Keringat Jokowi di Kebun Sawit

    M Rodhi Aulia - 11 Januari 2019 15:30 WIB
    Keringat Jokowi di Kebun Sawit
    Presiden Joko Widodo melaunching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatra Selatan. (MI/YENNIZAR LUBIS).
    Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di tingkat petani anjlok. Di Rokan Hilir, Riau, contohnya, harga sempat hinggap di kisaran Rp400-500 per kilogram.
     
    Meski belakangan, harga terus merangkak naik. Hingga menyentuh angka di atas Rp1.000 perkilogram. Namun harga TBS yang sempat anjlok itu meninggalkan kesan.
     
    Pemerintah dituding tidak becus menciptakan tata kelola ekonomi yang baik. Pemerintah dalam hal ini, Presiden Joko Widodo, merasakan betul kesan tersebut.
     
    Apalagi kurang dari empat bulan lagi akan memasuki hari pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi dengan vulgar mengakui elektabilitasnya tidak sesuai harapan.


    Keringat Jokowi di Kebun Sawit
    Petani sawit sedang beraktivitas mengakut tandan buah segar (YBS) kelapa sawait untuk dijual ke tengkulak keliling. (MI/Amiruddin Abdullah).


    Dari beberapa survei, sebagian besar masyarakat kelapa sawit Indonesia, tidak menghendaki Jokowi kembali menjadi Presiden RI di periode kedua. Khususnya di Pulau Sumatera.
     
    Pasalnya harga CPO tercatat melorot hingga 15 persen sepanjang 2018. Imbasnya, nilai ekspor CPO RI menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
     
    Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), periode Januari-November 2018, nilai ekspor CPO beserta turunannya sebesar 15,2 miliar dolar AS. Padahal di periode yang sama pada tahun sebelumnya tercatat 16,9 miliar dolar AS. Harga TBS berkaitan dengan harga CPO. Jika harga CPO tinggi, maka akan berdampak pula pada kenaikan harga TBS dan sebaliknya.
     
    Litbang Kompas misalnya. Dalam survei yang dirilis pada Oktober 2018 lalu, Litbang Kompas mencatat bahwa elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya 38,1 persen. Elektabilitas pasangan 01 ini kalah bersaing dengan elektabilitas Prabowo-Sandiaga. Pasangan 02 ini mendulang elektabilitas sebesar 40,5 persen.


    Keringat Jokowi di Kebun Sawit
    Pekerja tengah mengisi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke dalam tangki di pengisian di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (MI/Teresia Aan Meliana).

     

    Turun lapangan

    Pada akhir Desember, Jokowi berjanji mengatasi persoalan sawit tersebut. Jika dilihat ke belakang, Jokowi sebenarnya sudah menaruh perhatian yang besar terhadap masa depan sawit di Indonesia. 
     
    "Jujur, bapak Jokowi di awal-awal skeptis. Begitu kita jelasin semua, ia berubah pandangan. Ini emas hijau," kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Dono Boestami saat ditemui Medcom Files di kantornya, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin 31 Desember 2018.
     
    Hal itu tampak dari keseriusan Jokowi yang mau turun langsung ke perkebunan sawit. Setidaknya ia tiga kali turun bertemu petani dalam rangka program peremajaan sawit rakyat (PSR).
     
    Kunjungan Presiden Jokowi itu tercatat pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kemudian di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara pada 27 November 2017 dan Rokan Hilir, Riau pada 9 Mei 2018.
     

    Dengan program PSR ini, para petani, melalui BPDP-KS mendapatkan bantuan pendanaan sebanyak 25 juta per hektare. Dana sebesar itu diharapkan dapat mengurangi beban petani agar ke depan produktivitas kebunnya semakin meningkat.

     
    "Kalau kita mau menjadi negara ekonomi terkuat keempat di dunia, ya salah satunya mendorong tumbuhkembangnya industri sawit di Indonesia," kata Dono.
     
