Kebiasaan Mendongeng Dinilai Perlu Dilestarikan

    K. Yudha Wirakusuma - 04 Juli 2020 14:57 WIB
    Kebiasaan Mendongeng Dinilai Perlu Dilestarikan
    kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando. (Foto:Istimewa)
    Jakarta: Ada berbagai manfaat dari mendongeng. Selain menarik minat anak untuk membaca, mendongeng juga dapat merangsang kecerdasan dan kreatifitas anak. Jadi tak ada salahnya jika, kebiasaan mendongeng dilestarikan.
     
    Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot bahkan mengusulkan untuk diselenggarakannya lomba penulisan cerita rakyat atau dongeng yang penuh dengan kearifan lokal. 
     
    “Karena sudah banyak hilang di masyarakat. Contohnya di Padang cerita Sabai nan Aluih atau malin Kundang yang jarang didengar,” kata  Adrianus dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang digelar melalui video telekonferensi di Jakarta, pada Jumat. 3 Juli /2020.
     
    Sementara itu, Anggota Komisi X Dewi Coryati mengatakan, keberpihakan Perpusnas sudah terlihat dengan baik. Dia berharap perpustakaan jangan menjadi gudang buku.

    Maka dari itu, sangat diharapkan adanya pelatihan bagi pengelola perpustakaan sekolah atau berbasis komunitas masyarakat mengenai pengelolaan perpustakaan. Bisa diadakan pelatihan melalui zoom meeting. Pustakawan bisa melakukan sharing knowledge sampai ke tingkat desa.
     
    "Dibutuhkan pelatihan story telling bagi pustakawan untuk mengisi kegiatan di pojok baca atau kegiatan mingguan mengenai isi buku sehingga dapat merangsang masyarakat untuk baca sendiri. Story telling juga dibutuhkan untuk pemandu wisata. Perlu dilakukan kolaborasi antaraperpusnas dengan Kemenparekraf untuk menguatkan sektor pariwisata," terangnya. 
     
    Program gemar membaca sangat penting dilakukan oleh PAUD untuk meningkatkan gemar membaca sejak dini. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan untuk guru PAUD sehingga dapat menarik anak untuk membaca dan dapat merangsang anak-anak untuk berimaginasi.  

    Dalam RDP tersebut Komisi X DPR setuju anggaran Perpusnas dipotong 30,9%. Pemotongan anggaran Perpusnas pada tahun 2020 sebesar Rp 204.219.912.000. Pemotongan anggaran sebesar 30,9 persen dari pagu awal ini membuat anggaran Perpusnas pada tahun ini menjadi sebesar Rp 454.777.211.000. 
     
    Penyesuaian anggaran kementerian/lembaga dampak dari pandemi Covid-19 ini berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020.
     
    Persetujuan pemotongan anggaran menjadi salah satu kesimpulan dalam RDP antara Perpusnas dengan Komisi X DPR. Pada RDP kali, Komisi X juga menyetujui usulan penambahan anggaran Perpusnas pada tahun 2021 sebesar Rp252.566.276.500. 
     
    Ketua Komisi X Syaiful Huda meminta agar Perpusnas mensimulasikan masukan dan saran tersebut dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2021. Ada beberapa hal yang menjadi catatan, salah satunya adalah merumuskan program inovatif untuk meningkatkan gerakan literasi. “Misalnya mengadakan lomba bertutur, mendekatkan pembangunan perpustakaan di tempat-tempat keramaian,” tuturnya.
     
    Selain itu, Huda meminta jajaran pimpinan Perpusnas agar membuka ruang bagi masyarakat untuk menerima masukan terhadap pengembangan layanan perpustakaan baik digital maupun nondigital serta membuat peta jalan Perpusnas hingga tahun 2024. “Sehingga pencapaian target pembangunan nasional di bidang perpustakaan lebih terarah dan terukur,” ujarnya.
     
    Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan penambahan anggaran tahun 2021 diajukan untuk menyesuaikan target pengembangan perpustakaan dan literasi yang mengalami pemotongan akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini. “Selain itu, struktur organisasi Perpusnas mengalami penataan organisasi dan tata kerja dengan penambahan enam unit eselon dua,” jelasnya.
     
    Syarif Bando mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan anggota Komisi X. Sebagai institusi pemerintah, Perpusnas menjalankan program dan kegiatan sesuai RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah, dan rencana strategis instansi. Karenanya, masukan yang difasilitasi harus sesuai dengan acuan tersebut.
     


    (YDH)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id