[Cek Fakta] Jokowi Sebut Garam Lokal Kurang Asin? Ini Faktanya

    Wanda Indana - 01 November 2019 14:01 WIB
    [Cek Fakta] Jokowi Sebut Garam Lokal Kurang Asin? Ini Faktanya
    Tangkapan layar pemberitaan palsu dari situs media blog
    Beredar kabar yang menyebut alasan Presiden Joko Widodo menyetujui impor garam karena garam lokal kurang asin. Informasi itu mulai menyebar sejak Selasa, 29 Oktober 2019.

    Kabar itu berasal dari artikel yang diturunkan situs media blog petromaz.blogspot.com, dengan judul "Alasan Pemerintah Masih Impor Garam, Jokowi: Garam Lokal Kurang Asin".  Pula, kabar itu mulai menyebar melalui aplikasi berbalas pesan WhatsApp.

    Berikut narasi lengkap informasi tersebut dari petromaz.blogspot.com:
    PETROMAZ- Persoalan garam industri tengah menjadi polemik, kebutuhan garam industri dalam negeri belum mampu disuplai oleh petambak garam lokal, dilain sisi sektor industri membutuhkan pasokan garam guna menjaga keberlanjutan produksinya.

    Presiden Jokowi mengatakan, salah satu penyebab petambak garam lokal belum mampu memasok garam industri adalah persoalan lahan yang dapat mempengaruhi hasil produksi garam lokal.

    "Pertama karena kan petambak garam kita itu punya lahannya cuma 1 sampai 2 hektar. Sehingga sehingga garam kurang terasa asin, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

    Selain itu, adanya faktor cuaca seperti kelembaban udara yang mempengaruhi kualitas dan kandungan garam.

    "Humidity (kelembaban udara) kita kan tinggi 80 persen. Dibandingkan Australia cuma 30 persen. Sehingga tingkat kekeringan kristal maupun kemurnian kristalnya itu yang terbentuk yang ada di Australia," ujar Presiden Jokowi.

    Dari berbagai persoalan tersebut, kandungan garam produksi lokal belum mampu masuk kedalam kriteria garam industri yang diinginkan pelaku industri. "Kualitas beda, garam lokal nacl (natrium klorida) 94 persen saja. Untuk jadi garam industri harus 97 persen ke atas,".

    Sementara itu, guna menghindari terjadinya kelangkaan garam industri, Kementerian Perindustrian baru saja menerbitkan rekomendasi izin impor garam industri kepada 27 perusahaan.

    Rekomendasi ini menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang diteken oleh saya langsung (Presiden Joko Widodo) beberapa waktu lalu.

    "Rekomendasi dikeluarkan sudah 676.000 ton untuk 27 perusahaan," ujar Sigit. Sigit mengatakan, saat ini terdapat 500 perusahaan sektor industri yang menggunakan garam sebagai bahan baku produksinya, mulai dari industri farmasi, kimia, kertas, makanan dan minuman, tekstil, hingga industri detergen.




    [Cek Fakta] Jokowi Sebut Garam Lokal Kurang Asin? Ini Faktanya


    Penelusuran Fakta:
    Setelah ditelusuri tim Cek Fakta Medcom.id, kabar tersebut merupakan hasil saduran dari artikel Kompas.com dengan judul "Ini Alasan Pemerintah Pilih Impor Garam Industri".

    Pembuat kabar palsu itu mengubah petikan wawancara dan mencatut nama Presiden Jokowi, dengan menambahkan kutipan "Sehingga garam kurang terasa asin". Padahal, di dalam artikel asli, sumber berita berasal dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Achmad Sigit Dwiwahjono, bukan Presiden Jokowi. Pula, Sigit tidak menyebut garam lokal kurang asin yang menjadi alasan pemerintah impor garam.

    Berikut secara lengkap artikel yang berasal Kompas.com:
    JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan garam industri tengah menjadi polemik, kebutuhan garam industri dalam negeri belum mampu disuplai oleh petambak garam lokal, dilain sisi sektor industri membutuhkan pasokan garam guna menjaga keberlanjutan produksinya.

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, salah satu penyebab petambak garam lokal belum mampu memasok garam industri adalah persoalan lahan yang dapat mempengaruhi hasil produksi garam lokal.

    "Pertama karena kan petambak garam kita itu punya lahannya cuma 1 sampai 2 hektar. Sehingga dia tidak mungkin memproses melalui pentahapan penyaringan, pengendapan. Jadi satu ladang garam ya dipakai pengendapan, ya dipakai pengkristalan," ujar Sigit saat ditemui di Kantor Pusat Kemenperin, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

    Selain itu, adanya faktor cuaca seperti kelembaban udara yang mempengaruhi kualitas dan kandungan garam.

    "Humidity (kelembaban udara) kita kan tinggi 80 persen. Dibandingkan Australia cuma 30 persen.

    Sehingga tingkat kekeringan kristal maupun kemurnian kristalnya itu yang terbentuk yang ada di Australia," papar Sigit.

    Dari berbagai persoalan tersebut, kandungan garam produksi lokal belum mampu masuk kedalam kriteria garam industri yang diinginkan pelaku industri.

    "Kualitas beda, garam lokal nacl (natrium klorida) 94 persen saja. Untuk jadi garam industri harus 97 persen ke atas," ungkap Sigit.

    Sementara itu, guna menghindari terjadinya kelangkaan garam industri, Kementerian Perindustrian baru saja menerbitkan rekomendasi izin impor garam industri kepada 27 perusahaan.

    Rekomendasi ini menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang diteken oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

    "Rekomendasi dikeluarkan sudah 676.000 ton untuk 27 perusahaan," ujar Sigit.

    Sigit mengatakan, saat ini terdapat 500 perusahaan sektor industri yang menggunakan garam sebagai bahan baku produksinya, mulai dari industri farmasi, kimia, kertas, makanan dan minuman, tekstil, hingga industri detergen.

    Adapun, rekomendasi impor garam industri sebanyak 676.000 ton merupakan bagian dari sisa kuota sebesar 1,33 juta.
    Sebab, dari total kuota yang ditetapkan sebesar 3,7 juta ton, sudah diterbitkan izin impor dengan kuota 2,37 juta ton.

    Sedangkan sisa kuota sebesar 654.000 ton akan dipasok dari hasil produksi petani dalam negeri dan akan diserap oleh industri pengolahan garam. "Jadi tidak 1,3 juta kita berikan semua (impor). kita berikan slot untuk garam lokal," ungkapnya.

    Berdasarkan catatan Kemenperin, kendala pengembangan garam industri di Indonesia akibat sarana prasarana berupa listrik, dermaga, dan logistik yang minim.

    Kendala lain yakni keterbatasan sumber daya alam, hak tanah adat yang sulit diakuisisi, serta modal yang besar.

    Penguasaan lahan sebanyak 3.700 hektar oleh swasta sejak 1994 juga belum dimanfaatkan sampai saat ini.




    Kesimpulan:
    Pernyataan yang menyebut alasan pemerintah mengimpor garam karena garam lokal kurang asin adalah salah. Pernyataan itu berdasr dan bukan berasal dari Presiden Jokowi.


    Referensi:
    https://ekonomi.kompas.com/berita/182343126-ini-alasan-pemerintah-pilih-impor-garam-industri?page=all


    Sumber:
    Pesan berantai WhatApp
    https://petromaz.blogspot.com/2019/09/alasan-pemerintah-masih-impor-garam.html

     



    (WAN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id