Tolak UU Ciptaker, Situs DPR Diretas

    Lufthi Anggraeni - 08 Oktober 2020 11:28 WIB
    Tolak UU Ciptaker, Situs DPR Diretas
    Situs resmi DPR diretas sebagai bentuk penolakan masyarakat menyoal UU Ciptaker.
    Jakarta: Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mendapatkan sambutan beragam dari masyarakat, dengan sebagian masyarakat menolak. Penolakan ini salah satunya ditampilkan masyarakat melalui peretasan situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada dpr.go.id.

    Peretasan ini kemudian menjadi viral di media sosial akibat unggahan berupa video, menampilkan halaman awal situs DPR mengalami perubahan pada bagian penjabaran dari singkatan DPR, menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat.

    Insiden tersebut mendapatkan konfirmasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Johnny menyebut tim Teknologi Informasi DPR pihak pemerintah tengah menangani dan memperbaiki situs DPR.

    Sebelumnya, situs ini juga menampilkan notifikasi error saat dicoba untuk diakses, namun pada sekitar pukul 11 pagi WIB, situs ini sudah dapat diakses dan tampil seperti sediakala. Sementara itu, pihak DPR belum memberikan keterangan resmi menyoal insiden peretasan ini.

    Selain itu, belum tersedia informasi menyoal kelompok yang melakukan peretasan pada situs dewan yang bertugas mewakili rakyat tersebut. Sebagai informasi, pengesahan UU Ciptaker mendapatkan reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat.

    Reaksi ini juga didapati pada platform media sosial Twitter, yang sejak UU Ciptaker disahkan, dihiasi oleh tagar MahasiswaBergerak, TolakOmniBusLaw, TolakUUCiptaKerja dan lainnya. Bahkan saat artikel ditulis, tagar MahasiswaBergerak masuk ke posisi pertama Trending Topic, dengan 1,32 juta cuitan.
     
    Sementara itu, pihak kepolisian dilaporkan akan mendalami peretasan situs resmi milik DPR, sejumlah pengadilan, hingga pemerintah daerah. Konten peretasan berisi protes menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

    Aksi penolakan UU Ciptaker didasari salah satunya oleh penyusunan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik. Selain itu, ahli dari berbagai bidang termasuk pendidikan menyebut bahwa UU Ciptaker hanya merugikan pekerja terutama buruh, dan menguntungkan perusahaan dan investor.

    (MMI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id