[Fakta atau Hoaks]

    [Cek Fakta] Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 "Presiden Harus Mundur Jika Tidak Dikehendaki Rakyat"? Ini Faktanya

    Whisnu Mardiansyah - 07 April 2021 14:34 WIB
    [Cek Fakta] Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 <i>? Ini Faktanya">
    Tangkapan layar berita palsu Foto:Facebook



    Beredar sebuah narasi presiden harus mundur jika sudah tidak dikehendaki oleh rakyat tanpa harus menunggu proses hukum. Narasi beredar di facebook.

    Akun facebook Arjuna membagikan narasi ini pada 6 April 2021. Berikut unggahannya.
     

    "TAP MPR NO.6 Thn 2000: Seorang Pemimpin Bila Sudah Tidak Dikehendaki Oleh Rakyat Harus MUNDUR Tanpa Harus Menunggu Proses HUKUM"


    [Cek Fakta] Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 <i>? Ini Faktanya" class="big_center fluid" src="https://cdn.medcom.id/images/library/images/yutydzxbmmmm.jpg" />






    Penelusuran:
    Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom, klaim TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 berisi presiden harus mundur jika sudah tidak dikehendaki oleh rakyat tanpa harus menunggu proses hukum adalah salah. Faktanya, TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 berisi ketetapan pemisahan TNI dan Polri.

    Dilansir hukumonline.com, Ketetapan (TAP) MPR No.VI/MPR/2000 Tahun 2000 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000 ini berisi pasal-pasal sebagai berikut;

    Pasal 1
    Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

    Pasal 2
    (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
    (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
    (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

    Pasal 3
    (1) Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    (2) Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah.

    Pasal 4
    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    [Cek Fakta] Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 <i>? Ini Faktanya" class="big_center fluid" src="https://cdn.medcom.id/images/library/images/uiyughgbvnmm.jpg" />

    Kesimpulan:
    Klaim TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 berisi presiden harus mundur jika sudah tidak dikehendaki oleh rakyat tanpa harus menunggu proses hukum adalah salah. Faktanya, TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 berisi pemisahan TNI dan Polri.

    Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
     
    Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.

    [Cek Fakta] Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 <i>? Ini Faktanya" class="big_center fluid" src="https://cdn.medcom.id/images/library/images/MISLEADING%20CONTENT(103).png" />

    Referensi:
    1.https://archive.fo/AXC1M
    2.https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ffe8d256bf00/ketetapan-mpr-nomor-vi-mpr-2000-tahun-2000/document


    *Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel [email protected] atau WA/SMS ke nomor 082113322016

     

    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id