Tarik Ulur Vonis Pengadilan

    M Rodhi Aulia - 05 Oktober 2019 04:35 WIB
    Tarik Ulur Vonis Pengadilan
    Suasana persidangan TY beragendakan pembacaan Pledoi. (M Rodhi Aulia).
    HAKIM Ketua Saifudin Zuhri menetapkan pembacaan vonis pada 11 September 2019. Penetapan itu disampaikan Saifudin pada sidang pledoi 22 Agustus 2019 dengan terdakwa inisial TY, yang didakwa pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    Majelis membutuhkan waktu sekitar tiga pekan lebih atau 20 hari untuk menyusun vonis terhadap TY. Di saat waktunya tiba, majelis hakim menunda pembacaan vonisnya. Hakim menyiratkan keterbatasan waktu dan tenaga mengingat di saat bersamaan terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    Menurut Saifudin, PN Jakarta Pusat tidak memiliki jumlah hakim yang cukup. Ia mengatakan jumlah ideal hakim di PN Jakarta Pusat sebanyak 90 orang.

    "Namun saat ini hanya ada 30 hakim saja. Oleh karena itu, mohon pengertian dari terdakwa," kata Saifudin saat itu.

    Saifudin menjanjikan pembacaan vonis pada 18 September 2019. Kemudian pada hari yang dijanjikan, sidang kembali ditunda. Saifudin mengatakan vonis akan dibacakan pada 2 Oktober 2019. Lagi-lagi ditunda dengan dalih yang sama; belum menuntaskan penyusunan vonis.

    Saifudin membuat janji lagi, bahwa vonis akan dibacakan pada 16 Oktober 2019. Meski belakangan dalam situs resmi PN Jakarta Pusat tercatat 15 Oktober 2019.

    "Kami berharap dengan ditundanya sidang putusan yang ketiga kalinya ini, tidak ada hal-hal yang lain tetapi berdasarkan murni memang belum sempat dibaca dan masih dalam proses musyawarah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Hakim Ketua Saifudin Zuhri," beber TY.

    Dari berbagai rangkaian penyidikan hingga masuk ke pengadilan, TY berharap besar upaya dugaan kriminalisasi terhadap dirinya, gagal. Ia berharap mendapatkan vonis bebas dari majelis hakim setelah menjalani persidangan sebanyak 22 kali atau sejak 13 Maret 2019.  

    Itu tentunya jika majelis hakim yang dipimpin Saifudin memiliki keyakinan berdasarkan kecermatan dalam memerhatikan seluruh fakta persidangan.

    Pasalnya selama persidangan, pihak penuntut diyakini tidak mampu menghadirkan saksi dari pihak korban dan tidak mampu menunjukkan bukti-bukti asli.

    "Oleh karena itu, unsur syarat 2 alat bukti, tidak terpenuhi. Apalagi korban sendiri, PT MPFI, mengakui tidak ada masalah apapun dengan terdakwa TY," ucap dia.

    Singkatnya kasus ini bermula dari NW, mantan direktur PT MPFI melaporkan TY dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Namun kedudukan hukum NW sebagai pelapor dipertanyakan. NW mengatasnamakan pelapor dari PT MPFI sebagai korban. Sebab, para direksi sah PT MPFI juga sudah mencabut laporan NW tersebut.

    Dari kedudukan hukum yang dipertanyakan itu, otomatis segala saksi dan barang bukti yang dihadirkan itu, juga dipertanyakan keabsahannya. TY terus melakukan serangkaian pembelaan dengan berbagai cara.


    Lapor Sana-Sini
    Sejak awal TY meyakini terjadi upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Mulai dari tingkat penyidikan hingga masuk ke pengadilan. Ia melaporkan dugaan kriminalisasi itu ke sejumlah instansi terkait.

    Di antaranya Ombudsman. Pada 16 September 2019, Ombudsman menindaklanjuti laporan TY dengan melayangkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

    Ombudsman membeberkan sejumlah poin dugaan maladministrasi pihak penuntut umum dalam membuat dakwaan. Ombudsman berharap Kejari memberikan keterangannya maksimal 14 hari kerja setelah surat tersebut diterima.

    Kemudian, TY juga melaporkan ke Komisi Kejaksaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI pada September 2019. Dalam laporan itu, TY menitikberatkan kepada dugaan kriminalisasi oleh pihak penuntut umum.

    Ia juga melaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Dalam hal ini, KY memantau dua persidangan pada Agustus dan satu persidangan pada September 2019. Termasuk melaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung.

    "Bawas MA tidak menerima (laporan) kami. Harus nunggu putusan," kata TY saat dikonfirmasi.

    Mantan Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh mengatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 mengatur durasi penyelesaian perkara. Dalam SEMA itu ditegaskan bahwa perkara di PN maksimal lima bulan. Lantaran asas hukum itu: murah, cepat dan sederhana.

    Imam merasa heran bila majelis hakim sampai menunda persidangan pembacaan vonis sampai tiga kali. Pengalamannya sebagai mantan pimpinan KY dan praktisi hukum, penundaan hingga tiga kali itu jarang terjadi.

    "Saya heran kalau (majelis hakim) menunda sidang karena keterbatasan waktu dan tenaga. Apalagi ini pengadilan di Jakarta kelas 1A yang berbeda dengan di daerah-daerah," kata Imam, Kamis 3 Oktober 2019.

     

    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id