Di 2023, Satelit Prancis Memiliki Senjata Laser

    Cahyandaru Kuncorojati - 29 Juli 2019 10:14 WIB
    Di 2023, Satelit Prancis Memiliki Senjata Laser
    Ilustrasi. (Getty Images)
    Jakarta: Bukan hanya Amerika Serikat yang akan membentuk pasukan pertahanan ruang angkasa. Prancis juga salah satu yang sudah menggagas rencana tersebut dan disetujui oleh Presiden Emmanuel Macron di awal bulan ini.

    Pasukan ruang angkasa Prancis bakal bertugas untuk melindungi satelit milik negaranya di masa depan. Kabar terbaru menegaskan bahwa rencana ini bukan hanya rencana saja, Prancis dikabarkan akan memasang senjata di satelit buatannya.

    Dikutip dari The Verge, Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly sudah memiliki rencana satelit negaranya akan memiliki senjata laser pada tahun 2023. Informasi ini dilaporkan oleh media lokal Prancis, Le Point.

    Apabila benar, konsep ini akan serupa seperti yang pernah ditampilkan dalam beberapa film fiksi ilmiah. Nantinya satelit bisa menembakkan laser langsung ke Bumi. Perlu dicatat bahwa satelit yang menggunakan senjata laser ini akan berpatroli melindungi satelit utama Prancis.

    Mengutip situs Task & Purpose, Prancis mengklaim bahwa rencana ini bukan bersifat ofensif melainkan defensif. Demi mewujudkan proyek ini, pemerintah Prancis akan menambahkan anggaran pertahanan negara 2019-2025 sebesar USD780 juta (Rp10,9 triliun) dari anggaran awal sebesar USD4 miliar (Rp56 triliun).

    Menteri Pertahanan Prancis mengaitkan proyek ini dengan keputusan Presiden Macron yang ingin pasukan ruang angkasa disiapkan dalam angkatan udara Prancis sebelum bulan September. Dilaporkan Parly juga sedang merencanakan senjata lain.

    Dilaporkan Parly sedang merencakan menggunakan senjata sejenis senapan mesin untuk merusak panel solar yang ada pada satelit musuh. Seperti diketahui bahwa panel solar menjadi sumber pembangkit listrik pada satelit selama beroperasi.

    "Pertahanan aktif bukan bagian strategi ofensif melainkan pertahanan diri. Saat tindakan perseteruan sudah bisa diidentifikasi dan sesuai dengan hukum internasional maka akan direspon dengan cara yang tepat," ungkap Parly.

    "Hukum itu sendiri tidak melarang pertahanan, tidak melarang militerisasi, dan tidak melarang menggunakan senjata (weaponization)," imbuh Parly. Dia menyebutkan proyek awal ini akan melibatkan 220 pekerja dalam pengembangannya.



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id