Beda Pendapat Soal Metode Blokir IMEI Blacklist dan Whitelist

    Cahyandaru Kuncorojati - 27 Februari 2020 17:49 WIB
    Beda Pendapat Soal Metode Blokir IMEI Blacklist dan Whitelist
    Sesi diskusi menyoal pemblokiran ponsel ilegal via IMEI yang digelar oleh ITF (Indonesia Technology Forum).
    Jakarta: Uji coba pemblokiran ponsel atau smartphone ilegal via IMEI dengan metode blacklist dan whitelist telah dilakukan pada 17-18 Februari 2020. Namun, saat ini belum ada keputusan metode mana yang digunakan.

    Sesi diskusi bertajuk "Sosialisasi Aturan IMEI sebagai Upaya Membangun Kesadaran untuk Melindungi Konsumen & Industri yang Lebih Sehat dan Kompetitif" digelar oleh UTF (Indonesia Technology Forum) hari ini mengungkapkan fakta baru.

    Rupanya, stakeholder atau pihak terkait dengan kebijakan ini masih terbelah mengenai metode yang digunakan dalam proses pemblokiran saat kebijakan berlaku pada 18 April 2020.

    Presiden Direktur Smartfren yang juga Wakil Ketua Umum ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), Merza Fachys mengisyaratkan bahwa dia lebih memilih metode whitelist

    "Whitelist akan lebih besar daripada sistem untuk mengendalikan yang black. Dan tentu itu larinya kepada masalah investasi atau anggaran untuk menyelesaikan," ungkap Merza.

    Menurutnya hal ini bisa lebih memberikan prioritas perlindungan kepada konsumen maupun pelaku usaha atau penjualan ponsel. Jadi metode whitelist menerapkan sistem normaly off.

    Di metode ini pemilik ponsel dengan IMEI legal atau terdaftar bisa mengetahui ponselnya ilegal atau tidak sebelum membeli ponsel. Penjual ponsel pun tidak akan merasa dirugikan atau merugikan konsumen mereka.

    Sementara metode blacklist menerapkan sistem normally on di perangkat. Apabila ponsel ilegal sudah diaktifkan dan terdeteksi sistem pemblokiran IMEI, maka dalam kurun waktu beberapa hari akan menerima status terblokir dari layanan telekomunikasi.

    Di kondisi penerapan metode blacklist nantinya ponsel ilegal dengan IMEI tidak terdaftar masih memiliki peluang terjual atau sampai ke tangan konsumen lebih dahulu. Hal ini tentu akan merugikan konsumen.

    Justru pihak APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia) mempertimbangkan untuk lebih mendukung metode blacklist. Hal ini disampaikan oelh Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan APSI yang juga Direktur Operasional PT Erajaya Swasembada, Syaiful Hayat.

    "Kami dari APSI berharap kebijakan IMEI ini bisa dijalankan tanggal 18 April, tidak ada penundaan. Kami harap ini tidak diubah-ubah. Desain awal regulasi ini skema blacklist. Benchmark di negara lain juga blacklist," tuturnya.

    Menkominfo Johnny G Plate beberapa hari lalu menyatakan bahwa keputusan mengenai metode yang digunakan akan diumumkan dalam waktu dekat.



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id