    Menurut Dono, CPO dan produk turunannya pada 2017 lalu tercatat sebagai penyumbang devisa terbesar pertama. Sebesar 23 miliar dolar AS atau setara dengan 300 triliun.
     
    Namun pada 2018, CPO tersalip dengan sektor pariwisata. Musababnya, Harga CPO di pasar global tercatat di bawah 500 dolar AS per metrik ton.


    Keringat Jokowi di Kebun Sawit
    Presiden Joko Widodo melaunching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatra Selatan. (MI/YENNIZAR LUBIS).
     
     

    Lobi vatikan

    Anjloknya harga CPO tersebut antara lain karena adanya larangan penggunaan biofuel berbasis minyak sawit mentah pada 2021 oleh Parlemen Uni Eropa.
     
    Uni Eropa sejatinya menjadi salah satu pasar terbesar CPO Indonesia. Kampanye hitam dan pelarangan oleh Parlemen Uni Eropa itu berdampak serius.
     
    Ekspor CPO RI ke Spanyol, misalnya. BPS mencatat periode Januari-Mei 2018 nilai ekspornya hanya 313 juta dolar AS. Padahal di periode yang sama pada tahun sebelumnya, tercatat sebesar 849 juta dolar AS.
     
    Dalam menghadapi ini, Presiden Jokowi tidak tinggal diam. Ia mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terbang menuju Vatikan pada April 2018. Jauh sebelum Jokowi tau elektabilitasnya tetap rendah di akhir 2018.
     
    Luhut membawa surat khusus dari Presiden Jokowi untuk diantarkan kepada Pemimpin Vatikan, Paus Fransiskus. Dalam surat itu, Jokowi menceritakan bahwa banyak warga Indonesia yang menggantungkan hidup dari kelapa sawit. Setidaknya belasan juta jiwa.
     
    Jokowi khawatir bila pelarangan Uni Eropa terhadap sawit  ini berdampak pada kemiskinan petani di Indonesia. "Melakukan tindakan balasan bukanlah Indonesia. Kami ingin terus bernegosiasi untuk menemukan solusi yang baik bagi semua pihak. Tetapi, kami jangan terus disudutkan," kata Luhut dalam akun Facebook-nya, pada 30 April 2018.
     
    Dalam kesempatan itu, Luhut juga menjelaskan pandangan Indonesia lebih detail ke beberapa pihak. Di antaranya adalah Direktur Lembaga Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian di Kota Vatikan, Kardinal Peter Turkson.
     
    Paus melalui Kardinal Peter Turkson menawarkan sebuah seminar terkait Palm Oil. Seminar itu dimaksudkan sebagai wadah penyampaian fakta lengkap soal industri sawit Indonesia, dan terlaksana pada 15 Mei 2018 di Roma.
     

    Lobi vatikan membuahkan hasil. Juni 2018, Uni Eropa menunda pelarangan impor CPO Indonesia hingga 2030.

     
    Pemerintah RI tentu tak puas. Meski masih ada tambahan waktu sedikit. Pada Desember 2018, Luhut terbang ke Polandia untuk meyakinkan Uni Eropa bahwa industri sawit, dampaknya tidak seburuk yang dibayangkan Uni Eropa.
     
    Diplomasi langsung juga sempat dilakukan Jokowi. Jokowi sempat melontarkannya kepada PM Denmark Lars Lokke Rasmussen di Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa 28 November 2017.
     
    Pula saat Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang pada Senin 7 Mei 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat. Saat itu pula PM Li menyanggupi penambahan impor sawit minimal 500 ribu ton minyak kelapa sawit dari Indonesia.
     
    Selain itu, Jokowi juga meminta dukungan Presiden Senat Republik Ceko Milan Stech untuk melawan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia. Bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin di sela KTT ASEAN di Singapura pada Rabu 14 November 2018. Jokowi meminta bantuan Putin mendukung dan mempromosikan kampanye positif terhadap minyak sawit Indonesia di mata dunia.
     

