Menkominfo: Penerapan Regulasi IMEI Tetap 18 April 2020

    Lufthi Anggraeni - 04 Februari 2020 22:50 WIB
    Menkominfo: Penerapan Regulasi IMEI Tetap 18 April 2020
    Menkominfo berjanji bahwa regulasi IMEI tetap akan diterapkan pada 18 April 2020 mendatang.
    Jakarta: Pada bulan Januari lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan rencana untuk melaksanakan uji coba implementasi regulasi IMEI pada bulan ini. Dan persiapan terkait penerapan regulasi IMEI ini dilaporkan mendekati fase akhir.
     
    “Tadi saya sudah rapat terkait IMEI dengan operator seluler, pimpinan direksi-direksi operator seluler. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian, karena batas waktu mulai berlaku IMEI 18 april 2020,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
     
    Johnny menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan operator seluler tengah berdiskusi terkait mekanisme penentuan blacklist dan whitelist. Johnny juga menyebut akan kembali melakukan pertemuan dengan operator seluler dalam kurun waktu dua pekan mendatang, guna menentukan konsep yang akan digunakan.
     
    Penentuan mekanisme blacklist dan whitelist ini juga terkait dengan sistem dan alat SIBINA yang telah terpasang di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menyoal mekanisme, Johnny menyebut informasi detail terkait teknis mekanisme ini dikelola oleh operator seluler, untuk diintegrasikan dengan SIBINA.
     
    Johnny menekan bahwa pemerintah optimis bahwa regulasi ini akan memberangus peredaran ponsel imei di Indonesia. Regulasi ini juga disebut Johnny menyangkut semua yang ilegal yang masuk ke wilayah cukai Indonesia, baik diboyong secara pribadi setelah membelinya di luar negeri, ataupun dari pasar di dalam negeri.
     
    Perangkat dengan IMEI resmi disebut tidak akan serta-merta diblokir atau tidak dapat digunakan di Indonesia. Pemilik yang membeli perangkat di luar Indonesia disebut akan diharuskan untuk mendaftarkan perangkat serta membayarkan pajak perangkat kepada pemerintah Indonesia.
     
    Sebagai informasi, blacklist merupakan daftar perangkat dengan IMEI ilegal yang secara langsung akan diblokir saat teridentifikasi oleh sistem, sehingga tidak dapat terhubung dengan layanan operator seluler.

    Sedangkan untuk mengidentifikasi Whitelist, konsumen diharuskan untuk menguji sebelum membeli. Namun, Johnny menegaskan bahwa teknis identifikasi ini merupakan ranah Kemenperin serta operator.

    Sementara itu, pengujian nomor IMEI ini juga disebut Johnny berdampak pada penambahan pilihan alat. Namun alat tambahan ini disebut akan dipasangkan di Kemenperin dan bukan di lokasi operator. Pengadaan alat tambahan ini tentu mengharuskan operator seluler untuk mengeluarkan dana lebih banyak.
     
    Johnny menyebut berdasarkan informasi yang diperolehnya, operator seluler tidak berkeberatan sebab dinilai tidak berdampak secara signifikan pada pengeluaran modal atau Capital Expenditure mereka.



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id