Menkominfo Teruskan Surat Presiden Soal RUU PDP

    Lufthi Anggraeni - 04 Februari 2020 22:52 WIB
    Menkominfo Teruskan Surat Presiden Soal RUU PDP
    Menkominfo meneruskan dan mendiskusikan surat presiden terkait RUU PDP kepada DPR RI.
    Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani guna menindaklanjuti surat presiden terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 
     
    "Ya, hari ini saya dalam rangka meneruskan surat presiden dengan RUU PDP, akan melakukan koordinasi dengan pimpinan DPR RI, bagaimana lebih lanjut agar RUU PDP bisa berproses politik di DPR," ujar Johnny saat ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI.
     
    Sebagai informasi, DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) Joko Widodo  terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada rapat paripurna DPR, Senin 3 Februari 2020. DPR telah memutuskan untuk membawa RUU tersebut ke tahap pembahasan.
     
    Selain itu, Johnny juga menjelaskan bahwa persiapan dari pemerintah telah selesai, dan telah dapat diselesaikan secara politik. Pertemuan ini selaras dengan target Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mempercepat pembahasan RUU PDP ini di ranah DPR, serta mempercepat pengesahan sehingga dapat diberlakukan.
     
    Pemerintah menggenjot proses pengesahan RUU PDP ini atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang ini merupakan regulasi penting, mengingat sebanyak 126 negara di dunia. Dan Indonesia menjadi negara ke 127 jika RUU PDP ini telah diresmikan.
     
    Puan Maharani menyebut bahwa Komisi I DPR RI akan membahas secara mendalam menyoal RUU PDP ini sehingga, lanjutnya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan Komisi I agar tidak menimbulkan dampak negatif.
     
    Pertemuan antara Menkominfo dan DPR RI, dijelaskan Puan, menghasilkan kesepakatan bahwa Undang-Undang ini akan dibahas secara terbuka pada pertemuan selanjutnya, ditujukan untuk menghindari persepsi negatif di masyarakat, dan agar tidak menimbulkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang tidak sesuai dengan bahasan Komisi I.
     
    Sementara itu, Johnny menyebut bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan RUU PDP ini. Faktor pertama yaitu kedaulatan data, sekaligus terkait dengan keamanan negara.
     
    Pemerintah juga disebut Johnny akan terfokus pada perlindungan terhadap pemilik data, dalam rangka menyampaikan, melakukan update, menyempurnakan, dan menghapus data, atau disebut dengan istilah Right to be Forgotten dan Right to be Raised.

    Hal lain yang akan difokuskan pemerintah yaitu terkait dengan data pengguna, menyoal pengguna data, akurasi dan validasi data, serta pembaruan data. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah berharap seluruh data tersebut tersedia saat dibutuhkan.


    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id