Benarkah RKUHP Melarang Perempuan Keluar Malam? Ini Faktanya

    Wanda Indana - 01 Oktober 2019 06:30 WIB
    Benarkah RKUHP Melarang Perempuan Keluar Malam? Ini Faktanya
    Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
    Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan disahkan DPR RI menyita perhatian publik. Beberapa pasal menuai kontroversi, malah dianggap ngawur.

    Salah satunya, pasal yang melarang perempuan keluar pada malam hari. Pula, masyarakat menyoroti pasal yang menyebut hewan ternak yang masuk lahan perkebunan dapat dipidana. Tak hanya itu, masih ada beberapa sederet pasal yang juga menuai kritik dari khalayak.

    Pengguna akun Twitter, @msofyan sempat berkicau tentang salah satu pasal yang melarang perempuan keluar malam: "RUU KUHP mengancam berpotensi mengancam K-Popers dengan:
    1. Perempuan dilarang keluar jam 10 malem, padahal konser K-Pop selesai > 8 malam? Kalo konsernya di ICE BSD dan rumah mu di Condet, kamu nggak bakalan sampe rumah jam 10 malam. Masa iya abis nonton konser ditangkep???
    ".

    Bahkan, sejumlah meme yang menyindir RUU KUHP bertebaran di jagat maya. Hal ini pula, menjadi salah satu pemicu ribuan mahasiswa berunjuk rasa menolak RUU KUHP di depan Gedung DPR, pada Selasa 24 September 2019.


    Benarkah RKUHP Melarang Perempuan Keluar Malam? Ini Faktanya


    Penelusuran Fakta:
    1. Larangan perempuan keluar malam
    Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id melalui draf RUU KUHP, tak ada satu pasal pun yang menyebut larangan perempuan keluar malam.

    Klaim larangan perempuan atau pekerja terlunta-lunta pada malam hari dikaitkan dengan pasal 431 Bagian Kedepalan tentang Penggelandangan. Isi dari pasal 431 sendiri berbunyi:

    Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang
    mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.



    2. Mengkritik Presiden di Pidana
    Isu mengenai mengkritik Presiden dapat dipidana juga tidak ditemukan dalam RUU KUHP. Klaim tersebut dikaitkan dengan pasal 218 dan 219 Bagian Kedua tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

    Kritik kepada Presiden tetap bisa dilakukan jika berkaitan dengan kinerja dan kebijakan, bukan secara individu, apalagi menghina. Pada bagian PENJELASAN dari RUU KUHP tersebut berbunyi:

    Pasal 218
    Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara.



    3. Ayam peliharaan masuk lahan pertanian/perkebunan didenda 10 juta
    Sebenarnya, peraturan hewan unggas masuk area perkebunan sudah ada di KUHP yang berlaku saat ini. Klaim ini ada pada pasal RUU KUHP Pasal 278 Bagian Ketujuh tentang Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan. Hanya, angka Rp10 juta merupakan denda maksimal.

    Disitat dari Kompas.com, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pasal soal unggas masih dipertahankan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP). Alasannya, pasal ini masih dibutuhkan mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan sektor agraria.

    "Ini sudah ada di KUHP yang sekarang, enggak diprotes sebelumnya. Mengapa ini masih diatur? Kita ini masih banyak desa, masyarakat kita masih banyak yang agraris, banyak yang jadi petani, masyarakat yang membuatkan sawah dan lain-lain, kadang ada orang yang usil," kata Yasonna dalam konferensi pers di Kemenkumham, Jakarta, Jumat 20 September 2019.


    4. Memaksa istri bersetubuh dipidana
    Isu ini sempat muncul dari aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI yang berunjuk rasa menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Mereka menyoroti berbagai kebijakan Jokowi yang tidak pro umat muslim.

    Di tengah aksi, salah satu orator di atas mobil komando menyatakan pihaknya juga menolak RKUHP yang kini sedang digodok oleh DPR.

    "Masa iya kita mau bersetubuh dengan istri kalau memaksa sedikit mau dihukum. Lawan enggak? Siap bela?" Kata orator.

