PPATK Gandeng Fintech jadi Pelapor Transaksi Mencurigakan - Medcom

    PPATK Gandeng Fintech jadi Pelapor Transaksi Mencurigakan

    M Rodhi Aulia - 18 September 2019 12:40 WIB
    PPATK Gandeng Fintech jadi Pelapor Transaksi Mencurigakan
    Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Jakarta. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia
    Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serius membidik financial technology (Fintech) sebagai pelapor transaksi mencurigakan. PPATK sedang menindaklanjuti ini ke pihak berwenang.

    "Sekarang lagi dalam proses," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di sela Workshop Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) atas Hasil Pengkinian National Risk Assessment (NRA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Jakarta, Selasa 17 September 2019.

    Menurut Kiagus, Fintech belum ditetapkan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 43 Tahun 2015.

    "Mereka itu belum ditetapkan sebagai pihak pelapor. Yang wajib melaporkan aktivitasnya kalau menemukan transaksi keuangan mencurigakan," ujarnya.

    Kiagus berharap Fintech bisa diatur lebih tegas dalam peraturan terbaru. Dalam UU terkait, kata dia, bisa diatur dalam PP yakni cukup merevisi PP saat ini.

    "Fintech itu kegiatannya sudah banyak. Ada beberapa sudah diatur OJK dalam bentuk peer to peer landing. Kemudian BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) juga sudah mengatur sebagai komoditi," terangnya.

     

    Penilaian risiko

    Kiagus menjelaskan dalam lima tahun terakhir, pelaku TPPU semakin canggih dan kompleks dalam melakukan aksi-aksinya. Bahkan aksi mereka mereka berskala internasional.

    Kiagus berharap para stakeholders terkait dapat terus mengikuti perkembangan kejahatan tersebut agar langkah mitigasi tidak usang. PPATK  melakukan Pengkinian National Risk Assessment (NRA) 2015 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di tahun 2019.

    "Tujuannya adalah untuk memastikan upaya mitigasi TPPU yang telah dan akan dilakukan oleh para stakeholders masih sejalan dengan risiko TPPU-nya," ujarnya.

    Penilaian risiko nasional Indonesia terhadap TPPU pada 2015, mengidentifikasi tindak pidana asal yang berpotensi menjadi TPPU. Antara lain tindak pidana narkotika, korupsi, perpajakan, perbankan, kehutanan dan pasar modal.

    Dari tindak pidana asal itu yang trennya bergeser ialah perpajakan. Dari status berpotensi TPPU dengan risiko tinggi menjadi risiko menengah. Itu lantaran berbagai stakeholders terkait melakukan sejumlah terobosan mendasar.

    Sementara tindak pidana narkotika, korupsi, perpajakan, perbankan, kehutanan dan pasar modal masih memiliki risiko tertinggi berdasarkan jenis tindak pidana asal TPPU di Indonesia. Meski demikian, stakeholders terkait tetap konsisten melakukan serangkaian langkah mitigasi.

    Di antaranya dengan melahirkan kebijakan strategis, penguatan struktur organisasi, penguatan pedoman dan kerangka regulasi, penguatan pengawasan, penguatan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi dan kerjasama.

    PPATK juga menghitung tindak pidana asal yang berisiko tinggi berpotensi TPPU dari luar negeri. Pula tindak pidana asal yang berpotensi TPPU di luar negeri.

    Asal negara tindak pidana asal dan berpotensi melakuan pencucian uangnya di Indonesia yaitu: Singapura, Amerika Serikat dan Australia. Sementara yang tindak pidana asal di Indonesia, dan negara berpotensi menjadi tempat pencucian uangnya yaitu: Singapura, Tiongkok dan Hongkong.

    Ketua Tim NRA Indonesia, Ivan Yustiavandana sangat mengharapkan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat mengalokasikan seluruh sumber daya dan perhatiannya. Tentunya dengan merujuk pada hasil identifikasi NRA.

     



    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id