KPK Antisipasi Kerawanan Korupsi Anggaran Covid-19

    M Rodhi Aulia - 19 Mei 2020 20:07 WIB
    KPK Antisipasi Kerawanan Korupsi Anggaran Covid-19
    Virus Korona. Foto : AFP.
    ANGGARAN penanganan pandemi covid-19 yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp405 triliun. Dana sebesar itu sedang dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat mencegah praktik-praktik rasuah.

    Malam itu, melalui diskusi virtual bertajuk "Implikasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum Dan Keamanan" Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah-langkah antisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran covid-19.

    Bentuk antisipasi KPK, adalah berkoordinasi dengan Menko PMK, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenag, Kemendes, Kemendikbud, untuk penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial.

    Menurut Pahala, ada titik rawan korupsi pada anggaran penanganan pandemi wabah virus covid-19 tersebut. Misalnya, dia mengatakan titik rawan korupsi ada pada pengadaan barang dan jasa.

    "Kolusi dengan penyedia, mark-up harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, kecurangan. Filantropi atau sumbangan pihak ketiga; pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan," kata Pahala pada diskusi virtual yang diselenggarakan Indonesian Public Institute (IPI), Senin 18 Mei 2020.

    Begitu juga dengan refocusing dan realokasi anggaran APBN dan APBD, alokasi sumber dana dan belanja, pemanfaatan anggaran. Hal lain adalah terkait penyelenggaraan bantuan atau sosial safety net untuk pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan penerima, klasifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan dan pengawasan. 


    KPK Antisipasi Kerawanan Korupsi Anggaran Covid-19
    Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan medcom. Foto: MI/ROMMY PUJIANTO


    Diketahui, rincian anggaran penanganan pandemi covid-19 dialokasikan untuk kesehatan senilai Rp75 triliun, Rp70 triliun untuk industri, Rp110 trilun untuk social safety net dan Rp150 triliun untuk pembiayaan pemulihan ekonomi nasional.

    Untuk itu, KPK sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 pada 2 April 2020 Tentang Penggunaan anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penggunaan Covid-19 terkait pencegahan korupsi tersebut.

    "Bumbu-bumbu pencegahan memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," katanya.

    Namun, kata Pahala, pelaksanaan anggaran dan PBJ harus mengedepankan harga terbaik. PBJ dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan dan akuntabel. KPK juga mendorong keterlibatan aktif APIP dab BPKP terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP.

    "Dan sumbangan dalam pelbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada lembaga atau organisasi bukan termasuk gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan ke KPK," tukas Pahala.

    Pula, Sosiolog dari Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine, mengingatkan, dampak covid-19 tidak bisa dibilang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebab Covid-19 ini membawa efek yang kompleks dan sangat tidak normal.

    "Dampak Covid-19 meliputi aspek struktural, kultural, dan juga aspek prososial masyarakat," kata Daisy.

    Pada aspek struktural, jelas Daisy, Covid-19 membuat kesenjangan sosial makin lebar, PHK terjadi di mana-mana, kalangan miskin baru bertambah, masyarakat miskin semakin miskin, sarana produksi terhenti, sedangkan pola hidup konsumtif meningkat.

    "Kemudian dalam aspek Kultural juga sangat terasa. Sebab Covid-19 ini melahirkan new normal dalam kehidupan kita," papar Daisy.


    KPK Antisipasi Kerawanan Korupsi Anggaran Covid-19
    Sosiolog dari Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine. Foto: medcom.id


    Ia mencontohkan pola interaksi masyarakat akan berubah. Sebab jarak interaksi harus 1,5 sampai 2 meter, sarana publik seperti transportasi seperti pesawat, bus, kereta api semua harus menyesuaikan.

    "Yang positif adalah, Covid-19 ini membuat kesadaran terhadap kebersamaan dan pola hidup bersih di masyarakat semakin meningkat," jelas Daisy.

    Hanya saja, kata Daisy, terjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat antara masyarakat yang siap dalam kehidupan New Normal dengan masyarakat yang Habitus. Adapun secara umum, Daisy menilai masyarakat Indonesia sangat memegang kultur dan budaya.

    "Misalnya kebijakan soal larangan mudik. Sangat sulit sekali melakukan ini karena berkumpul dengan keluarga di saat lebaran sangat dipegang teguh masyarakat kita," jelasnya.

     


    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id