Satu Setengah Tahun, Kominfo Blokir 4.000 Fintech Ilegal

    Lufthi Anggraeni - 10 Januari 2020 13:15 WIB
    Satu Setengah Tahun, Kominfo Blokir 4.000 Fintech Ilegal
    Kominfo telah memblokir 4.000 fintech selama bulan Agustus 2018 hingga Desember 2019.
    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia mengumumkan telah memblokir 4.000 perusahaan teknologi finansial atau dikenal sebagai fintech tanpa lisensi atau ilegal.
     
    Pemblokiran ini, jelas Kominfo, dilakukan tidak hanya berdasarkan aduan yang diterima dari masyarakat, tetapi juga berdasarkan hasil pantauan dari mesin AIS. Menurut data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, tercatat sebanyak 4.020 situs dan aplikasi fintech yang ditangani dan diblokir oleh Kominfo sejak bulan Agustus 2018 hingga Desember 2019.
     
    Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemblokiran yang dilakukan Kominfo pada tahun 2018. Selama tahun 2018, Kominfo menangani dan memblokir sebanyak 211 situs dan 527 aplikasi fintech yang ada di Google Playstore.
     
    Selama kurun waktu lima bulan dari bulan Agustus 2018 hingga Desember 2018, Kominfo menyebut bulan Desember menjadi bulan dengan pemblokiran jumlah situs dan aplikasi terbanyak, sebesar 134 situs dan 216 aplikasi.
     
    Sementara itu selama tahun 2019, Kominfo mengungkap bahwa jumlah situs dan aplikasi yang telah diblokirnya mengalami peningkatan menjadi 3282. Jumlah tersebut terdiri dari 841 situs, 1085 aplikasi di Google Playstore, serta 1356 aplikasi di platform selain Playstore.
     
    Sedangkan pada tahun 2019, bulan November menjadi bulan dengan pemblokiran jumlah situs dan aplikasi terbanyak, sebesar 12 situs, 24 aplikasi di Google Playstore dan YouTube, serta 1187 aplikasi di platform selain Google Playstore, sehingga totalnya mencapai 1.223.
     
    Langkah Kominfo ini juga merupakan dukungan untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab sejak tahun 2016, Kominfo merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bentukan OJK.
     
    Satgas ini ditujukan untuk melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia dari fintech ilegal. Selain itu pada tahun 2017, Kominfo meluncurkan portal cekrekening.id, ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.
     
    Melalui situs tersebut, masyarakat dapat melaporkan sekaligus melakukan cek rekening yang terindikasi tindakan penipuan apabila menerima permintaan transfer atau pembayaran uang dari pihak lain.
     
    Rekening yang dapat dilaporkan dalam situs ini adalah rekening terkait Tindak Pidana adalah penipuan, investasi palsu, narkotika dan obat terlarang, terorisme, dan kejahatan lainnya.

    Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tetap waspada dalam menggunakan layanan situs maupun aplikasi fintech.


    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id