Fakta atau Hoaks

    [Cek Fakta] Menag Minta Maaf ke DPR Batalkan Haji Sepihak? Ini Faktanya

    M Rodhi Aulia - 07 Juni 2021 07:04 WIB
    [Cek Fakta] Menag Minta Maaf ke DPR Batalkan Haji Sepihak? Ini Faktanya
    Tangkapan layar informasi yang beredar di media sosial



    Beredar sebuah narasi bahwa menteri agama meminta maaf kepada DPR karena membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji secara sepihak. Narasi ini beredar di media sosial.

    Adalah akun facebook Banyu Suta yang turut mengunggah sebuah tangkapan layar berisi narasi tersebut, Minggu 6 Juni 2021. Berikut narasi selengkapnya:

    "Menag meminta maaf kepada DPR karena telah membatalkan haji secara sepihak tanpa melibatkan DPR.

     



    Setelah meminta maaf, Menag juga mengaku bahwa pembatalan 
    haji atas perintah presiden.

    Ah, ternyataaaa.."


    Pada tangkapan layar itu juga tampak sebuah artikel yang dimuat situs Tempo.co.


    [Cek Fakta] Menag Minta Maaf ke DPR Batalkan Haji Sepihak? Ini Faktanya


    Penelusuran:
    Dari penelusuran kami, klaim bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak melibatkan DPR terkait pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia, adalah salah. Faktanya, link yang disebut dari Tempo.co itu merupakan artikel tahun 2020.

    Artikel itu dimuat Tempo.co pada Rabu 3 Juni 2020 dan menteri agama saat itu bukan Yaqut. Artikel itu berjudul "Ketua Komisi Agama DPR: Menag Diminta Jokowi Batalkan Haji 2020."


    [Cek Fakta] Menag Minta Maaf ke DPR Batalkan Haji Sepihak? Ini Faktanya



    Sementara terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 1442 H atau 2021 sudah melibatkan DPR. Hal itu tampak dalam Konferensi Pers Penjelasan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M yang juga disiarkan di kanal YouTube Kementerian Agama RI, 3 Juni 2021.

    Secara kasat mata saja, tampak hadir dalam konferensi pers itu, Ketua Komisi VII DPR Yandri Susanto. Ketua Komisi Bidang Agama di DPR ini menegaskan pemerintah RI sebenarnya secara teknis siap memberangkatkan jemaah haji.

    Namun karena pandemi Covid-19, akhirnya pemerintah dan DPR sepakat membatalkan pemberangkatan jemaah haji. Berikut pernyataan Yandri dalam konferensi pers tersebut:

    "Kami sebagai mewakili DPR RI, komisi VIII, sebagai mitra Kementerian Agama RI, tahu persis dan langsung terlibat dalam persiapan segala hal di dalam negeri untuk mempersiapkan keberangkatan calon jemaah haji. Di mana kami sudah membentuk Panja (Panitia Kerja) Haji. 

    Di sini hadir Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua dan Ketua Panja. Dari hasil kerja kami, sebenarnya secara teknis di dalam negeri, kami mengapresiasi setinggi-tingginya Kemenag, bahwa tidak ada hal yang tidak bisa dipenuhi. Baik itu dari persiapan asrama haji, persiapan manasik dan lain sebagainya. 

    Termasuk kami beberapa kali rapat dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang diketuai oleh Pak Anggito (Anggito Abimanyu). Tapi sebagaimana yang disampaikan bapak menteri agama tadi, bahwa komisi VIII DPR kemarin rapat terakhir, dengan pak menteri agama, melihat kondisi kekinian, bahwa dengan berat hati, kami bersepakat dengan banyak pertimbangan yang disampaikan pak menteri agama tadi, bahwa haji tahun ini, negara kita atau bangsa yang sangat kita cintai ini, 
    belum bisa mengirimkan calon jemaah hajinya. 

    Yang paling penting adalah keselamatan calon jemaah haji. Karena pandemi masih sangat tinggi, covid-19, dan seperti yang disampaikan pak menteri agama tadi, pertimbangan khusus juga adalah, sampai detik ini, pemerintah Saudi Arabia belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah. Termasuk kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia."


    [Cek Fakta] Menag Minta Maaf ke DPR Batalkan Haji Sepihak? Ini Faktanya



    Kesimpulan:
    Klaim bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak melibatkan DPR terkait pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia, adalah salah. Faktanya, link yang disebut dari Tempo.co itu merupakan artikel tahun 2020.

    Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
     
    Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.


    [Cek Fakta] Menag Minta Maaf ke DPR Batalkan Haji Sepihak? Ini Faktanya


    Referensi:
    https://nasional.tempo.co/read/1348998/ketua-komisi-agama-dpr-menag-diminta-jokowi-batalkan-haji-2020
    https://www.youtube.com/watch?v=7cTr3aiofGs&t=1269s
    https://www.facebook.com/banyu.suta.90/posts/182068490511920


    Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel [email protected] atau WA/SMS ke nomor 082113322016

     

    (DHI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id