Twitter Pinta Masukan Pengguna Soal Proses Verifikasi

    Lufthi Anggraeni - 25 November 2020 14:53 WIB
    Twitter Pinta Masukan Pengguna Soal Proses Verifikasi
    Twitter mengumumkan rencana untuk mengubah proses verifikasi, serta meminta masukan pengguna.
    Jakarta: Twitter mengumumkan rencana untuk mengubah cara pengguna mengidentifikasi diri di platform miliknya. Rencana ini dimulai dari verifikasi dan meminta saran kepada publik terkait rancangan kebijakan verifikasi baru.

    Twitter meminta saran kepada publik terkait rancangan kebijakan ini melalui survei, namun pengguna platform Twitter juga dapat berpartisipasi dengan mengunggah pendapat yang diikuti oleh tagar VerificationFeedback.

    Twitter menegaskan bahwa meminta masukan publik telah menjadi bagian penting dari proses pengembangan kebijakannya. Hal ini juga ditujukan untuk memastikan aturan yang diterapkannya mencerminkan suara pengguna platform yang dibangun sebagai layanan bersifat publik tersebut.

    Dalam pengembangan kebijakan verifikasi ini, Twitter berencana untuk meluncurkan kembali proses verifikasi publik yang dihentikannya sementara waktu pada tahun 2017 lalu. Kala itu, keputusan ini diambil Twitter setela menerima masukan bahwa program verifikasi publik membingungkan banyak orang.

    Perusahaan platform sosial ini berencana untuk meluncurkan kembali proses verifikasi ini pada awal tahun 2021 mendatang. Dan rancangan kebijakan baru menjelaskan bahwa lencana terverifikasi biru pada Twitter akan memudahkan pengguna lain untuk mengenali keaslian akun.

    Dan untuk mendapatkan lencana biru, kebijakan baru ini juga menyebut bahwa akun harus dikenali dan aktif. Twitter juga menyebut bahwa terdapat enam jenis akun yang telah diidentifikasi untuk dapat diverifikasi, yaitu pemerintahan, perusahaan, merek dagang, dan organisasi, berita, dunia hiburan, olahraga, serta aktivis, penyelenggara, dan individu berpengaruh lainnya.

    Terkait akun pemerintahan, Twitter menjelaskan bahwa akun ini termasuk badan dan pejabat resmi utama pemerintahan, di antaranya adalah Gubernur, pejabat terpilih, menteri, pejabat tinggi institusi, duta besar, dan juru bicara resmi.

    Sedangkan untuk berita, akun yang diidentifikasi untuk diverifikasi termasuk akun resmi dari organisasi berita terkualifikasi, serta akun individual dari jurnalis yang dipekerjakan oleh organisasi berita terkualifikasi tersebut.

    Jika akun tersebut publik dan tidak memiliki Tweet dilindungi, serta merujuk langsung ke nama dan URL resmi dari organisasi terkualifikasi, maka juga memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan ini. Twitter juga menambahkan kriteria untuk mencabut verifikasi secara otomatis, yaitu bahwa akun tidak aktif atau memiliki profil tidak lengkap.

    Kriteria baru ini juga diklaim akan berlaku terhadap akun terverifikasi yang melanggar Peraturan Twitter berulang kali. Twitter mengaku pihaknya menyadari bahwa terdapat sejumlah akun Twitter yang seharusnya tidak diverifikasi.

    Karenanya, Twitter akan memulai proses perubahan terkait hal ini dengan mencabut verifikasi bagi akun yang terdeteksi tidak aktif atau memiliki profil tidak lengkap, serta berencana untuk memperluas kebijakan ini selama tahun 2021 mendatang.

    Sementara itu, proses permintaan masukan untuk rancangan kebijakan verifikasi ini baru tersedia dalam bahasa Inggris, India, Arab, Spanyol, Portugis, dan Jepang. Selain itu, Twitter menyebut bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah lokal serta Dewan Kepercayaan dan Keamanan Twitter, bertujuan untuk memastikan beragam perspektif terwakilkan dalam kebijakan ini.

    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id