Tsunami di Tubuh TNI

    M Rodhi Aulia - 11 Juli 2019 19:39 WIB
    Tsunami di Tubuh TNI
    Ilustrasi. (ANTARA/Ampelsa/Koz)
    RAMAI-ramai perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) pensiun dini. Informasi yang kami terima, sejak 2018 ada 400 orang yang terkonfirmasi melepas karir kemiliterannya. Mereka bekerja di satu grup perusahaan swasta. Diperkirakan masih ada ratusan lagi yang bekerja di perusahaan lainnya.

    Kami beberapa waktu lalu mewawancarai Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, menggali seputar ratusan anggota TNI yang memensiunkan diri sebelum masa dinas berakhir.

    "Ada perpanjangan (masa pensiun) itu. Otomatis mengantrenya (menduduki jabatan tertentu) lebih lama lagi. Yang nganggurnya lebih banyak lagi," kata Kiki yang juga Ketua Persatuan Purnawiran Angkatan Darat (PPAD) mengawali perbincangannya dengan kami, pagi itu.

    Menurut Kiki, ada dua pilihan ketika seorang perwira memutuskan masa depannya. Apakah tetap aktif atau mempercepat pensiun.

    Jadi, sistem kepangkatan di TNI semacam Piramida. Penentuan kepangkatan sesuai dengan jabatan yang diemban. Maksudnya, semakin tinggi pangkat, jabatan semakin sedikit. Nah yang terjadi saat ini, ada 'pembengkakan' di sektor kepangkatan yang sayangnya tidak disertai dengan jabatan.

    Karena itu, sebagian perwira memilih pensiun dini. Alasannya, tanpa tunjangan jabatan, gaji pokok perwira TNI tak bisa membiayai tanggungan keluarga. Misalnya, membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi. Ada juga yang bertahan, itu pun karena ditawari jabatan yang datang belakangan.

    "Kebanyakan masalah ekonomi. Kolonel itu anaknya sudah kuliah. Kalau hanya nganggur (tidak ada jabatan struktural) dan makan gaji pokok tok, tidak bisa (membiayai)," ungkapya.


    Tsunami di Tubuh TNI
    Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.  (M Rodhi Aulia).


    Dua minggu lalu, kami mendatangi sebuah kantor grup perusahaan yang disebut mempekerjakan para anggota TNI yang pensiun dini. Dalam pantauan kami, benar terdapat pensiunan tersebut.

    Melalui salah satu petugas keamanan gedung, kami coba membuat janji untuk wawancara dengan mereka. Pasalnya kami tidak bisa asal masuk lantaran penjagaan gedung yang ketat. Petugas itu pun mendekati orang yang kami maksud.

    Dari kejauhan sekitar 10 meter, kami melihat langsung dialog petugas dengan orang tersebut. Namun setelah dua kali petugas itu membujuk, pensiunan itu memilih menolak bertemu kami.

    Ratusan pensiunan masuk ke grup perusahaan itu tidak tumplek-blek. Tapi bergelombang. Setidaknya dalam tiga batch hingga Juni lalu. Awal bekerja di perusahaan swasta itu, mereka mendapatkan pengarahan dari senior agar tidak terlalu kaku seperti saat masih aktif berdinas.

     

    Pra-sejahtera

    Berbekal sebuah kajian yang kami terima, perbandingan total pendapatan (take home pay) antara perwira yang memiliki jabatan dengan yang tak punya jabatan sangat jomplang. Padahal dari sisi kepangkatan relatif sama.

    Tanpa tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, seorang perwira hanya menerima take home pay sebesar 30 hingga 35 persen dari teman sejawatnya yang menduduki jabatan struktural.

    Hal ini berpengaruh langsung pada stabilitas ekonomi keluarga perwira tanpa jabatan. Apalagi sebagian besar sudah memiliki tanggung jawab untuk membiayai putra-putrinya di perguruan tinggi.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi tidak membantah jika terjadi surplus perwira baik menengah maupun tinggi. Diakui pula, penyebabnya adalah perpanjangan usia pensiun perwira dari 55 tahun menjadi 58 tahun yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

    Yang mencolok, saat ini TNI surplus perwira menengah setingkat kolonel juga perwira tinggi. Pada sisi lain terjadi kekurangan letnan kolonel ke bawah sampai dengan letnan. Surplus kolonel dan perwira tinggi itu terjadi secara gradual sejak 2011.

    Saat ini jumlah perwira tinggi telah mencapai 152 orang atau 22,8 persen dari Daftar Susunan Personel (DSP), sementara kolonel mencapai 772 orang atau 20,5 persen dari DSP.

