ASN DKI Nekat Mudik Bakal Dapat Sanksi Disiplin

    Cindy - 19 Mei 2020 12:16 WIB
    ASN DKI Nekat Mudik Bakal Dapat Sanksi Disiplin
    Ilustrasi mudik. Medcom.id
    Jakarta: Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menerbitkan Surat Edaran Nomor 33/SE/2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik saat pandemi virus korona (covid-19). Sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

    "Para kepala perangkat daerah harus melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas ASN khususnya terkait kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik," kata Saefullah di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.

    Saefullah menuturkan para pegawai yang bekerja dari rumah atau kantor harus memberikan laporan berupa foto aktivitas pekerjaan kepada atasan. Mereka diminta mengunggah foto menampilkan wajah serta badan melalui aplikasi camera timestamp atau notecam lite.

    "Aplikasi ini dapat menampilkan informasi tempat lokasi dan waktu sebenarnya dari foto yang diambil. Aplikasi yang digunakan sesuai kesepakatan masing-masing perangkat daerah," ujar dia.

    (Baca: Khofifah Pastikan ASN Tidak Bisa Mudik Lebaran)

    Pegawai yang tidak dapat melaporan secara langsung harus memberikan surat keterangan Rukun Tetangga (RT) setiap hari. Surat tersebut menyatakan bahwa ASN berada di domisilinya dan tidak berkegiatan keluar Jabodetabek.

    Saefullah mengatakan kepala perangkat daerah yang menerima laporan harus mengecek ulang kebenaran laporan itu. Kemudian, menyimpan rekapitulasi dan memberikan laporan tersebut kepada gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta.

    "Pegawai tidak memberikan laporan maka dianggap tidak diketahui keberadaannya dan atasan langsung menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran disiplin dan memprosesnya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan," ungkap Saefullah.

    Dia menyebut ASN yang tidak diketahui keberadaannya akan dipanggil dan diperiksa serta dijatuhkan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

    "Terhadap atasan yang tidak melakukan pemantauan dan/atau tidak menindaklanjuti pelanggaran disiplin juga akan dijatuhi hukuman disiplin," kata Saefullah.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id