Seluruh Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Tutup Selama Lebaran

    Nur Azizah - 12 Mei 2021 09:55 WIB
    Seluruh Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Tutup Selama Lebaran
    Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. DOK. BPMI Setpres



    Jakarta: Seluruh tempat wisata di zona merah dan oranye covid-19 akan ditutup selama Lebaran 2021. Keputusan ini diambil untuk menekan laju penularan covid-19.

    "Sedangkan yang berlokasi di zona kuning dan hijau akan beroperasi dengan pembatasan maksimal 50 persen dari kapasitas," kata juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 12 Mei 2021.

     



    Pengurangan kapasitas ini untuk meminimalkan kerumunan selama periode peniadaan mudik lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021. Masyarakat cenderung mengunjungi tempat-tempat umum bersama keluarga dan kerabat selama larangan mudik.

    "Diharapkan dengan adanya keputusan ini, penularan di tengah masyarakat selama periode peniadaan mudik dapat semakin ditekan," jelas dia.

    Perkembangan peta zonasi risiko pada 9 Mei 2021, ada 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah. Di antaranya, Sumba Timur dan Lembata (NTT), Tabanan (Bali), Majalengka (Jawa Barat), Palembang (Sumatra Selatan), Batanghari (Jambi), Kota Pekanbaru dan Rokan Hulu (Riau), serta Lima Puluh Kota dan Agam (Sumatra Barat).

    Sementara itu, ada 324 kabupaten/kota di 6 provinsi yang masuk zona oranye. Yakni, Jawa Tengah ada 29 kabupaten/kota, Jawa Barat ada 25 kabupaten/kota, Jawa Timur ada 26 kabupaten/kota, Sumatra Utara ada 15 kabupaten/kota, serta Sumatra Selatan dan Sumatra Barat masing-masing ada 16 kabupaten/kota.

    "Jumlah kabupaten/kota di zona oranye, didominasi oleh kabupaten/kota yang berasal dari provinsi tujuan mudik," ujar dia.

    Baca: Wisata Bromo dan Semeru Ditutup Saat Libur Lebaran

    Wiku meminta pemerintah daerah setempat memperhatikan perkembangan peta zonasi risiko ini. Pasalnya, potensi penularan secara luas dapat terjadi dengan cepat.

    "Kepada seluruh bupati dan wali kota yang disebutkan harus segera menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat terkait peniadaan mudik dengan membentuk peraturan daerah, maupun peraturan kepala daerah agar menjadi landasan kuat penegakan kebijakan masing-masing wilayah," tutur Wiku.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id