[Fakta atau Hoaks]

    [Cek Fakta] Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19? Ini Faktanya

    Whisnu Mardiansyah - 22 Januari 2021 15:18 WIB
    [Cek Fakta] Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19? Ini Faktanya
    Tangkapan layar berita palsu Foto:Facebook



    Beredar sebuah tangkapan layar yang menyebutkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menghapus sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi penolakan vaksin oleh kader PDIP Ribka Tjiptaning.

    Tangkapan layar tersebut unggahan akun twitter atas nama @democrazymedia. Dalam tangkapan layar tersebut tertulis "Usai Anak Buah Megawati Tolak Divaksin, Kumham Langsung Hapus Sanksi Pidana".






    Akun facebook atas nama Muhammad Faisal membagikan tangkapan layar ini pada 19 Januari 2021. Dalam unggahan terdapat narasi sebagai berikut.

    "Cemen.!!!
    Negara kalah sama seorang nenek yg merasah bangga sbagei anak peka'ih.."

    [Cek Fakta] Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19? Ini Faktanya

    Penelusuran:
    Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom, klaim pemerintah menghapus sanksi pidana penolak vaksinasi Covid-19 adalah salah. Faktanya, sedari awal pemerintah tidak mengeluarkan aturan sanksi pidana penolak vaksinasi Covid-19.

    Dilansir tribunnews.com, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah adanya sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak vaksin. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk ikut program vaksinasi Covid-19.

    Di samping itu, mereka yang tidak mengikuti Menurut Yasonna Laoly, meski tidak ada sanksi pidana, mereka atau warga masyarkat yang menolak vaksinasi tetap akan kena sanksi.

    "Bentuknya sanksi administratif," katanya.

    Menurut Yasonna, sanksi itu dimaksudkan  agar bisa mendorong mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19.

    [Cek Fakta] Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19? Ini Faktanya

    Hal itu dipertegas oleh Menteri Kesehatan Budi gunadi Sadikin. Dilansir dari cnnindonesia.com, Budi mengatakan memang ada penolakan vaksinasi dari sejumlah kalangan masyarakat. Padahal, pemerintah butuh kerja sama semua pihak untuk menyukseskan vaksinasi.

    Ia mengatakan sudah menegur seorang wakil menteri yang menyatakan ada sanksi pidana bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19. Budi mengakui cara menyukseskan vaksinasi dengan ancaman hukuman tidak tepat. Ìa berjanji akan membenahi komunikasi publik terkait hal ini.

    "Merangkul, mengajak, dan meyakinkan karena saya rasa itu bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk mengajak rakyat untuk ikut program vaksinasi ini," kata Budi.

    [Cek Fakta] Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19? Ini Faktanya

    Informasi sanksi pidana bermula dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S. Hiariej mengatakan sesuai aturan perundang-undangan, vaksinasi sifatnya wajib sehingga yang menolak terancam sanksi pidana.
     
    Ia merujuk UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul kepala daerah. Cakupan PSBB ini juga tertuang dalam Undang-Undang (UU) a quo, antara lain meliputi peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum dan lainnya.
     
    Pasal 9 ayat 1 UU a quo disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekaratinaan sehingga menyebabkan kedaruratan masyarakat dipidana dengan penjara paling lama satu tahun, dan atau denda paling banyak Rp 100 juta. Ada kewajiban bagi setiap warga negara mematuhi berbagai peraturan per-UU yang terkait dengan kekarantinaan kesehatan.

    Kesimpulan:
    Klaim pemerintah menghapus sanksi pidana penolak vaksinasi Covid-19 adalah salah. Faktanya, sedari awal pemerintah tidak mengeluarkan aturan sanksi pidana penolak vaksinasi Covid-19.

    Informasi ini jenis hoaks imposter content (konten tiruan). Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak cuma perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga.
    [Cek Fakta] Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19? Ini Faktanya
    Referensi:
    1.https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/13/breaking-news-menkumham-yasonna-laoly-tegaskan-tidak-ada-sanksi-pidana-penolak-vaksin-covid-19?page=2
    2.https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114113921-32-593586/menkes-jawab-soal-wamenkumham-ancam-pidana-penolak-vaksin

    *Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016

     
    "Anda juga bisa bergabung di dalam Hoax Buster Medcom.id, sebuah komunitas yang fokus dalam misi memberantas hoaks. Ada sesuatu dari tim kami untuk kamu yang aktif dalam misi ini. Cara pendaftarannya mudah, tinggal klik link berikut ini: https://bit.ly/2H42ayb"




    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id