Ini Beda Skema Blacklist dan Whitelist Soal Regulasi IMEI

    Lufthi Anggraeni - 28 Februari 2020 18:51 WIB
    Ini Beda Skema Blacklist dan Whitelist Soal Regulasi IMEI
    Selain skema White List yang disepakati pemerintah dan operator seluler, sebelumnya juga terdapat skema Black List.
    Jakarta: Pemerintah telah mengumumkan penggunaan skema White List dalam regulasi pembatasan ponsel ilegal berbasis nomor IMEI. Skema ini tidak akan memungkinkan pemilik ponsel dengan nomor IMEI tidak terdaftar menggunakan perangkatnya.
     
    “Skema whitelist sejak awal ketika dihidupkan saat orang memasukan kartu SIM langsung tidak dapat sinyal telekomunikasi. Jadi tercegah. Dengan sistem Whitelist ini sifatnya preventif, kalau blacklist itu sifatnya korektif,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail.
     
    Sementara itu, skema blacklist masih memungkinkan pengguna untuk menggunakan ponsel dengan nomor IMEI tidak terdaftar tersebut, hingga mendapatkan notifikasi bahwa perangkat ilegal dan kemudian diblokir dari akses ke jaringan telekomunikasi operator seluler Indonesia.
     
    Ismail menjelaskan skema ini disepakati oleh pemerintah dan operator seluler Indonesia didasarkan atas pertimbangan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mengurangi risiko masyarakat yang membeli perangkat kemudian diblokir.
     
    Disinggung soal insentif dari pemerintah kepada operator seluler untuk pengadaan alat pendeteksi nomor identitas berbasis IMEI, EIR atau CIR, Ismail mengaku pemerintah belum akan memberikan insentif kepada operator.
     
    Tidak hanya menyoal perangkat yang dipasarkan secara offline, regulasi ini disebut juga akan berlaku untuk perangkat yang dipasarkan secara online. Ismail menyebut, tanggung jawab untuk penjualan perangkat secara online akan dibebankan kepada penjual.
     
    Ismail juga menyebut pengawasan akan menjadi ranah tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Menyoal pengawasan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menyebut bahwa informasi terkait detail perangkat tercantum dalam Peraturan Perdagangan nomor 69 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa.
     
    Sehingga, lanjut Indra, jika ditemukan perangkat dengan IMEI tidak terdaftar atau ilegal, maka penjual akan mendapatkan sanksi. Pemerintah akan menerapkan dua sanksi, yaitu sanksi secara administrasi dan sanksi secara pidana, ditujukan untuk mempersulit masuknya perangkat tidak legal untuk dipasarkan di Tanah Air.



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id