    Moratorium sawit

    Di antara alasan boikot sawit oleh Uni Eropa adalah faktor deforestasi. Indonesia juga dianggap merusak lingkungan dengan membuka lahan perkebunan sawit secara membabi buta.
     
    Data BPS, luas lahan sawit di Indonesia mencapai 14 hektare. Sejatinya lahan sawit Indonesia ini tidak seluas lahan minyak nabati nonsawit.
     
    Meski demikian, Presiden Jokowi mengeluarkan moratorium izin kelapa sawit. Kebijakan ini diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken pada 19 September 2018.
     
    Pun ketika menyikapi harga minyak sawit dunia yang anjlok. Rata-rata 473,6 dolar AS per metrik ton pada November 2018 dan ini dianggap terburuk sejak Juli 2006. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menghentikan sementara pungutan ekspor CPO dan produk turunannya per 4 Desember 2018.
     
    Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi mengatakan situasinya belum sangat buruk. Masih ada peluang untuk bangkit kembali.
     
    Tofan mengakui, industri sawit Indonesia terlena dengan pasar ekspor. Ia menyarankan pemerintah serius melaksanakan penyerapan CPO dan produk turunannya untuk kebutuhan dalam negeri.
     
    "Kita enggak harus tergantung pasar ekspor. Kita dunia usaha akan terus mendukung pemerintah. Ayo bagaimana caranya stock yang melimpah ini dapat terserap di dalam negeri sehingga harganya terangkat," kata Tofan kepada Medcom Files di kantornya, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat 21 Desember 2018.
     
    Berdasarkan riset yang disampaikan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar ditujukan untuk ekspor. Hanya sekitar 20 hingga 25 persen yang digunakan untuk konsumsi domestik.
     
    Upaya Indonesia menghilangkan ketergantungan ekspor telah dimulai sejak 2011. Yaitu adanya hilirisasi dalam negeri melalui tiga jalur; industri oleofood, oleokimia dan biofuel.
     
    "Untuk energi, ketika fossilfuel semakin habis, pilihan realistis adalah kita mengolah kelapa sawit menjadi bahan bakar, jadi biodisel," ujar Tofan.
     
    Presiden Jokowi dalam hal ini ternyata sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.66 Tahun 2018 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
     
    Perpres ini menjadi payung diberlakukannya mandatori B20. Perpres ini sebagai upaya pemerintah mengendalikan permintaan atas produk kelapa sawit, terlebih di tengah harga yang melemah.
     
    Sejatinya penggunaan biofuel untuk bahan bakar diesel sudah dimulai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yaitu B-2,5 pada 2006 hingga B-15 pada 2014. B20 juga sudah ada pada 2016, akan tetapi saat itu baru untuk public service obligation (PSO) saja.
     
    "Kita tidak bisa menyetop produksi kalau tanamannya ada. Itulah makanya kita mengambil langkah menciptakan permintaan terhadap produk kelapa sawit," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, Senin 20 Agustus 2018.
     
    Kemudian dari sana lahir Peraturan Menteri ESDM No.41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaaan Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodisel dalam Kerangkan Pembiayaan oleh BPDP-KS.
     
    Pada 21 Desember 2018, PT Pertamina (Persero) mengumumkan upaya mereka mengimplementasikan CPO yang diolah menjadi Green Gasoline dan Green LPG. Upaya itu berupa penggabungan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil sehingga menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Proyek itu telah dilakukan di Kilang Refinery Unit III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.

    "Upaya ini sangat mendukung pemerintah dalam mengurangi devisa, di mana Pertamina bisa menghemat impor crude sebesar 7,36 ribu barel per hari atau dalam setahun bisa menghemat hingga 160 juta dolar AS," kata Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Budi Santoso Syarif.


