Pengadaan Tanah Rel Kereta Api Tuntas Desember

    Rizkie Fauzian - 14 September 2020 16:58 WIB
    Pengadaan Tanah Rel Kereta Api Tuntas Desember
    Pengadaan tanah jalur kereta api di Makassar . Foto: Shutterstock
    Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah jalur kereta api Makassar Pare-Pare.

    Menteri ATR Sofyan A. Djalil mengatakan jika pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka diperlukan kerja sama dalam mewujudkannya.

    "Jalur kereta api juga menjadi prioritas kerja pemerintah, prioritas kita bersama, tolong diinfokan apabila ada masalah kita akan cari solusinya bersama," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 14 September 2020.

    Lebih lanjut Sofyan menuturkan kendala permasalahan dalam hal pengadaan tanah harus dilakukan secara tegas dan cepat. Sehingga apabila ada masalah namun sudah sesuai Undang-Undang, segera dilaksanakan.

    Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Bambang Priono menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk jalur kereta api Makassar Pare-Pare sejauh ini sudah berjalan dengan baik.

    "Kita sudah sering melakukan rapat sebelumnya dan mendapatkan progres yang baik, salah satunya kita sudah memiliki timeline akhir Desember pekerjaan pengadaan tanah makasar Pare-Pare akan tuntas dengan dukungan kolaborasi para pihak yang terkait khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan," paparnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi kolaborasi pihak-pihak yang ikut andil dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dan menyampaikan masukannya bagi percepatan pengadaan tanah jalur kereta api Makassar Pare-Pare yang tidak disetujui masyarakat dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

    "Kita sudah mempunyai timeline Desember ini. Kalau saya dapat memberi masukan khususnya berkaitan dengan pengadilan, kalau mungkin jumlah hakim yang ditugaskan di sana bisa ditambah mungkin akan lebih cepat. Para hakim di sana sudah bekerja dengan sangat baik, namun kalau memungkinkan bisa ditambah," ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni Mohdally mengatakan akan siap membantu kendala-kendala dan hambatan di lapangan.

    "Dalam masalah penambahan hakim akan segera kita bantu urus ke Mahkamah Agung dan jika ada hal lain yang menjadi tanggung jawab kami jangan ragu untuk melaporkan akan segera kami sampaikan kepada pimpinan,” ungkapnya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id