comscore

Beli Rumah Seken? Cek Biaya Tambahan yang Harus Dikeluarkan

Rizkie Fauzian - 01 Januari 2022 08:19 WIB
Beli Rumah Seken? Cek Biaya Tambahan yang Harus Dikeluarkan
Biaya yang harus dikeluarkan saat membelu rumah seken. Foto: Shutterstock
Jakarta: Ada banyak hal yang perlu disiapkan sebelum membeli rumah. Terutama saat Anda memutuskan membeli rumah bekas atau seken.

Selain banyaknya pertimbangan, membeli rumah bekas juga membutuhkan biaya yang lebih banyak. Berikut ini biaya yang harus dikeluarkan saat membeli rumah seken.

1. Biaya pengecekan sertifikat 

Saat membeli rumah seken ada biaya pengecekan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuannya untuk memastikan bahwa sertifikat tanah tidak terkena blokir, sita, atau sengketa lainnya. 

 



Cara untuk mengecek sertifikat tanah di Kantor BPN cukup mudah. Anda hanya membawa sertifikat asli dan fotokopi, lalu ajukan ke bagian loket. 

Biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk pelayanan pengecekan sertifikat adalah Rp50 ribu.

2. Biaya akta jual beli 

Biaya akta jual beli (AJB) merupakan uang yang dibayarkan untuk membayar jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Biaya yang dibayarkan dapat berubah sesuai ketentuan PPAT, namun secara umum dipatok 1 persen dari nilai transaksi

Saat membeli rumah seken, biaya akta jual beli biasanya ditanggung oleh penjual dan pembeli. Namun bisa dibayarkan oleh salah satunya sesuai kesepakatan bersama. 

3. Biaya balik nama 

Biaya balik nama diajukan oleh PPAT ke kantor BPN. Biayanya ditanggung oleh pembeli rumah. 

Proses balik nama tidak dapat dilakukan jika akta jual beli belum ditandatangani oleh penjual, pembeli, PPAT, dan saksi. 

4. Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 

PNBP dibayarkan sekaligus pada saat pengajuan peralihan hak atau balik nama. Besarnya PNBP ini 1/1.000 (satu perseribu/per mil) dari nilai jual objek pajak (NJOP) tanah. 

5. PPh (Pajak Penghasilan) 

Tarif PPh sebesar 2,5 persen  dibayarkan sebelum akta jual beli ditandatangani. Pembayaran PPh dilakukan di bank lalu divalidasi ke kantor pajak setempat.

PPh sebenarnya merupakan tanggung jawab penjual, tetapi sering pula dibebankan pada pembeli sesuai kesepakatan bersama. 

6. BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)

Dasar perhitungan BPHTB adalah nilai transaksi atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), lalu dikalikan 5 persen. Besarnya NPOPTKP berbeda untuk tiap daerah. 


(KIE)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id