[Fakta atau Hoaks]

    [Cek Fakta] Yakin UU Omnibus Law Hapus Upah Minimum? Ini Faktanya

    M Rodhi Aulia - 08 Oktober 2020 07:15 WIB
    [Cek Fakta] Yakin UU Omnibus Law Hapus Upah Minimum? Ini Faktanya
    Tangkapan layar suasana konferensi pers penjelasan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Youtube
    Beredar narasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus ketentuan upah minimum. Narasi ini beredar di media sosial.

    Unggahan di media sosial itu antara lain berupa tangkapan layar sejumlah poin jika UU Omnibus Law disahkan. Di antaranya terkait ketentuan penghapusan ketentuan upah minimum.

    “Tidak adanya upah UMK/UMSK, UMSP, yang ada hanya UMP (upah minimum provinsi),” bunyi narasi yang beredar.


    [Cek Fakta] Yakin UU Omnibus Law Hapus Upah Minimum? Ini Faktanya


    Penelusuran:
    Dari penelusuran kami, klaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus ketentuan upah minimum, adalah salah. Faktanya, ketentuan upah minimum tetap berlaku.

    “Saya ulang untuk menegaskan bahwa upah minimum kabupaten/kota tetap dipertahankan,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Rabu 7 Oktober 2020.



    [Cek Fakta] Yakin UU Omnibus Law Hapus Upah Minimum? Ini Faktanya


    Menurut Ida, ketentuan ini tetap ada sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Namun dalam formula penetapan upah minimum ini, terdapat penegasan variabel berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

    “Hal baru yang lain, tetap saya sampaikan, UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di dalam UU Ciptaker ini,” tegas Ida.


    Sementara dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa upah minimum tidak turun. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

    Kemudian upah di atas upah minimum, disepakati antara pengusaha dan pekerja. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dan kenaikan upah minimum ini, memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.


    [Cek Fakta] Yakin UU Omnibus Law Hapus Upah Minimum? Ini Faktanya


    Kesimpulan:
    Klaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus ketentuan upah minimum, adalah salah. Faktanya, ketentuan upah minimum tetap berlaku.

    Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
     
    Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.


    [Cek Fakta] Yakin UU Omnibus Law Hapus Upah Minimum? Ini Faktanya


    Referensi:
    https://www.youtube.com/watch?v=6ODvGZBnsCU&feature=youtu.be


    *Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016




    (DHI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id