Twitter akan Berhenti Hapus Konten Peretasan

    Lufthi Anggraeni - 19 Oktober 2020 12:58 WIB
    Twitter akan Berhenti Hapus Konten Peretasan
    Twitter mengubah kebijakannya dan tidak akan langsung menghapus material peretasan.
    Jakarta: Twitter mengubah kebijakannya terkait dengan materi peretasan setelah mendapatkan kritik menyoal caranya menangani artikel New York Post terkait dengan mantan Wakil Presiden Joe Bidden dan putranya, Hunter.

    Mengutip The Verge, Trust and Safety Lead Twitter Vijaya Gadde mengunggah rangkaian kicauan menyebut bahwa platform tidak lagi menghapus konten peretasan, kecuali dibagikan secara langsung oleh peretas atau pelaku lain yang terkait dengan peretas.

    Twitter mengaku akan menandai tweet dengan konteks alih-alih menghapus konten dan memblokirnya. Langkah ini diambil Twitter setelah mereka memblokir tautan ke artikel New York Post yang diklaim menampilkan bahwa Hunter memperkenalkan ayahnya kepada eksekutif di perusahaan energi asal Ukraina, Burisma.

    Keakuratan artikel New York Post ini dilaporkan dipertanyakan oleh sejumlah organisasi pemeriksa fakta. Twitter menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada ketidakinginan pihaknya mendukung peretasan dengan mengizinkan Twitter digunakan sebagai alat distribusi dari material yang berpotensi diperoleh secara ilegal.

    CEO Twitter Jack Dorsey kemudian mengunggah kicauan bahwa langsung memblokir URL merupakan tindakan yang salah, dan pihaknya telah memperbaharui kebijakan dan berkomitmen untuk memperbaikinya.

    Lebih lanjut Dorsey menjelaskan bahwa pihaknya bertujuan untuk mencoba menambahkan konteks, dan kini telah memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut.

    Sementara itu, Gadde menyebut bahwa kebijakan material peretasan disahkan pada tahun 2018 lalu untuk mendorong dan mengurangi bahaya terkait peretasan dan paparan tidak sah terkait informasi pribadi.

    Gadde juga menyebut bahwa Twitter telah mencoba untuk menemukan keseimbangan terbaik antara privasi masyarakat dan hak dalam berekspresi secara bebas, namun mengklaim bahwa pihaknya dapat melakukan hal tersebut dengan lebih baik.

    Selain itu, Gadde menambahkan bahwa Twitter mengubah kebijakannya untuk mengatasi kekhawatiran bahwa akan tersedia konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap jurnalis, pelapor dan lainnya, dengan cara yang bertentangan dengan tujuan Twitter untuk melayani percakapan publik.

    Twitter awalnya melanjutkan tindakan memblokir tautan ke artikel New York Post karena melanggar peraturannya terkait membagi informasi pribadi. Menurut NBC News, FBI melakukan investigasi menyoal email yang menjadi referensi artikel terkait dengan operasi intelijen asing.

    Twitter kemudian membalikkan posisinya, menyebut bahwa pihaknya membuka blokir kepada artikel ini karena informasi telah tersebar secara cukup luas dan tidak lagi dapat dikategorikan sebagai informasi pribadi.

    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id