Kewenangan PANDI dalam Nama Domain Harus Kuat

    Cahyandaru Kuncorojati - 12 November 2019 14:01 WIB
    Kewenangan PANDI dalam Nama Domain Harus Kuat
    Ilustrasi: CSOonline
    Jakarta: Pengamat teknologi informasi (TI) dari ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, kewenangan Pengelola Nama Domain ID sebagai operator Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) sudah selayaknya diperkuat. Hal ini didorong oleh begitu strategisnya peran nama domain bagi branding sebuah entitas.

    "Ya, memang (kewenangan PANDI) harus diperkuat. Mungkin, bisa sekaligus jadi agenda untuk disertakan di dalam RUU Ketahanan dan Keamanan Siber atau bahkan apabila ada rencana revisi UU ITE," jelasnya.

    Melalui PPND, PANDI telah memediasi sejumlah kasus pencatutan nama domain atau yang lebih populer dengan istilah cybersquatting. Salah satu kasus yang paling fenomenal adalah saat geliat kampanye pemilihan calon presiden-wakil presiden 2019.

    Begitu banyak pihak yang tak bertanggungjawab membeli nama domain pasangan calon presiden tertentu untuk kemudian dijual kembali dengan harga berlipat-lipat.

    Selain itu, pada awal tahun 2000, Mustika Ratu dan Bank BCA (pada salah satu entitas layanan pelanggannya, klikbca.com) harus mengalami pencatutan nama tersebut. 

    Kasus terbaru yaitu perselisihan nama domain BMW.id, yang awalnya dimiliki seorang pengacara asal Surabaya, Benny Muliawan. Ini kemudian digugat oleh perusahaan otomotif asal Jerman, BMW AG.

    Oleh karena itu, Heru menghimbau kepada PANDI agar lebih berhati-hati dalam memberikan nama domain, meskipun sistemnya first come, first served.

    "Harusnya, PANDI lebih meneliti apakah si pengaju nama domain tersebut memang berhak memiliki nama domain tertentu, yang cenderung punya nilai merek dagang," tambahnya.

    Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Marketing, Kerjasama dan Pengembangan Usaha PANDI Heru Nugroho mengatakan, mekanisme pendaftaran nama domain memang berbasis first come, first served.

    Apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan karena kepemilikan nama domain tertentu, pihaknya melalui PPND siap menjalani proses mediasi, bahkan hingga hukum.

    "Kami sadar sangat rentan terjadi hal itu (perselisihan nama domain). Makanya, setelah melalui konsultasi dengan pemerintah dan para pakar pada beberapa bidan, dibentuklah PPND," tuturnya.

    Lebih lanjut, dirinya mendorong entitas-entitas, khususnya korporasi yang merek dagangnya sangat lekat dengan nama perusahaannya, agar segera mendaftarkan nama domain .id guna menghindari terjadinya cybersquatting. 

    "Karena tidak hanya akan merugikan perusahaan tersebut, tapi juga konsumen luas," tutupnya.



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id