Pasif di Depan Jokowi, PKS Agresif di Senayan

    M Rodhi Aulia - 19 Oktober 2019 05:52 WIB
    Pasif di Depan Jokowi, PKS Agresif di Senayan
    Ilustrasi. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi
    PRESIDEN Joko Widodo bertemu dengan ketua umum partai politik penantang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Berturut-turut, Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.

    Keesokan harinya, Jokowi menjamu Prabowo Subianto, eks rival di Pilpres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Kemudian di awal pekan atau Senin 14 Oktober 2019, Jokowi kembali menjamu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dua tokoh itu sama-sama diajak Jokowi bicara tertutup di Istana Merdeka.

    Praktis, tinggal Presiden--nama lain dari Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang belum menginjakkan kakinya di Istana Merdeka, belakangan ini. Seperti diklaim PKS, Sohibul juga diundang Jokowi seperti para ketua umum parpol lainnya.

    Jokowi mengundang Sohibul melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sohibul diminta hadir pada Rabu 16 Oktober 2019 sore. Pratikno menyampaikan undangan itu melalui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) pada hari yang sama.

    Tapi dalam kesempatan itu, PKS langsung menolak bertemu Jokowi dalam waktu dekat. PKS berdalih siap bertemu Jokowi sesaat Jokowi mengumumkan komposisi kabinetnya periode 2019-2024 di depan publik.

    Meski pada hari sebelumnya, Selasa 14 Oktober 2019, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah Jokowi yang membangun komunikasi politik dengan banyak elit. Termasuk elit parpol yang sebelumnya 'tidak berkeringat' mengantarkan Jokowi untuk periode kedua.

    Mardani juga secara gamblang mengaku pihaknya siap menghadiri undangan Jokowi kapan pun. PKS jika diundang selalu hadir dalam acara-acara kenegaraan dan untuk kepentingan kebangsaan. Kendati demikian, pihaknya menegaskan komitmen sebagai partai oposisi.

    HNW terkait penolakan undangan Jokowi para Rabu sore itu berdalih, lebih kepada menjaga diri agar tidak terkesan sebagai peminta jatah menteri. Karena komposisi kabinet saat ini masih penuh dengan misteri atau teka-teki.

    Dalam masa-masa itu muncul banyak spekulasi. Tidak hanya soal nama calon tapi latar belakang calon dari sisi kader partai pendukung atau bukan. HNW menegaskan pihaknya tahu diri sejak awal bukan partai pendukung Jokowi di Pilpres.

    "Kami berada di luar kabinet untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi," kata HNW sesaat setelah bertemu Pratikno kepada wartawan di luar gedung Istana.



    Pasif di Depan Jokowi, PKS Agresif di Senayan
    Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (Foto:Dok.MPR)


    Presiden PKS Sohibul Iman menambahkan pihaknya bukan menutup pintu silaturahmi dengan Presiden Jokowi atau elit lainnya yang berbeda pandangan politik. Tapi pertemuan itu siap dilakukan sesegera mungkin setelah nama-nama pembantu Jokowi diumumkan dan ditetapkan secara resmi.


    Beda Sikap
    Lain di Istana, lain pula di Senayan. Di hadapan publik, PKS tampak pasif terhadap manuver-manuver menjelang pengumuman kabinet. Sementara di Senayan, PKS tampak proaktif atau cenderung agresif bergerilya menyambangi sejumlah fraksi DPR RI.

    Mula-mula, Fraksi PKS menyambangi ruang Fraksi PDIP pada Selasa 15 Oktober 2019. Dalam kesempatan itu rombongan anggota fraksi yang dipimpin Bendahara Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi diterima langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto bersama sejumlah jajaran.

    Kemudian dua hari kemudian atau Kamis 17 Oktober 2019, Fraksi PKS menyambangi tiga fraksi partai pemerintah sekaligus. Yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai NasDem.

    Dalam kunjungan kali ini, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini hadir langsung bersama jajarannya. Terdiri dari Wakil Ketua Bidang Kinerja Adang Darajatun, Wakil Ketua Fraksi bidang Inbang Mulyanto, Wakil Ketua bidang Polhukam Sukamta, Wakil Ketua Bidang Kesra Netty Prasetyani, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifah, dan Bendahara Fraksi Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

    Jazuli menuturkan pihaknya sengaja menyambangi sejumlah fraksi tersebut sebagai bagian dari silaturahmi. Ia memperkenalkan jajarannya dan posisi fraksi PKS selama lima tahun mendatang.