    Keringat Jokowi di Kebun Sawit
    Dua pekerja Pertamina memeriksa proses pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menjadi Green Gasoline (bahan bakar bensin ramah lingkungan). (Antara/Nova Wahyudi).


    Inovasi Pertamina terkait CPO tak hanya berhenti di sana. Rencananya awal tahun 2019 ini, Pertamina kembali mengumumkan upaya impelentasi mereka di Kilang Dumai, Riau dan Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat (green avtur).
     
    Pemerintah juga mendorong pemanfaatan CPO untuk pembangkit listrik akan dilakukan tahun ini. Hal itu diungkapkan Menteri ESDM Ignasius Jonan setelah melihat langsung contoh nyata di Italia.
     
    Dari berbagai contoh kebijakan dan respons pemerintahan Jokowi itu, memang tidak bisa langsung dirasakan dampaknya. Namun Jokowi berusaha memastikan jajarannya bekerja menyelamatkan industri dalam negeri di pasar global.
     
    "Ini tidak bisa singkat (bisa langsung berhasil). Butuh waktu setahun," kata Jokowi di hadapan pendukungnya, Minggu 25 November 2018.
     

    PR Besar

    Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengungkapkan pemerintah memang sedang berupaya menaikkan harga berbagai komoditas. Termasuk CPO, dengan memperluas pasar dalam dan luar negeri. Tidak hanya bergantung pada ekspor CPO saja.
     
    Akan tetapi, kata Henry, untuk jangka panjang pemerintah RI harus menata ulang perkebunan sawit di Indonesia. Tidak berkutat pada peningkatan produksi sawit. Tapi juga mengelola industrinya, dari hilir hingga hulu.
     
    "Baik dalam penguasaan lahan, pendidikan dan industrialisasinya. Selama ini tidak terkontrol. Tidak ada izin orang melakukan penanaman sawit. Jangankan petani biasa tapi perusahaan besar juga banyak yang tanpa izin," kata Henry kepada Medcom Files di Jakarta, 20 Desember 2018.
     

    Keringat Jokowi di Kebun Sawit
    Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih. (MI/ADAM DWI).


    Sementara itu, Direktur Utama BPDP-KS Dono Boestami juga mengeluhkan data perkebunan sawit yang tidak tunggal. Baik itu dari total lahan sawit di Indonesia dan lain-lain. Menurut Dono, dari luas lahan yang tidak pasti, ia juga ragu dengan produktivitas sawit yang mencapai 42 juta ton, berikut dengan jumlah petaninya.
     
    "Ini yang sedang kita perbaiki. Momentumnya dengan peremejaan sawit rakyat ini, nanti kita bisa dapat data riilnya," kata Dono.
     
    Dono juga tengah memetakan mata rantai dalam industri sawit. Dari sana Dono ingin mengetahui lebih pasti faktor apa yang membuat harga TBS bisa tidak sesuai harapan.
     
    "Ini tugas besarnya. Ini yang saya dorong terus. Perbaiki tata kelola hulunya dulu. Dana gampang. Dari kita ada, negara-negara yang nyumbang juga banyak," ujar dia.
     
    Tentu upaya tata kelola ini membutuhkan sinergi banyak pihak. Baik dari jajaran institusi dalam pemerintah itu sendiri juga pihak lain.
     

    Keringat Jokowi di Kebun Sawit
    Direktur Utama BPDP-KS Dono Boestami (Rodhi Aulia).


    Dono juga mendorong agar kepala daerah setempat memiliki inisiatif yang kuat untuk membantu petani kelapa sawit di daerahnya masing-masing. Inisiatif ini perlu dan detailnya bisa dikonsultasikan lagi dengan BPDP-KS.

    "Yang nyerang kita banyak (Saat upaya pembenahan tata kelola dilakukan). Orang kita juga sebenarnya. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Mungkin pemahaman mereka yang belum benar," tegas dia.
     

    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id