Saatnya Beradab di Media Sosial

    M Rodhi Aulia - 15 Oktober 2019 18:28 WIB
    Saatnya Beradab di Media Sosial
    KSAD Jenderal Andika Perkasa di sela Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi kepada Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa bukan iseng-iseng mencopot Kolonel HS dari jabatan Dandim Kendari dan Sersan Dua Z. Pencopotan itu sebagai langkah mencegah agar segenap internal TNI AD tidak dipandang publik memiliki visi yang berbeda-beda.

    Andika mengakui penggunaan media sosial adalah hak setiap orang. Termasuk bagi prajurit TNI AD dan seluruh anggota keluarganya.

    Namun Andika tidak bisa memberikan toleransi terhadap prajurit yang menyalahgunakan media sosial. Pasalnya sejak pertengahan tahun lalu, Andika sudah mengeluarkan perintah spesifik yang memuat agar setiap prajurit dan keluarga berhati-hati menggunakan media sosial.

    "Kepada seluruh satuan bawah untuk tidak menyalahgunakan media sosial, untuk tidak menyebarkan informasi tidak benar alias hoaks, tidak menyebarkan informasi provokatif yang memecah-belah, dan tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian," kata Andika di sela pemberian Bintang Kartika Eka Paksi kepada Ketua BPK dan Anggota I BPK di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Selasa 15 Oktober 2019.

    Andika masih mengingat persis sejak Agustus 2018, ia mulai mengeluarkan perintah tersebut. Perintah itu bukan serta-merta atas keisengan Andika, tapi sebelumnya selalu diawali insiden penyalahgunaan media sosial.

    "Ini bukan iseng-iseng kita mengeluarkan perintah," tegas Andika.


    Saatnya Beradab di Media Sosial
    KSAD Jenderal Andika Perkasa di sela Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi kepada Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia


    Dari sana, Andika bertekad mengontrol jajarannya. Andika tidak sekali mengeluarkan perintah itu. Berkali-kali sejak Juli dan Agustus 2018, juga pada Januari dan April 2019. Meski hak bagi setiap orang, tapi kata Andika, dalam menggunakan media sosial terdapat rambu-rambu yang wajib dipatuhi.

    "Sampai dengan hari ini, AD total memberikan sanksi kepada tujuh orang," ujar Andika.

    Selain Kolonel HS dan Serda Z, lima prajurit lainnya adalah satu orang dari Korem Padang dengan pangkat Prajurit Kepala (Tamtama), Kodim Wonosobo (pangkat Kopral Dua/Tamtama), Korem Palangkaraya (Sersan Dua/Bintara), Kodim Banyumas (Sersan Dua) dan Kodim Muko-Muko Jambi (Kapten).

    Sanksi yang diberikan yaitu pencopotan dari jabatan dan pemberian sanksi disiplin militer. Dari tujuh orang itu, hanya satu prajurit yang dengan jarinya sendiri tidak bijak di media sosial. Sementara sisanya karena ulah istri masing-masing prajurit.

    Andika menjelaskan sanksi disiplin militer itu merupakan sebuah bentuk pembinaan. Sanksi ini bukan langkah mematikan karir para prajurit tersebut.

    Tapi mereka masih memiliki kesempatan yang sama ketika selesai menjalani sanksi disiplin militer. Mereka bisa kembali menjadi pimpinan di satuan-satuan tertentu.

    "Kami sebetulnya belum ingin membawa mereka ke arah pidana militer. Karena kami melihat mereka prajurit-prajurit bagus yang masih bisa memperbaiki diri. Kami ingin di bawah kepemimpinan mereka kelak, maka AD akan menjadi organisasi yang lebih profesional," beber Andika.

    Andika menegaskan tindakan tegas terhadap tujuh prajurit itu bukan karena mereka terpapar radikalisme. Tapi murni karena penyalahgunaan dalam bermedia sosial sehubungan dengan insiden percobaan pembunuhan terhadap Menkopolhukam Wiranto.

    "Tidak boleh dianggap main-main. Ini peristiwa yang hampir merenggut nyawa seseorang. Tidak usah kita ngomong soal pejabat atau bukan pejabat. Ini menyangkut nilai kemanusiaan. Seseorang yang hampir kehilangan nyawa, kemudian dipermainkan," sesal dia.

    Andika menambahkan, prajurit dikenakan sanksi karena ulah istri, karena sejak awal menikah, istri mutlak tidak bisa dipisahkan dengan TNI AD. Karena itu, gerak-gerik mereka atau para istri juga memiliki konsekuensi yang diatur dalam internal TNI AD.

    "Baik dinas maupun kehidupan pribadi," jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pencopotan sejumlah anggota TNI karena ulah istri yang yang tak bijak di media sosial--merupakan risiko yang harus diterima. Anggota TNI harus bisa memerhatikan istri masing-masing.
     
    "Itu kan risiko, artinya dia tidak bisa mengendalikan istrinya. Istri itu kan harus dinasihati," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 14 Oktober 2019.
     
    Menurut Ryamizard pencopotan jabatan para tentara itu sudah sesuai prosedur. Pemecatan prajurit dari jabatan berdasarkan aturan disiplin serta kode etik TNI.
     
    "Ada semuanya, bukan enggak ada. Semua ada aturan," ujarnya.

    Di satu sisi, banyaknya ujaran kebencian yang beredar di media sosial salah satu risiko atau dampak dari kemajuan teknologi. Risiko yang serius ini haruslah dibendung dengan berbagai kebijakan.

    Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), akan tegas menindak bagi masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dalam berprilaku di media sosial. Pelaku ujaran kebencian bisa dijerat hukuman.

    Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak taat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
     
    "ASN kan harus setia kepada pemerintah. Itu diatur di PP 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, lengkap di situ," ujar Ateh kepada Media Indonesia, Senin, 14 Oktober 2019.

    Tingkat hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar dibagi menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.
     
    Hukuman disiplin sedang, kata Ateh, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
     
    Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

     



    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id