    Persamaan maupun perbedaan sikap politik tentu tidak menghalangi pihaknya membangun komunikasi politik termasuk mengkomunikasikan perbedaan posisi dan sikap politik masing-masing. Fraksi PKS meyakini banyak persamaan dan irisan agenda parlemen untuk kepentingan rakyat di antara fraksi-fraksi.

    "Kita semua ingin DPR ke depan lebih produktif dan konstruktif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Sehingga kinerja dan citra DPR tidak lagi menjadi sorotan dan kritik masyarakat, sebaliknya mendapat apresiasi publik," tegas Jazuli, Kamis 17 Oktober 2019.


    Pasif di Depan Jokowi, PKS Agresif di Senayan
    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Jakarta. Foto: Antara/ Fanny Octavianus


    Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakar, mengatakan silaturahmi penting untuk menyatukan persepsi dalam rangka membangun bangsa.

    Lebih lanjut meski nantinya berbeda dalam keputusan di dalam atau di luar pemerintahan, Kahar tetap berharap dapat menjalin hubungan baik. Bagi dia, banyak hal yang bisa dikerjasamakan, terutama dalam membangun bangsa dan negara di masa mendatang.


    Dugaan Motif
    Pengamat Politik Wempy Hadir menduga gerilya Fraksi PKS di Senayan bukan sekadar silaturahmi. Tapi ia menduga motif lain di balik gerilya fraksi yang beranggotakan 50 orang tersebut.

    Wempy menilai gerilya itu dalam rangka mendapatkan peran dalam komisi-komisi di DPR. Pasalnya di Senayan sendiri pimpinan alat kelengkapan dewan sedang digodok, termasuk di komisi-komisi.

    "Tidak heran setiap partai politik seperti PKS melakukan komunikasi politik agar diakomodasi dalam komisi atau pimpinan komisi di DPR," kata Peneliti INDOPOLLING dan Direktur Nation and Character Building Institute Jakarta ini kepada Medcom Files, Jumat 18 Oktober 2019.


    Pasif di Depan Jokowi, PKS Agresif di Senayan
    Peneliti Indopolling dan Direktur Nation and Character Building Institute Jakarta, Wempy Hadir (Kanan). (MI/MOHAMAD IRFAN).


    Apalagi posisi PKS, lanjut dia, dalam kondisi yang terjepit. Sebab hampir semua partai politik minus PKS ingin masuk dalam kekuasaan. Dengan demikian, bisa saja pembagian peran penting di komisi-komisi di DPR akan diborong oleh seluruh partai koalisi.

    Jika itu yang terjadi, tegas dia, maka PKS kemungkinan besar tidak akan mendapatkan posisi penting dalam komisi. Wempy menuturkan posisi PKS sebagai oposisi, tidak terlepas dari kehendak konstituen mereka yang ingin mengambil jarak dengan pemerintah.

    Bahkan mereka enggan untuk bertemu dengan Presiden terpilih. PKS ingin mengambil peran oposisi dengan pemerintah. Akan tetapi di sisi lain, mencoba melakukan komunikasi di DPR agar bisa berkolaborasi di dalam pembagian komisi-komisi.

    Komunikasi politik atau gerilya di Senayan ini akan pupus bila partai Gerindra, Demokrat dan PAN jadi masuk dalam koalisi pemerintah. Maka posisi PKS, kata dia, akan sangat sulit untuk mendapatkan peran penting di komisi-komisi.

    "Bisa saja PKS hanya menjadi anggota di komisi karena  posisi ketua dan wakil ketua diborong oleh partai koalisi," tandas dia.

    Dalam kesempatan terpisah, Jazuli menegaskan komunikasi atau silaturahim antarelit politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan. Lebih dari itu, ia berharap terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya.

    "Anggota parlemen adalah wakil rakyat, maka sudah semestinya pikiran, ucapan, tindakan dan keputusannya harus mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan rakyat," tegas Jazuli.

     



    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id