khusus tanpa atap; tempat melihat matahari secara langsung.

    Hingga akhirnya Sofyan dibawa ke meja hijau pada Senin 24 Juni 2019. Dalam sidang pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Lie Putra menyatakan terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan terkait dugaan suap proyek PLTU Riau 1.

    Persidangan terus berjalan hingga Sofyan dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara dan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan, Senin 7 Oktober 2019. JPU KPK Ronald Ferdinand Worotika menyatakan pihaknya meyakini betul terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.

    Namun tiga Senin kemudian, tanpa disangka, Sofyan diputuskan tidak bersalah alias bebas. Ketua Majelis Hakim Hariono menyatakan Sofyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua.

    Hariono menyatakan pihaknya membebaskan Sofyan dari segala dakwaan. Kemudian Hariono juga mengharuskan KPK memulihkan hak-hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

    Pasalnya, dalam persidangan, majelis hakim tidak mendapatkan "suntikan keyakinan" atas sangkaan, dakwaan dan tuntutan yang konsisten dibawa KPK sejak awal. Diawali sangkaan pasca Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengumumkan status tersangka Sofyan pada Selasa 23 April 2019.

    Hakim tidak yakin dengan serangkaian sangkaan, dakwaan dan tuntutan atas nama Sofyan yang disusun KPK. Padahal Saut dalam pengumuman status tersangka melalui konperensi pers menyebut Sofyan diduga kuat terlibat dalam perkara ini karena turut dalam perbantuan perbuatan suap antara pengusaha dan anggota DPR serta menghadiri sejumlah pertemuan yang dipersepsikan 'haram'.

    Apalagi ditambah dengan pernyataan salah satu mantan Jaksa KPK saat masih aktif dulu. Ia dengan percaya diri menyatakan setiap kata atau kalimat yang tertuang dalam dakwaan sudah dipastikan dengan pertimbangan yang sangat matang. Medcom Files masih mengingat peristiwa itu saat berpapasan di lorong bangku ruang persidangan.

    Belakangan Sofyan sendiri merasa risih dengan tuduhan KPK tersebut, antara lain karena turut dalam sejumlah pertemuan. Kemudian dia juga menyesalkan penetapan tersangka itu berdasarkan voting para komisioner KPK yang dipimpin Agus Rahardjo.

    Vonis majelis hakim senada dengan keyakinan Sofyan; bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan KPK kepada dirinya. Ia kemudian pada menjelang Senin malam 4 November 2019, keluar dari Rutan KPK. Jika dihitung, Sofyan menginap di Rutan KPK selama 190 hari atau 6 bulan lebih sepekan.


    Koreksi Total
    Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan putusan bebas terhadap terdakwa kasus KPK merupakan hal menarik. Selain jarang terjadi, pula menjadi momentum bagi KPK melakukan koreksi total terhadap model penegakan hukum ala KPK selama ini.  

    "Ini menjadi koreksi total bagi KPK yang kenyataannya tidak bisa meyakinkan hakim dengan dua alat bukti yang diajukan," kata Suparji kepada Medcom Files, Selasa 5 November 2019.


    KPK Konpers Pulihkan Nama Baik Sofyan Basir, Berani?
    Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia


    Suparji mendukung penuh penguatan terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK. Namun ia menolak keras bila KPK menjadi lembaga yang memonopoli kebenaran tanpa ada sinergi dengan penegak hukum lainnya.

    Ia khawatir, jangan-jangan kasus serupa juga terjadi pada pihak-pihak lain. Yang kebetulan berujung pada sikap majelis hakimnya yang manut saja dengan dakwaan dan tuntutan KPK tanpa kecermatan atau mempertimbangkan fakta persidangan. Bisa saja, putusan itu, juga keliru karena othak-athik gathuk alias cocokologi.

    "Itu menunjukkan sesuatu yang sangat serius. Jangan bermain-main dengan nasib orang. Kemudian pada akhirnya menyerahkan ke pengadilan. Artinya setiap perbuatan harus ada pertanggungjawaban," tegas dia.

    Suparji menyoroti nasib Sofyan yang telah dirampas hak-haknya, kemerdekaannya, kehormatan dan lain-lain. Bahkan di hari pertama pascapenahanan, Sofyan harus mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT PLN.

    Konsekuensinya, Sofyan terpaksa menyetop rekeningnya dari aliran masuk uang gaji, yang besarannya sekitar 30 kali lipat dari gaji menteri. Informasi yang dihimpun, gaji Dirut PLN mencapai ratusan juta rupiah perbulan.

    "Bayangkan saja sudah berapa kerugian materiil dan immateriil yang diderita Sofyan Basir akibat proses hukum KPK. Saya kira bagaimana dengan jiwanya dan keluarganya," ujarnya.

    Vonis bebas ini menjadi hal yang dilematis bagi KPK. Jika melakukan kasasi, KPK dinilai kurang meyakinkan. Jika menerima vonis, apa mungkin KPK menyerah begitu saja.


    Pemulihan
    Di antara perintah hakim terhadap KPK adalah memulihkan harkat dan martabat Sofyan. Pasalnya dalam enam bulan terakhir, Sofyan telanjur dicap sebagai orang yang diduga kuat bersalah sebagai koruptor. Apalagi kesan KPK tak pernah salah, menguat di sejumlah benak masyarakat. Kesan ini menguat, kendati mereka sadar betul proses hukum masih berjalan.

    Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan turut mendesak KPK memulihkan kembali hak-hak, harkat, martabat dan kehormatan Sofyan. Apalagi selama ini Sofyan juga sudah tunduk kepada hukum negara yaitu dengan menjalani proses penegakan hukum.

    Kami menanyakan kepada Suparji, apakah mungkin KPK jika pada akhirnya Sofyan benar-benar bebas dan kasusnya inkracht, dapat mengakui kesalahannya secara terbuka. Artinya KPK melakukan konferensi pers (konpers) terkait pengakuan kesalahan dan pemulihan harkat serta martabat Sofyan. Sebagaimana dengan tradisi KPK mengumumkan Sofyan atau tersangka lainnya melalui konpers.

    Menurut Suparji, mekanisme baku pemulihan harkat dan martabat terhadap terdakwa belum clear dan agak pelik. Tapi satu hal yang ditekankan Suparji adalah penegak hukum harus berani bertanggungjawab atas keputusan yang diambil, apalagi ternyata keputusan itu dinyatakan keliru oleh majelis hakim.

    "Itu salah satu bagian mekanisme. Cuma bagaimana? Apakah permintaan maaf kepada yang bersangkutan dan keluarga melalui konpers. Apakah itu sudah memulihkan harkat dan martabat? Cuma tradisi (konpers pengakuan) itu belum pernah dilakukan. KPK sepertinya tidak pernah salah. Berat sekali dia minta maaf," pungkas dia.

    Selasa malam, KPK akhirnya mengumumkan akan mengajukan kasasi terhadap vonis bebas Sofyan Basir. KPK tengah bergegas menyusun memori kasasi tersebut.

    "Persiapan melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas dengan terdakwa Sofyan Basir," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

     



    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id