KPI Dukung Kemenkominfo Blokir Konten Negatif OTT Asing

    Medcom - 22 Februari 2021 18:00 WIB
    KPI Dukung Kemenkominfo Blokir Konten Negatif OTT Asing
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir konten negatif di penyedia over the top (OTT) asing.
     
    Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo menyebut KPI belum dapat bertindak banyak dalam menekan dan mengawasi konten yang tersedia di platform digital. Sebab, belum ada regulasi yang mengatur. Pengawasan dan penindakan isi konten OTT asing menjadi kewenangan Ditjen Aplikasi dan Informatika (Aptika).
     
    "Kami sudah ingatkan Ditjen Aptika terhadap maraknya konten negatif di OTT asing. Kepentingan kami adalah menjaga masyarakat dari konten negatif. Namun sampai saat ini konten negatif masih ada. Mungkin karena belum ada aturan yang dapat memaksa OTT asing tunduk terhadap regulasi di Indonesia," kata Hadi, Senin, 22 Februari 2021.
     
    Menurut Hadi, Negara harus tegas mengatur OTT asing yang beroperasi di Indonesia. Jika tidak, itu akan membunuh lembaga penyiaran dan OTT lokal yang sudah taat hukum Indonesia.
     
    "Kami ingin revisi UU ITE dan UU Penyiaran yang masuk Prolegnas 2021 dapat mengatur tegas OTT asing. Termasuk pengaturan konten, pajak dan skema kerja sama dengan lembaga penyiaran lokal serta operator telekomunikasi. Tujuannya memberikan equal playing field antara lembaga penyiaran lokal dan OTT asing. Indonesia memiliki regulasi yang harus ditaati seluruh lembaga yang ada. Tak terkecuali OTT asing," kata Hadi.
     
    Saat ini seluruh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Lembaga penyiaran yang ada di Indonesia diwajibkan membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan penyiaran. Selain itu kontennya diawasi 24 jam oleh KPI.
     
    "Kami memastikan konten negatif seperti LGBT, kekerasan, pornografi, sadisme dan rasisme tidak ada di lembaga penyiaran nasional. Demi kepentingan nasional harusnya konten OTT asing juga diawasi. Perlu aturan tegas dan konsisten untuk mengatur konten di OTT asing.
     
    Hadi mengakui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) dapat efektif kurangi konten negatif. Dengan mewajibkan OTT global kerja sama dengan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi lokal, maka OTT asing harus mengikuti norma dan hukum di Indonesia.
     
    KPI mengapresiasi Kemenkominfo melakukan penindakan terhadap OTT asing yang tidak taat hukum di Indonesia. Penindakan bisa dilakukan berupa pengaturan bandwidth hingga blokir aplikasi OTT asing yang masih mendistribusikan dan menyiarkan konten negatif.
     
    "Kami mendukung penuh Kominfo dan operator telekomunikasi. Sebab, dampak negatif dari konten tersebut sangat besar. Nanti kami akan sampaikan pada pertemuan resmi dengan Kominfo. Pembatasan aktivitas OTT asing yang tak taat hukum menjadi tugas kita bersama. Baik itu masyarakat, KPI, Kominfo maupun operator telekomunikasi,"kata Hadi.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id