    Klaim tersebut berkaitan dengan Pasal 480 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,"

    Dengan definisi di atas, maka bisa saja seorang suami memperkosa istrinya. Dengan syarat; istri sedang tidak mau berhubungan badan dan suami melakukan kekerasan.

    Dikutip dari Detik.com, rumusan hukum tersebut bukan hal baru. Definisi serupa juga tertuang saat ini dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tepatnya Pasal 8 huruf a UU PKDRT dan Pasal 46 UU PKDRT. Hal itu sesuai dengan asas KUHP yaitu melakukan kodifikasi hukum.

    Tercatat, ada dua kasus yang dikenakan pasal tersebut. Kasus pertama terjadi di Denpasar pada 2015. Yaitu Tohari memperkosa istrinya Siti, yang sedang sakit-sakitan. Beberapa pekan setelah itu, Siti meninggal dunia. Atas hal itu, PN Denpasar menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada Tohari.

    Kasus kedua yaitu Hari Ade Purwanto memaksa istrinya berhubungan badan di sebuah hutan di Pasuruan, Jawa Timur pada 2011. Hari beralasan sudah kewajiban istri melayani suami, sesuai agama yang ia yakini. Namun pembelaan diri Hari ditolak dan akhirnya dihukum 16 bulan penjara. Putusan itu bergeming hingga tingkat kasasi dengan ketua majelis hakim Prof Komariah E Sapardjaja serta hakim anggota Suhadi dan Salman Luthan.


    5. Kumpul Kebo Dipidana
    Klaim ini dikaitkan dengan pasal 417, 418, dan 419 RUU KUHP Bagian Keempat tentang Perzinaan. RUU KUHP memang menyebut setiap orang yang melakukan zina dapat dipidana. Namun, pada pasal 418 ayat 2, delik pidananya adalah "Delik Aduan". Jadi, tidak semua orang bisa melaporkan seseorang berbuat zina kecuali suami/istri/orang tua/anak.


    Benarkah RKUHP Melarang Perempuan Keluar Malam? Ini Faktanya


    6. Korban pemerkosaan yang ingin aborsi bisa dipidana
    Klaim ini berkaitan dengan pasal 470 dan 471 Bagian Kedua tentang Pengguguran Kandungan. Pasal ini disebut mengancam kelompok rentan.

    Dilansir dari Detik.com, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan aturan terhadap tindakan aborsi sudah ada di KUHP saat ini dengan ancaman pidana berat. Namun di RUU KUHP, Yasonna menyebut ancaman pidana aborsi tak berlaku bagi korban perkosaan dan untuk alasan medis.

    "Kemudian yang aborsi, ini juga ada di undang-undang kita yang sekarang, di KUHP yang sekarang, existing, ada. Ancamannya berat, 12 tahun. Tapi kan sekarang dunia sudah berubah, maka diatur ancaman pidana yang lebih rendah dan tidak berlaku bagi korban perkosaan maupun karena alasan medik," kata Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat 20 Septemeber 2019.


    Kesimpulan :
    Semua klaim yang disebutkan tidak sesuai dengan isi RKUHP. Bahkan, klaim larangan perempuan keluar malam sama sekali tidak tercantum di dalam RKUHP. Isu RKUHP yang kadung viral menyebabkan disinformasi di masyarakat.


    Sumber:
    https://twitter.com/msofyan/status/1176322942721916928
    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190928100406-20-434913/aksi-mujahid-212-tolak-rkuhp-dan-tuntut-jokowi-mundur


    Referensi:
    https://nasional.kompas.com/berita/06000071-menkumham-ungkap-alasan-pasal-soal-unggas-masih-dipertahankan-di-rkuhp
    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190928100406-20-434913/aksi-mujahid-212-tolak-rkuhp-dan-tuntut-jokowi-mundur
    https://news.detik.com/berita/d-4720973/pasal-suami-perkosa-istri-di-ruu-kuhp-juga-sudah-ada-di-uu-pkdrt/1
    https://news.detik.com/berita/d-4714934/ruu-kuhp-menkum-ham-pidana-aborsi-tak-berlaku-bagi-korban-perkosaan


     



    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id