Seberapa Penting Istilah Manipulator Agama Usulan Jokowi?

    M Rodhi Aulia - 11 November 2019 19:24 WIB
    Seberapa Penting Istilah Manipulator Agama Usulan Jokowi?
    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro
    SEKADAR istilah saja bisa memecah-belah bangsa. Apalagi itu menyangkut suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sangat mudah menyulut perpecahan sehingga perlu disadari dan diantisipasi.

    Orang kuat pun bisa jatuh karena istilah. Di masa lampau masyhur pribahasa "mulutmu harimaumu." Kini di era media sosial muncul pergeseran pribahasa "jarimu harimaumu".

    Radikalisme contohnya. Istilah ini membuat sejumlah masyarakat menuding satu sama lain. Ada yang menilai suatu hal tertentu merupakan radikalisme dan pihak lainnya mengaku tidak radikalisme.

    Ada pula yang memahami tak ada yang salah dengan radikalisme. Malah pihak itu menganjurkan sesuatu yang dipersepsikan radikalisme. Khususnya dalam beragama.

    Pekan lalu Medcom Files bertemu dengan mantan pejabat setingkat direktur di lembaga penegak hukum tertentu. Dia mengisahkan pernah memanggil sejumlah anak buahnya terkait persepsi 'radikalisme'.

    Dia meminta bawahannya untuk tidak terlalu menunjukkan hal-hal tekesan simbolik dalam beragama. Seperti halnya celana cingkrang dan banyak lainnya yang dianggap kental terkesan simbolik. Hal-hal itu pula tak jarang dipersepsikan radikalisme.

    "Saya paham itu ekspresi beragama. Tapi tolonglah dikurangi, yang simbolik-simbolik begitu," kata pejabat itu mengisahkan obrolannya dengan bawahan.

    Diakui atau tidak, simbol-simbol beragama kini kerap menjadi perdebatan panas di tengah publik. Celana cingkrang dan lain-lain.

    Pro dan kontra soal itu tak ada habis-habisnya. Tontonan yang sebenarnya bisa dikatakan basi. Saling 'kuat-kuatan' menuding itu radikalisme dan itu bukan radikalisme.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut risih dengan perdebatan tersebut. MUI tegas menyatakan perdebatan itu kontraproduktif dengan pelayanan mendesak yang rill dibutuhkan masyarakat banyak.

    "Dalam masalah pendidikan misalnya. Dunia pendidikan kita yang semestinya harus bisa mencetak dan melahirkan generasi yang memiliki karakter seperti yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi yaitu menjadi insan Pancasilais, ternyata realitanya masih sangat jauh panggang dari api," Sekjen MUI Anwar Abbas, Kamis 7 November 2019

    Anwar menegaskan pembahasan masalah radikalisme bukannya tidak penting atau tidak berbahaya. Akan tetapi pembahasan soal itu dinilai sudah overdosis. Ia meminta pemerintah dan media mengurangi atau mengempiskan pembicaraan tentang radikalisme yang dinilai sudah eksesif.


    Manipulator Agama
    Presiden Jokowi tampak mencari terobosan menghentikan perdebatan kontraproduktif tersebut. Jokowi mengusulkan istilah radikalisme diganti dengan manipulator agama.

    "Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan. Misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam (Mahfud MD) untuk mengkoordinasikan masalah ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta akhir Oktober lalu.
     
    Persoalan radikalisme ini memang pelik. Jika ditilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jilid V, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.


    Baca Juga: Jokowi Usul Istilah Radikalisme Diganti Manipulator Agama

    Namun yang tampak di kehidupan masyarakat, isu atau permasalahan radikalisme cenderung dikaitkan dengan agama tertentu. Sehingga, kata Mahfud MD dalam salah satu Program Kompas TV awal November 2019, usulan perubahan istilah radikalisme menjadi manipulator memang ada.

    "Presiden mengatakan bahwa penganut radikal memang bukan agama tertentu sehingga mungkin perlu dicari sebutan lain. Sebutan lain itu misalnya, manipulator agama," ujar Mahfud.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya tak lantas ingin mengomentari lebih lanjut terkait usulan tersebut. Sufmi menegaskan pihaknya perlu mengkoordinasikan istilah yang tepat dengan ahli bahasa

    "Karena itu kan penjabarannya juga rumit," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 1 November 2019.
     
    Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mendengar kegelisahan ragam penafsiran radikalisme. Ia menegaskan penafsiran istilah radikalisme itu sejatinya tidak melebar kemana-mana. Ia menyatakan radikalisme itu ditujukan kepada aktivitas kelompok terlarang.

    "Radikalisme dalam pengertian pemerintah adalah terkait langsung Ormas terlarang yaitu HTI. Itu adalah Ormas terlarang yang sudah diputuskan oleh MA secara final dan mengikat tidak boleh lagi ada di Indonesia. Oleh karena mereka menyatakan ingin mengganti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Merah Putih. Jadi itu saja posisinya," kata Fajroel di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu 10 November 2019.
     
    Penjelasan Jubir Jokowi ini senapas dengan penjelasan yang tercantum dalam KBBI. Pula selaras dengan aksi kelompok pemeluk agama tertentu yang menyimpang dari ajaran agama, sehingga patut dicap manipulator agama.

    Dengan begitu, cap radikalisme terhadap hal-hal lain, mungkinkah tak lagi relevan? Apalagi sekadar simbol beragama yang latah dipersepsikan radikalisme.

     

    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id