Huawei Minta Pemasok AS Langgar Hukum?

    Lufthi Anggraeni - 06 Desember 2019 11:13 WIB
    Huawei Minta Pemasok AS Langgar Hukum?
    Huawei dituduh mendorong pemasok asal AS untuk membantunya dengan melanggar hukum.
    Jakarta: Tidak dapat melakukan bisnis dengan rantai pemasok Amerika Serikat (AS) dengan berinvestasi sebesar USD11 miliar (Rp154,3 triliun) pada tahun 2018 lalu, Huawei mengandalkan persediaan komponen yang ditimbunnya sebagai antisipasi larangan dagang tersebut.
     
    Selain kendala pada penjualan global akibat absennya dukungan layanan Google Play untuk Android dan aplikasi utama Android, pertumbuhan Huawei di Tiongkok dilaporkan juga mengalami penurunan.
     
    Media pemerintah dan media sosial Tiongkok menyoroti Huawei karena menyebabkan mantan pegawainya harus mendekam di balik jeruji besi selama 251 hari akibat tuduhan palsu yang dilayangkannya, dan dilaporkan tidak pernah meminta maaf.
     
    Kini kepada Reuters, U.S Commerce Secretary Wilbur Ross menyebut bahwa Huawei mendorong pemasok asal AS untuk melanggar hukum dengan meminta mereka memindahkan operasional ke luar negeri.
     
    Pada bulan Mei lalu, departemen Ross memasukan Huawei ke dalam daftar entitas untuk alasan keamanan. Sebagai hasilnya, Huawei tidak diizinkan untuk membeli komponen atau software karya perusahaan asal AS.
     
    Dan meski sejumlah pihak meyakini bahwa Huawei akan dimanfaatkan sebagai alat tawar oleh negosiator AS yang tengah mengerjakan kesepakatan perdagangan baru dengan pemerintah Tiongkok, Huawei disebut sebagai ancaman keamanan nasional di AS.
     
    Hal ini disebabkan oleh hukum di Tiongkok yang memungkinkan pemerintah untuk menuntut Huawei memata-matai AS untuknya.

    Sebagai hasilnya, penegak hukum AS khawatir bahwa produsen dan peralatan jaringan asal Tiongkok ini memiliki celah yang dirancang untuk mengirimkan informasi ke Beijing.
     
    Huawei selalu menyangkal tuduhan yang dilayangkan setidaknya sejak tahun 2012 lalu. Ross menyebut Huawei secara terbuka mendorong perusahaan untuk memindahkan produksi mereka ke luar negeri sebagai cara mengakali fakta Huawei masuk ke dalam daftar entitas AS.
     
    Sebelumnya pada pekan lalu, administrasi Trump dilaporkan berusaha untuk memperketat pengawasannya terhadap Huawei dengan menerapkan regulasi Direct Product.

    Regulasi menyebut bahwa produk buatan negara asing dengan teknologi dan software karya perusahaan asal AS akan menjadi target dari larangan dagang.
     
    Regulasi ini juga menyebut bahwa produk karya perusahaan asing yang mengandung setidaknya 25 persen konten karya perusahaan asal AS akan menjadi target pengendalian ekspor negara tersebut.



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id