Jika Dorsey tidak bisa hadir, Komite meminta Twitter mengirimkan eksekutif senior dalam tim manajemen global yang memilik hak untuk menentukan langkah perusahaan.
BERITA TERKAIT
Komite menolak bertemu dengan representatif Twitter India, yang telah datang pada hari Senin lalu untuk berdiskusi dengan Komite.
"Komite memutuskan bahwa berdiskusi dengan representatif Twitter hanya akan membuang-buang waktu karena menurut Twitter sendiri, para reprsentatif tidak memiliki mandat untuk menentukan atau memaksakan sebuah peraturan," kata salah satu anggota Komite, seperti yang dikutip dari India Times.
Twitter menolak berkomentar.
Masih belum diketahui pasti apa alasan Komite Teknologi Informatika Parlemen India memanggil bos Twitter. Kemungkinan, mereka ingin meminta kepastian bahwa Twitter tidak memiliki bias terkait pandangan politik dan meminta bukti transparansi Twitter, lapor The Next Web.
Semua ini bermula pada 26 Januari, ketika SquintNeon, akun Twitter parodi sayap kanan, diblokir oleh Twitter atas tuduhan meniru The Quint, media India. Dipercaya, pihak di balik akun itu adalah Akhil Bhartiya Vidya Parishad (ABVP), organisasi mahasiswa yang mendukung Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang kini memimpin India.
Ini menyebabkan kegaduhan di kalangan pengguna Twitter India, termasuk Sekretaris Umum ABVP, Ashish Chauhan. Beberapa akun meminta agar akun SquintNeon dipulihkan.
Dua hari kemudian, pengacara asal New Delhi, Ishkaran Singh Bhandari membuat penjelasan pada Departemen Dalam Negeri tentang praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Twitter dan mengapa hal ini merupakan ancaman nasional.
Dalam presentasi itu, dia menjelaskan bahwa Twitter memblokir beberapa akun yang tidak mendukung ideologi sayap kiri. Selain itu, Twitter juga dituduh melakukan shadowban -- menyembunyikan sebuah kicauan dari lini masa pengguna -- pada akun-akun konservatif.
Pada awal bulan ini, anggota dari Demokrasi Media Sosial Muda, grup sayap kanan, juga melakukan protes di depan kantor Twitter di India. Mereka marah karena Twitter dianggap memiliki perilaku "anti-sayap kanan".
Sementara minggu lalu, Anurag Thakur, Chairman Komite Teknologi Informatika Parlemen India membuat kicauan yang menyebutkan bahwa Twitter telah dipanggil pada 11 Februari untuk membahas tentang cara "melindungi hak masyarakat di media sosial".
Twitter India mengatakan bahwa mereka bersedia berpartisipasi dalam diskusi itu. Namun, karena waktu panggilan yang sangat singkat, eksekutif Twitter dari Amerika Serikat tidak akan bisa hadir.
(MMI)
