Apresiasi RPP Postelsiar, KPPU Tekankan Pentingnya Pengawasan

    Medcom - 22 Januari 2021 15:00 WIB
    Apresiasi RPP Postelsiar, KPPU Tekankan Pentingnya Pengawasan
    ilustrasi. medcom.id



    Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengapresiasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar). RPP turunan UU 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu banyak mencantumkan pertimbangan persaingan usaha yang sehat.
     
    “Kami mengapresiasi di antara semua RPP, RPP Postelsiar paling banyak menyebutkan kata mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat. Ada Pasal 19, Pasal 24, Pasal 31 ayat 2 dan ayat 4, Pasal 49, dan Pasal 55,” kata Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih, Jumat, 22 Januari 2021.
     
    Guntur menyambut baik masuknya substansi persaingan usaha yang sehat di RPP Postelsiar. Namun dia mempertanyakan siapa pihak atau lembaga yang berwenang mengawasi itu semua. “Siapa yang mempertimbangkan persaingan usaha itu? Apakah merugikan negara atau tidak, itu perlu ada yang mempertimbangkan,”tanya Guntur.
     
    Menurutnya persaingan usaha memiliki ketersinggungan yang tinggi. Guntur menyebut ada beberapa pasal di RPP Postelsiar yang perlu dicermati mendalam. Dia mencontohkan, pasal network sharing aktif yang berpotensi menghambat pengembangan jaringan telekomunikasi.
     
    “Kalau semua operator sharing di daerah yang sudah ada jaringannya, nanti tidak ada operator yang mau membangun infrastruktur di daerah (pedalaman).
     
    "Oleh sebab itu dalam persaingan di RPP Postelsiar, KPPU akan melihat kepentingan nasional yang lebih luas lagi. Yaitu mewujudkan coverage telekomunikasi yang merata di seluruh Indonesia. Kehadiran pelaku usaha telekomunikasi tidak hanya untuk persaingan saja tetapi untuk kepentingan nasional yang lebih luas. Ini sesuai pasal 3 UU 5 tahun 1999,"ungkap Guntur.
     
    Guntur mengakui RPP Postelsiar melonggarkan persaingan. Misalnya, sharing frekuensi untuk teknologi baru. Sharing frekuensi itu merupakan insentif yang diberikan negara kepada pelaku usaha telekomunikasi.
     
    Insentif yang diberikan negara tersebut dinilai Guntur wajar. Sebab ini ditujukan untuk percepatan adopsi teknologi baru di industri telekomunikasi agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
     
    Pejabat Kementrian Hukum dan HAM Nasrudin yang terlibat dalam proses serap aspirasi RPP Postelsiar mengakui belum ada lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi persaingan.
     
    "Kami mengakui sampai saat ini belum mencantumkan lembaga yang akan mengawasi persaingan usaha. Nanti kita bisa memasukkan pengaturan peran KPPU di RPP Postelsiar, dan di RPP KPPU mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata Nasrudin.
     
    Nasrudin yakin masuknya peran KPPU di RPP Postelsiar dan RPP KPPU dapat memperkuat peran pengawasan. Nantinya, kata Nasrudin, peran KPPU tak hanya penegakan hukum, tetapi lebih kepada pencegahan terjadinya kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nantinya, pihak yang akan melakukan merger, akusisi atau kerja sama usaha akan mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi terlebih dahulu dari KPPU.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id