[Cek Fakta] Anggaran Darurat Covid-19, 80 Persen untuk Konglomerat, Hoaks, Ini Faktanya

    Whisnu Mardiansyah - 27 Juni 2020 17:25 WIB
    [Cek Fakta] Anggaran Darurat Covid-19, 80 Persen untuk Konglomerat, Hoaks, Ini Faktanya
    Tangkapan layar berita palsu. Foto: Facebook
    Beredar sebuah tangkapan layar artikel berita di media sosial berjudul "Gila!!! 80% Dari Rp 677,2 triliun Anggaran Darurat Covid Dinikmati Konglomerat". Artikel berita ini beredar di media sosial facebook.

    Akun Facebook atas nama Rendra Hadikurniawan mengunggah tangkapan layar berita ini pada Jumat, 26 Juni 2020. Dalam unggahannya ia turut memberikan narasi.

    "Gila!!! 80% Dari Rp 677,2 triliun Anggaran Darurat Covid Dinikmati Konglomerat

    by - Admin dua on - Juni 21, 2020

    Transparansi harus benar-benar dilakukan pemerintah dalam penyaluran anggaran darurat Covid-19, termasuk stimulus ekonomi.

    Sebab belakangan, banyak pihak yang menduga penyaluran anggaran tak tepat sasaran.

    "Menurut Ketua HIPMI, relaksasi kredit untuk UMKM hanya 20%. Sisanya paling besar 80% untuk selamatin kredit macet korporasi besar yang notabene milik konglomerat," kata Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kepada redaksi, Minggu (21/6).

    "Kita desak Presiden Joko Widodo untuk buka daftar korporasi dan lembaga yang mujur dapat alokasi APBN darurat Covid," urainya yang juga diunggah di akun sosial medianya itu.

    Buka tanpa alasan ia meminta sang presiden untuk transparan. Pada awalnya, dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) direncanakan sebesar Rp 641,17 triliun. Namun nilai tersebut naik menjadi Rp 677,2 triliun.

    Terakhir, Menteri keuangan Sri Mulyani lagi-lagi memproyeksi dana penanganan penyebaran virus corona dan PEN melonjak hingga Rp 905,1 triliun.

    Nilai yang begitu tinggi ini dikhawatirkan banyak pihak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

    "Banyak korporasi besar sudah collapse jauh sebelum Covid. Namun, liciknya mereka tumpangi Covid untuk dapat kue APBN Darurat Covid dalam berbagai skema. Di antaranya relaksasi kredit," tandasny."


    Unggahan ini mendapatkan 74 respon dari warganet. Serta 13 komentar dan 31 kali dibagikan.


    [Cek Fakta] Anggaran Darurat Covid-19, 80 Persen untuk Konglomerat, Hoaks, Ini Faktanya


    Penelusuran:
    Dari hasil penlusuran kami, klaim bahwa 80 persen dana darurat covid-19 dinikmati konglomerat adalah salah. Faktanya, alokasi terbesar anggaran darurat covid-19 untuk jaminan perlindungan sosial (JPS) sebesar Rp203,9 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun.

    Judul artikel dalam tangkapan layar berita di atas dimuat di situs konfrontasi.com. Dalam ulasan narasinya menyebutkan relaksasi kredit untuk UMKM hanya 20 persen dan sisanya 80 persen untuk korporasi besar yang bersumber dari omongan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming. Pernyataan tersebut keliru dan salah.

    Dilansir dari Medcom.id, pernyataan resmi Ketua Umum (BPP Hipmi) Mardani H. Maming adalah menyebut hanya sekitar 20 persen anggotanya yang mendapatkan relaksasi dari bank, sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
     
    Menurut Maming, rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar.

    "Pengusaha besar yang saya maksud ini adalah pengusaha Hipmi yang pinjamannya di atas Rp10 miliar dan rata-rata pengusaha besar biasanya hubungan dia sama bank bagus. Sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank, bank pun juga menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan pinjaman kredit yang bagus," kata Mardani dilansir Medcom.id.


    [Cek Fakta] Anggaran Darurat Covid-19, 80 Persen untuk Konglomerat, Hoaks, Ini Faktanya


    Dilansir dari Medcom.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluruskan kabar yang menyebut biaya penanganan covid-19 di Indonesia melonjak hingga Rp905,2 triliun. Ditegaskan penyesuaian biaya penanganan covid-19 tetap Rp695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya yang sebesar Rp677 triliun.
     
    "Melengkapi pernyataan dalam akun media sosial Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kami sampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan dan menjalankan langkah-langkah penanganan dampak pandemi covid-19 secara komprehensif," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2020.
     
    Rinciannya adalah Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, jaminan perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, sebesar Rp123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun.


    [Cek Fakta] Anggaran Darurat Covid-19, 80 Persen untuk Konglomerat, Hoaks, Ini Faktanya


    Kesimpulan:
    Klaim yang menyebutkan 80 persen anggaran covid-19 untuk konglomerat adalah salah. Faktanya, alokasi terbesar anggaran darurat covid-19 untuk jaminan perlindungan sosial (JPS) sebesar Rp203,9 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun.

    Informasi ini termasuk kategori hoaks jenis Misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
     
    Misleading contentdi bentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.


    Referensi:
    1. https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/1bVjalnb-hanya-20-anggota-hipmi-dapat-relaksasi-dari-bank
    2.https://www.medcom.id/ekonomi/makro/zNPGJvPK-menkeu-tegaskan-biaya-penanganan-covid-19-tetap-rp695-2-triliun


    *Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id