    "Masalah kelebihan itu bukan masalah politik, bukan masalah yang lain. Itu memang masalah manajemen SDM," ujar Sisriadi kepada kami, Selasa, 9 Juli 2019.


    Tsunami di Tubuh TNI
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi (kiri) di Jakarta. (ANTARA/Hafidz Mubarak).

     

    Mengatasi surplus perwira

    Markas Besar TNI berupaya sekuat tenaga mencari solusi surplus perwira. Bahkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya.

    “Kami secara bertahap akan mengembangkan organisasi seperti Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan), maka secara otomatis akan diikuti oleh satuan di bawahnya,” ujar Hadi di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis 31 Januari 2019.

    Dari proses identifikasi, tim menemukan adanya ketidakseimbangan antara masa guna dan kapasitas ruang jabatan yang tersedia pada golongan kolonel dan perwira tinggi akibat penundaan usia pensiun.

    Tim menganalisa berbagai faktor yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung, dan menyimpulkan penataan kembali masa dinas perwira (MDP) sebagai solusi yang tepat untuk menormalisasi jumlah kolonel dan perwira tinggi dengan kapasitas ruang jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi TNI.

    Alhasil, sejak 9 Oktober 2018, Markas Besar TNI mengeluarkan kebijakan di bidang pembinaan personel melalui Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit TNI.

    Peraturan itu menetapkan MDP minimal yang digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat/golongan. Ambil misal dari letnan dua ke letnan satu, MDP minimal 4 tahun. Dari letnan satu ke kapten minimal 9 tahun.

    Selanjutnya, di level perwira menengah hingga tinggi, MDP disesuaikan dengan latar belakang pendidikan militer tertinggi yang telah ditempuh sebelumnya. Dari kapten ke mayor minimal 14 hingga 18 tahun. Mayor ke letkol minimal 18 sampai 25 tahun. Letkol ke kolonel minimal 22 sampai 27 tahun, dan kolonel ke perwira tinggi bintang satu minimal 26 sampai 30 tahun.

    Kini, Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sedang menggodok kebijakan untuk mebuat jabatan-jabatan fungsional madya dan tinggi yang bisa menyerap kolonel dan perwira tinggi secara signifikan.

    Selain itu, dilakukan pula penyaluran para kolonel dan perwira tinggi secara selektif ke kementerian teknis dan lembaga pemerintah non-kementerian yang membutuhkan.

    Langkah ini selaras dengan Pasal 47 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004; bahwa prajurit TNI aktif dapat ditempatkan dalam jabatan di luar fungsi TNI, yaitu di 10 Kementerian/Lembaga Pemerintah serta instansi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan.

    Termasuk pula penyaluran ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama ini, BUMN yang telah merasakan nilai tambah dari kapasitas prajurit TNI adalah PT KAI. Saat PT KAI melakukan transformasi internal, ratusan prajurit TNI telah direkrut untuk beralih status menjadi pegawai PT KAI, mulai dari golongan bintara sampai dengan kolonel.

     

    Sebuah pilihan

    Di tengah proses restrukturisasi yang dilakukan Mabes TNI, dikabarkan sejumlah perwira mulai memilih pensiun dini.

    Memang, Sisriadi membenarkan sejumlah perwira pada akhirnya memilih bergabung ke perusahaan swasta. Namun Sisriadi membantah keras jika jumlahnya tembus ratusan. Dia juga membantah para perwira itu mengajukan pensiun dini.

    "Ada informasi keliru pensiun dini karena tidak dapat jabatan, itu salah besar. Informasi menyesatkan. Sumbernya tidak jelas. Mereka pensiun karena memang sudah waktunya pensiun," tegasnya.

    Analis Keamanan dan Militer dari President University, AS Hikam mengatakan, akan sangat baik apabila upaya penyelesaian masalah ini tidak sepotong-sepotong (piecemeal), tetapi komprehensif. Soal anggaran, tetap harus disesuaikan dengan kemampuan negara.

    "Namun masalah kesejahteraan dan keadilan yang selama ini hanya dibicarakan secara sembunyi-sembunyi di dalam kalangan TNI dan komunitasnya, saya kira harus diakhiri. Bukan hanya karena para prajurit adalah komponen utama dalam hankamnas, tetapi juga kelayakan sebagai warga negara RI," tegas Hikam di Tangerang Selatan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 20 Juni 2019.


    Tsunami di Tubuh TNI
    Analis Keamanan dan Militer dari President University, AS Hikam di Tangerang Selatan. (M Rodhi Aulia).

     

    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id