Hal yang Perlu Anda Tahu Soal Regulasi IMEI Pemerintah

    Ellavie Ichlasa Amalia - 16 Juli 2019 19:10 WIB
    Hal yang Perlu Anda Tahu Soal Regulasi IMEI Pemerintah
    Ilustrasi.
    Jakarta: Pada 2013, biaya impor 62 juta unit ponsel mencapai USD3 miliar. Sebagai perbandingan, jumlah ponsel yang diproduksi dalam negeri hanya mencapai 105 ribu.

    Pemerintah melihat ini sebagai masalah. Karena itu, mereka mengeluarkan regulasi untuk mendorong produksi dalam negeri sekaligus mengurangi impor ponsel. 

    Setelah regulasi diimplementasikan, jumlah ponsel yang diimpor terus berkurang, sementara produksi dalam negeri naik drastis. Kenaikan paling signifikan dalam produksi ponsel dalam negeri terjadi pada 2015. Ketika itu, jumlah ponsel yang diproduksi lokal naik 700 persen dari 5,7 juta unit menjadi 50 juta unit. 

    Anda bisa melihat bagaimana tren menurunnya impor dan naiknya produksi ponsel lokal pada tabel di bawah ini. 

    Hal yang Perlu Anda Tahu Soal Regulasi IMEI Pemerintah

    Pemerintah bisa menekan impor ponsel dengan regulasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri), memaksa perusahaan ponsel untuk memasukkan "kandungan dalam negeri" -- baik software atau hardware -- ke dalam ponselnya. 

    TKDN berhasil meningkatkan jumlah ponsel yang diproduksi di Indonesia. Namun, ini mempersulit perusahaan smartphone, terutama merek yang dikenal karena menyediakan smartphone berspesifikasi tinggi dan berharga terjangkau. 

    Faktanya, implementasi TKDN membuat beberapa perusahaan smartphone memutuskan untuk mundur dari pasar Indonesia, seperti OnePlus.

    TKDN juga menjadi alasan Xiaomi untuk tidak membawa ponsel kelas premium ke Indonesia. Karena pabrik di Indonesia dinilai masih kurang mumpuni untuk membuat ponsel kelas atas yang proses pembuatannya lebih rumit dari kelas menengah dan kelas pemula. 

    Namun, ini tidak menghentikan penjualan ponsel di pasar gelap. Keberadaan pasar gelap merugikan negara karena penjual tidak membayar pajak dan cukai untuk barang yang mereka jual. Tidak hanya itu, produk di pasar gelap juga merugikan konsumen. 

    Kerugian yang paling konsumen rasakan adalah terkait garansi. Berbeda dengan produk yang memang dijual secara resmi, smartphone selundupan biasanya hanya menawarkan garansi yang sangat singkat. Terkadang, ponsel itu sama sekali tidak punya garansi. 

    Inilah yang mendorong pemerintah membuat peraturan terkait regulasi IMEI (International Mobile Equipment Identity). Pemerintah akan melakukan ini melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan. Rencananya, regulasi ini akan diumumkan pada 17 Agustus. 

    Setiap ponsel memiliki IMEI yang berbeda. Karena itu, sebuah ponsel bisa diidentifikasi berdasarkan nomor IMEI tersebut.

    “Jadi, bisa melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat sebagai dampak peredaran ilegal. Selain itu, mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi penggunanya,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto pada awal bulan. 

    Namun, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menegaskan bahwa tanggal 17 Agustus mendatang adalah tanggal penetapan regulasi, bukan pemberlakuan regulasi. 

    “Tanggal 17 Agustus bukan tanggal berlakunya regulasi IMEI, tapi tanggal penandatangan pengesahan regulasi. Tanggal pemberlakuan regulasi masih didiskusikan, bisa segera diberlakukan, bisa beberapa waktu setelahnya,” ujar Ismail. 

    Ismail menjelaskan, saat ini, pemerintah masih harus melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah pembentukan sistem SIBINA (Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional).

    Dia mengatakan, pemerintah tengah menunggu agar basisdata itu memiliki data IMEI yang lengkap dan telah tersinkronisasi dengan data milik operator serta Kemenperin. 

    Selain itu, untuk bisa melaksanakan regulasi ini, pemerintah juga akan memerlukan sumber daya manusia yang cakap dan prosedur operasional standar yang sudah jelas dari tiga kementerian dan operator seluler. 



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id