Diberi Selamat Dulu, Diberi Kritik Kemudian

    M Rodhi Aulia - 01 Oktober 2019 12:42 WIB
    Diberi Selamat Dulu, Diberi Kritik Kemudian
    Suasana pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 di Jakarta. Foto: ANTARA /M Risyal Hidayat
    SEBANYAK 575 Anggota DPR RI periode 2019-2024 atau hasil Pemilu ke-12, resmi dilantik hari ini. Mereka merupakan para politikus dari sembilan partai politik dinyatakan lolos parliamentary threshold 2019.

    Dari segi usia, mereka terdiri dari 23 tahun hingga maksimal 80 tahun. Mereka berasal dari ragam latar belakang dan mendapatkan perolehan suara yang sangat besar.

    Lihat saja, Puan Maharani. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencalonkan diri untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V. Politikus PDI Perjuangan itu meraup suara terbesar pertama dari 574 caleg lainnya, yaitu 404.034 suara.

    Jika dibandingkan dengan total penduduk Kota Cirebon sekitar 350 ribu jiwa pada 2019, total pemilih Puan masih lebih banyak. Di kota itu, tidak ada satupun penduduknya dari bayi hingga dewasa yang alfa memilih Puan untuk duduk sebagai anggota dewan  terhormat.

    Kedua, Cornelis. Mantan Gubernur Kalimantan Barat (2008-2018) ini mencalonkan diri dari Dapil Kalimantan Barat I. Ia mendapatkan sebanyak 285.797 suara pada Pemilu 2019 atau jika dibandingkan dengan total mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) 62.027 pada 2018 hampir setara lima kali lipat dari jumlah mahasiswa UGM.

    Di kampus itu, dari mahasiswa program D1 hingga spesialis, tidak ada yang bolos datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dan semua mahasiswa itu tanpa terkecuali mendukung Politikus PDI Perjuangan itu menjadi anggota dewan yang terhormat.

    Ketiga, Hidayat Nur Wahid. Eks Presiden PKS mendapatkan total sebanyak 281.372 suara dari Dapil DKI Jakarta II. Hidayat mengucapkan terima kasih kepada pemilihnya yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai wakil rakyat di Senayan.

    "Itu terbanyak di Jakarta dan nomor 3 se-Indonesia. Sekarang menuju Gedung DPR/MPR untuk pelantikan. Doa, saran dan kritikan-kritikan selalu saya perlukan," kata Hidayat dalam akun twitternya @hnurwahid, pada pukul 08.34 WIB, Selasa 1 Oktober 2019.

    Dari cuitannya itu lantas Hidayat mendapatkan sejumlah ucapan selamat dari netizen. Kebanyakan mereka meminta Hidayat untuk menjaga amanah yang telah diberikan.

    "Jangan korupsi ya pak," ujar netizen dengan akun @khairulgmailco5 yang ikut mewanti-wanti sejak awal.

    Juga jika kita melihat sekeliling gedung pelantikan. Begitu banyak sekali karangan bunga bernada ucapan selamat dari para kolega anggota dewan terpilih.


    Diberi Selamat Dulu, Diberi Kritik Kemudian
    Suasana pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat


    Stigma Negatif
    DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945. Namun DPR ini jarang terlepas dari stigma negatif.

    Kesan yang muncul terhadap DPR cenderung negatif. Seolah DPR tidak pernah berhasil menjalankan fungsinya; legislasi, penganggaran dan pengawasan.

    Tidak heran, hasil pantauan banyak lembaga Sigi, DPR menjadi salah satu lembaga negara paling jeblok dari sisi tingkat kepercayaan. Antara lain hasil Sigi LSI pada 11-16 Mei 2019 dengan melibatkan 1220 responden.

    "DPR relatif rendah 61 persen dibanding lembaga lain," kata Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019.

    Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR jauh lebih rendah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 84 persen. Lembaga yang notabene produk dari DPR sendiri melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Selain itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberi rapor merah atas kinerja DPR periode 2014-2019. Di antaranya rapor atas legislasi yang hanya menghasilkan 91 RUU selama lima tahun.

    Bahkan dalam dua pekan terakhir, atau menjelang periode 2014-2019 berakhir, DPR digeruduk massa dengan jumlah yang relatif besar. Dari komponen mahasiswa dan pelajar.

    Mereka menilai sejumlah RUU yang akan disahkan menjadi UU tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Di antaranya RUU KPK yang sudah diketok, RUU KUHP, RUU Pertanahan dan RUU Minerba.

    Pantauan kami juga demikian. Rapat-rapat di DPR apakah itu di komisi maupun paripurna, tingkat kehadiran anggota relatif rendah. Mereka absen dengan berbagai alasan. Apalagi rapat dengan pembahasan isu yang tidak disorot publik.

    Dalam tata tertib DPR mengenal quorum. Rapat akan dimulai jika memenuhi quorum tertentu. Adalah benar tata tertib dijalankan.

    Tapi pemandangan kursi kosong saat rapat selalu tidak terelakkan. Jika dihitung manual, jumlah peserta rapat tidak mencapai quorum.

    Kami menemukan budaya absen di DPR yang jarang disorot. Mereka benar datang ke ruang rapat, tapi sekadar mengisi absen saja, kemudian mereka keluar.

    Hal ini lumrah jika diperhatikan detil saat rapat paripurna. Sejumlah anggota tampak mengisi absen dan kemudian mereka menyapa sesama koleganya yang masih berada di luar arena rapat.

    Tidak lama berbincang, sejumlah anggota tidak lantas masuk ke ruang rapat. Dia kembali turun eskalator atau pergi menjauhi ruang rapat.

    Termasuk di rapat-rapat komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya. Seandainya hadir dalam rapat, mereka lebih banyak pasif. Tidak sesuai dengan sejarahnya Parler (untuk berbicara). Sehingga secara kasat mata, tidak terlihat bentuk nyata perjuangan mereka sebagai wakil rakyat.


    DPR Berhasil Jika...
    Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto mencatat peran yang paling menonjol DPR adalah legislasi dan pengawasan. Dalam konteks legislasi, DPR dikenal tidak produktif karena kerap menghasilkan undang-undang dengan kualitas buruk dan kuantitas rendah.

    Kemudian dalam konteks pengawasan, DPR kerap menekan pemerintah demi memperoleh suatu konsesi politik, sehingga mengkompromikan evaluasi kinerja pemerintah.

    Di samping kedua hal tersebut, DPR kerap dikritik karena kerap membolos, bahkan pula menyalahgunakan kekuasaan. Di luar keengganan sebagian anggota DPR untuk melaporkan LHKPN, selama 2014-2019 saja terdapat 24 anggota DPR terjerat kasus korupsi.

    Kinerja DPR dianggap berhasil jika mereka dapat disiplin dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.

    "Itu adalah suatu tuntutan mutlak untuk menambal berbagai negativitas tersebut," kata Arif kepada Medcom Files, Selasa 1 Oktober 2019.


    Diberi Selamat Dulu, Diberi Kritik Kemudian
    Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri


    Kemudian menyangkut hubungan dengan pemerintah, DPR membutuhkan suatu budaya politik konsensual, yang tidak sepatutnya dipahami sebagai kompromistis dan transaksional. Hal ini membantu lebih baik penciptaan suatu sistem presidensial yang stabil sekaligus efektif.

    "Sedangkan dalam hubungannya dengan publik, DPR perlu memberi ruang luas bagi deliberasi dan aktif menangkap keberagaman pandangan agar produk legislasi maupun langkah-langkah politik lain DPR tidak berjarak menganga dari kepentingan khalayak," pungkas Arief.

     



    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id