Prancis Ingin Medsos Bisa Hapus Konten Negatif Secepat Mungkin

    Cahyandaru Kuncorojati - 14 Mei 2020 14:46 WIB
    Prancis Ingin Medsos Bisa Hapus Konten Negatif Secepat Mungkin
    Ilustrasi. (Tech Crunch)
    Jakarta: Pemerintah Prancis dilaporkan menyiapkan kebijakan yang akan mengikat penyedia layanan media sosial maupun internet untuk menghapus konten negatif secepat mungkin terutama konten live streaming.

    Keputusan ini tampaknya berkaca dari kasus kriminal atau kekerasan yang kerap disiarkan secara live streaming di media sosial. Misalnya, kasus aksi teror Christchurch di Selandia Baru yang pelakunya menyiarkan aksi penembakan di Facebook.

    Dikutip dari Engadget, pemerintah Prancis mau media sosial bisa menghapus konten negatif tersebut dalam kurun waktu kurang dari satu jam setelah diunggah. Konten negatif ini adalah konten terkait aksi teror dan pedofilia.

    Baca: Selandia Baru Kecam Facebook, Kenapa?

    Konten negatif lain di luar kedua kategori tadi diharuskan oleh pemerintah Prancis sudah dihapus dalam durasi kurang dari 24 jam. Mereka juga sudah menyiapkan sanksi apabila perusahaan media sosial gagal dalam memenuhi permintaan tersebut.

    Pemerintah Prancis akan menjatuhkan denda sebesar empat persen dari pendapatan global perusahaan tersebut. Meskipun terlihat kecil, angkanya dipastikan sangat besar. Pemerintah negara tersebut juga ingin kebijakan ini mampu ikut menekan konten ujaran kebencian.

    Tidak diketahui secara detil bagaimana pemerintah Prancis bisa memantau berjalannya kebijakan ini, apakah penyedia layanan media sosial mematuhi atau tidak. Kemungkinan besar mereka akan membentuk tim jaksa yang akan memantau penyedia platform media sosial.

    Jadi pengguna internet akan berpikir dua kali sebelum membuat unggahan di media sosial atau internet. Penyedia platform atau layanan juga akan didorong merespon lebih cepat apabila ditemukan konten negatif. Dilaporkan bahwa kebijakan tetap menerima protes.

    Baca: Facebook Bakal Perketat Peraturan Penggunaan Live

    Protes ini datang dari lembaga bernama LQDN di Prancis yang beranggapan kebijakan ini mengancam kebebasan berbicara atau bependapat di dunia digital atau online. Sejauh ini belum ada perusahaan penyedia platform media sosial yang merespon atas kebijakan pemerintah Prancis.

    Operasional Twitter di Prancis dikabarkan akan selalu mendukung kebijakan pemerintah setempat demi menciptakan internet yang aman sambil tetap melindungi hak untuk berpendapat. Pihak Facebook sendiri belum bersuara mengenai kebijakan yang tampak mengincar layanan mereka.



    (MMI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id