Mungkinkah 'Catwalk' Calon Menteri Steril dari Oposisi?

    M Rodhi Aulia - 22 Oktober 2019 16:19 WIB
    Mungkinkah 'Catwalk' Calon Menteri Steril dari Oposisi?
    Presiden Jokowi menunggu tamu kehormatan yang akan berkunjung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2019) malam. Foto: MI/RAMDANI
    TAK tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo merangkul bekas rival di Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai salah satu menteri di kabinet periode 2019-2024. Praktis tersisa tiga partai politik (Parpol) yang terpantau berada di luar pendukung pemerintah atau lazim disebut oposisi; Partai Demokrat, PKS dan PAN.

    Kecuali PKS, para ketua umum Parpolnya memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Pertemuan saat finalisasi susunan komposisi kabinet sedang berlangsung. Sementara PKS meminta pertemuan pascapegumuman resmi kabinet lantaran khawatir "dicap" memintah jatah menteri.

    Namun status oposisi bisa saja tiba-tiba berubah. Meski Jokowi memastikan hanya Gerindra yang akhirnya diajak masuk kabinet. Kepastian itu disampaikan Jokowi dalam jamuan makan malam dengan 200 relawan di Istana Negara, Minggu 20 Oktober 2019.

    Selain itu, sejak kemarin (Senin 21 Oktober 2019), sejumlah tokoh wara-wiri menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Sesuai dengan janji Presiden Jokowi pada hari sebelumnya, akan memperkenalkan calon pembantunya mulai Senin pagi.

    Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md, Founder Gojek Nadiem Makarim, mantan CEO Net Wishnutama, dan Mantan Ketua TKN Erick Thohir.

    Kemudian Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Mantan Mensesneg Pratikno, Staf Mensesneg Nico Harjanto, Komisaris BUMN Fadjroel Rachman, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Mereka kompak mengaku direkrut Jokowi sebagai pembantu presiden.

    Pun hari ini, Selasa 22 Oktober. Presiden Jokowi menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah tokoh. Sejak pagi tampak Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Mantan Menteri Sosial Agung Gumiwang Kartasasmita, Politikus PDIP Juliari Batubara dan Mantan Menteri LHK Siti Nurbaya per pukul 10.00 WIB.

    Suasana pintu kedatangan hingga masuk ke gedung Istana Kepresidenan bak 'catwalk' dadakan. Para calon menteri berjalan dan mengekspresikan gaya menyapanya masing-masing di depan sejumlah lensa dan rekaman para awak media yang siap mengabadikan momentum tersebut.

    Dari pantauan sejauh ini, catwalk calon menteri itu masih steril dari kader-kader partai oposisi yang masih tersisa. Sejumlah pihak mengharapkan agar catwalk itu benar-benar steril dari kader oposisi.

    Pasalnya salah satu pembeda yang paling nyata bahwa suatu negara sudah mengalami fase pendewasaan demokrasi adalah adanya kontrol dan keseimbangan atas kekuasaan. Ruang kontrol dan keseimbangan periode kedua pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan menjadi tantangan tersendiri pasca-sinyal merapatnya Partai Gerindra .

    Kini kontrol dan keseimbangan kekuasaan di dalam legislatif (parlemen) bisa diwujudkan dalam keseimbangan kontrol terhadap eksekutif oleh partai-partai di parlemen. Misalnya Partai Demokrat, PAN dan PKS.

    Ketiga partai tersebut merepresentasikan kekuatan kritis baru yang muncul dalam lanskap politik di Indonesia saat ini pascapilpres 2019. Bukan tidak mungkin jika ketegasannya mengambil jalur di luar pemerintahan justru menempatkan ketiga partai tersebut dalam posisi terhormat dan bisa membesarkan ketiga partai tersebut dalam kontestasi pemilu yang akan datang.

    Direktur Riset Indopolling Network Arum Basuki mengatakan kontrol dan keseimbangan atas kekuasaan ini biasanya terwujud tidak hanya dengan pembagian kekuasaan sebagaimana trias politica dalam pandangan teoritisi klasik seperti Montesquieu. Kontrol dan keseimbangan kekuasaan demokratis juga diperlukan di dalam internal lembaga legislatif dalam hal ini perlu ada partai oposisi pemerintah di legislatif.

    Arum menjelaskan jika terjadi konsistensi sikap Partai Demokrat, PAN dan PKS di luar koalisi pemerintah atau memilih tidak bergabung di kabinet Jokowi- KH Ma’ruf Amin akan berpotensi mengambil simpati dari para pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu.

    Ia meminta tiga partai tersisa ini betul-betul belajar dari pengalaman PDI Perjuangan yang konsisten berada di luar koalisi pemerintah. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini mengambil sikap oosisi terhadap Pemerintahan SBY tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

    Keputusan itu berbuah simpati dan dukungan pemilih yang signifikan pada kontestasi pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014. Rekam jejak dan  trend dukungan terhadap PDIP di masa lalu, selayaknya bisa dijadikan rujukan bagi pilihan parpol di Senayan apakah bergabung dengan koalisi pemerintah atau mengambil sikap oposisi.

    "Bagi Partai Demokrat, PAN dan PKS, paling tidak saat ini merupakan timing yang tepat untuk menentukan sikap politik," kata Arum, Selasa 22 Oktober 2019.

    Pilihan oposisi bagi Partai Demokrat, lanjut dia, akan menjadi momentum yang tepat merumuskan titik balik dari saat ini sebagai partai papan tengah menuju kekuatan partai yang diperhitungkan dalam konstestasi pileg maupun Pilpres 2024.  Rentang waktu menuju 2024 bisa digunakan oleh Partai Demokrat untuk fokus menyiapkan figur alternatif konstestasi Pilpres, tanpa terbebani dinamika dan evaluasi terhadap kinerja kabinet dan pemerintahan.

    Terlebih untuk PAN yang memiliki modal social figure, yakni tokohnya seperti Amin Rais yang sangat kritis dan lebih kental dengan gaya politisi oposan. Pun PKS memiliki kesolidan kader dan partisan yang selama ini terbukti mampu mengimbangi PDIP.

    Langkah merangkul sebanyak mungkin kawan dan lawan politik untuk berkoalisi mungkin dilakukan Jokowi untuk menghindari potensi pemerintahan yang terbelah. Ilmuwan Politik David Mayhew pernah melakukan penelitian sekuensial, yang menunjukkan bahwa pemerintahan yang terbelah di Amerika Serikat mendorong lebih sedikit UU.

    "Pada dasarnya keinginan Jokowi pada periode kedua ini adalah memantapkan legacy. Ia berharap visi kebijakannya tidak dihambat oleh oposisi, sehingga dinamika keputusan politik tetap dapat dikontrol oleh Presiden," terangnya.

    Arum menegaskan koalisi dalam sistem multipartai ini bagaimanapun memungkinkan untuk membentuk pemerintahan yang unified maupun divided antara eksekutif dan legislatif.
    Namun sebaiknya, demokrasi yang substansial adalah memiliki mitra kritis di luar pemerintahan agar setiap kebijakan dapat dikontrol dan diawasi.

    Peran tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh aliansi masyarakat sipil atau akademisi. Peran kontrol akan lebih berfungsi jika itu dilakukan oleh partai politik. "Dan ruang harapan itu terbuka lebar untuk Partai Demokrat, PAN dan PKS," tandasnya.

     



    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id