[Cek Fakta]

    Rekap Hoaks: Anies Legalkan Miras, Link Palsu Pendaftaran Pra Kerja hingga Mendikbud Larang Penggunaan Jilbab di Sekolah

    Wanda Indana - 05 Maret 2021 10:58 WIB
    Rekap Hoaks: Anies Legalkan Miras, Link Palsu Pendaftaran Pra Kerja hingga Mendikbud Larang Penggunaan Jilbab di Sekolah
    Ilustrasi. Medcom.id



    Media sosial masih dipenuhi berita-berita bohong alias hoaks. Bentuknya beragam, ada yang menyebarkan kebencian hingga modus penipuan. 

    Celakanya, masih banyak pengguna intenet yang gampang termakan hoaks. Rendahnya literasi digital diyakini menajdi faktor utama tingginya risiko terpapar hoaks. 






    Tim Cek Fakta Medcom.id terus berupaya menangkal hoaks dengan memeriksa dan menerima aduan informasi palsu dari pembaca yang dilayangkan melalui WhatsApp Center di 082113322016. Kami juga melacak informasi hoaks yang masif beredar di berbagai platform media sosial.

    Berikut rangkuman hoaks yang telah diverifikasi tim Cek Fakta Medcom.id pada Kamis, 4 Maret 2021. 


    Anies Legalkan Miras di Jakarta? Ini Faktanya
    Informasi ini bermula dari unggalan kanal Facebook SKEMA POLITIK yang membagikan video berjudul "MELAWAN SUNNATULLAH, NASIB ANIES BERAKHIR BEGINI" pada 4 Maret 2021. Video telah ditonton 15 ribu kali. Halaman sampul video tersebut berisi narasi sebagai berikut. "Mengejutkan Tantang Kyai Sepuh !!! Anies Bersikukuh Tetap Legalkan Miras di Jakarta".

    Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim Anies melegalkan miras di Jakarta adalah salah. Faktanya, Pemprov DKI Jakarta sendiri berencana melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta. Dilansir cnnindonesia.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan rencana penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta adalah upaya memenuhi janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017.
     
    Riza mengklaim tidak ada pihak yang dirugikan terkait rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menjual saham kepemilikan pada perusahaan Bir PT Delta Djakarta. "Jadi kalau itu dijual kepada publik, uangnya diterima kembali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Umpamanya untuk kepentingan Covid, pendidikan, kepentingan masyarakat umum, untuk infrastruktur," kata dia.


    Link Palsu Pendaftaran Gelombang 13 Program Kartu Prakerja
    Beredar sebuah narasi bahwa gelombang 13 program kartu prakerja resmi dibuka. Narasi ini beredar di WhatsApp, baru-baru ini. Pada narasi itu terdapat sejumlah langkah atau cara untuk mendaftar. Di antaranya harus mengunjungi situs dengan domain (.net). Kemudian diminta memasukkan nomor kartu keluarga serta NIK. 

    Dari penelusuran kami, klaim bahwa gelombang 13 program kartu prakerja resmi dibuka melalui situs tersebut, adalah salah. Faktanya, itu bukan situs resmi.
     
    Pendaftaran kartu prakerja gelombang 13 hanya di situs www.prakerja.go.id. Pendaftaran ini resmi dibuka pada Kamis 4 Maret 2021 pukul 12.00 WIB. Kuota peserta yang diberikan pada gelombang 13 masih sama dengan gelombang sebelumnya, yaitu sebanyak 600 ribu peserta. Hal itu disampaikan Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu.


    Mendikbud Melarang Pemakaian Jilbab di Sekolah
    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikabarkan melarang pemakaian jilbab di sekolah. Akun Facebook Andema ID membagikan kabar itu pada Selasa, 9 Februari 2021. Akun itu mengunggah sebuah gambar yang memperlihatkan Nadiem yang berswafoto dengan pria pemuka agama. 

    Dari hasil penlusuran, Klaim bahwa Mendikbud Nadiem melarang pemakaian jilbab di sekolah adalah salah. Faktanya, hasil dari SKB 3 Menteri adalah larangan memaksa dan mewajibkan seragam agama tertentu di sekolah negeri untuk guru dan murid.
     
    Dilansir Medcom.id, melalui artikel berjudul "SKB 3 Menteri: Tak Boleh Memaksa dan Melarang Jilbab di Sekolah" dijelaskan bahwa Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan resmi diterbitkan. Dalam SKB ini ditegaskan secara spesifik jika sekolah negeri di Indonesia tidak bisa bersikap intoleran terhadap agama, etnisitas maupun diversivitas apa pun. Para murid, guru, dan tenaga kependidikan bebas untuk dapat memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan atau dengan kekhususan.


    Pemprov DKI Siapkan Dana untuk Bebaskan Rizieq Shihab
    Akun facebook Hes CikCik Lala membagikan isu yang menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana ratusan miliar untuk membebaskan Rizieq Shihab. Akun membagikan kabar it pada 3 Maret 2021. Berikut narasi yang diunggahnya:

    "Dana 160M yg Seharusnya digunakan untuk penanggulangan banjir DKI JKT
    Malah Buat membebaskan Rizieq Dari penjara Arab Angel angel"


    Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana Rp160 miliar untuk membebaskan Rizieq Shihab adalah salah. Faktanya, dana tersebut dialokasikan untuk pembebasan lahan kawasan bantaran Sungai Ciliwung.

    Dilansir dari tribunnews.com, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 160 miliar, untuk membebaskan 118 bidang tanah, di sekitar Sungai Ciliwung. Pembebasan lahan ini adalah bagian dari upaya normalisasi sungai, yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 


    *Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel [email protected] atau WA/SMS ke nomor 082113322016





    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id