Twitter Tambah Kebijakan Baru untuk Pejabat Pemerintah

    Lufthi Anggraeni - 29 Juni 2019 10:16 WIB
    Twitter Tambah Kebijakan Baru untuk Pejabat Pemerintah
    ?Twitter menambahkan kebijakan baru ditujukan untuk pejabat pemerintah sembrono.
    Jakarta: Istilah minat publik menjadi salah satu istilah yang masih belum mendapatkan definisi secara jelas dan pasti, terutama saat pejabat publik mengunggah pernyataan yang melanggar peraturan Twitter dan secara jelas melakukan tindak kekerasan.

    Karenanya, Twitter melakukan sejumlah perubahan kebijakan pada jejaring sosialnya sebagai upaya memperbaiki hal ini. GSM Arena melaporkan bahwa perubahan kebijakan Twitter ini utamanya ditujukan untuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Orang nomor satu di Amerika Serikat tersebut kerap mengunggah kicauan yang tidak akurat dan sembrono, dan menjadi bahan perbincangan dan pemberitaan di seluruh dunia. Perubahan kebijakan untuk pejabat pemerintah ini diberlakukan Twitter mulai 28 Juni 2019 waktu Amerika Serikat.

    Kebijakan baru tersebut ditujukan untuk pejabat pemerintah dengan sejumlah kriteria, yaitu perwakilan dari institusi pemerintahan resmi, pejabat pelaksana di institusi publik resmi atau memiliki jabatan penting dalam pemerintahan.

    Selain itu, kebijakan baru ini juga ditujukan untuk pejabat pemerintah dengan jumlah pengikut sebanyak lebih dari 100.000 pengikut, dan telah menerima ikon lingkaran bercentang biru sebagai indikator akun telah terverifikasi.

    Inti dari kebijakan baru ini adalah untuk mengaktifkan pendeteksi baru pada tweet tertentu dari akun pejabat pemerintah tersebut. Pendeteksi baru ini akan menyembunyikan tweet ini dari pengguna lain, kecuali pengguna secara sukarela memutuskan untuk melihatnya setelah membaca pemberitahuan.

    Pemberitahuan ini bertuliskan bahwa “Peraturan Twitter terkait dengan perilaku terkait kekerasan berlaku pada tweet ini. Namun, Twitter telah menentukan bahwa tweet ini mungkin sesuai dengan minat publik sehingga tweet tetap tersedia”.

    Beberapa faktor berperan dalam menentukan pendeteksian ini berlaku pada tweet tertentu. Sebagai contoh, Twitter akan menerapkan peraturan baru pada tweet terkait minat publik namun juga mengindikasikan tindak kekerasan seperti memulai perang.

    Sehingga pendistribusian tweet tersebut kepada lebih banyak pengguna jejaring sosial berlogo burung biru ini tidak akan diprioritaskan, meski tidak akan dihapus agar dapat menjadi bukti guna meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah tersebut.

    Jika melanggar peraturan baru ini, tweet tidak akan muncul di fitur Safe Search, Top Tweet di linimasa, halaman acara Live, notifikasi tweet yang direkomendasikan, dan tab Notifications atau Explore.

    Hal ini juga memungkinkan Twitter untuk mengharuskan akun dengan kesesuaian kriteria untuk menghapus unggahan tweet pelanggar peraturan Twitter, namun juga tidak menawarkan kesesuaian dengan minat publik.

    Kebijakan baru ini akan memastikan unggahan tweet yang tidak sesuai tersebut tidak dimunculkan oleh algoritma. Hal ini ditujukan Twitter untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi, mendorong rasa tanggung jawab, dan mengurangi potensi bahaya yang disebabkan oleh unggahan tweet tersebut.



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id