Ini Aturan Rinci Pendirian Rumah Ibadah dalam UU Cipta Kerja

    Rizkie Fauzian - 17 Oktober 2020 15:55 WIB
    Ini Aturan Rinci Pendirian Rumah Ibadah dalam UU Cipta Kerja
    Aturan membangun rumah ibadah dipangkas. Ilustrasi: Kementerian PUPR
    Jakarta: Pemerintah menghapus beberapa aturan dalam mendirikan bangunan, termasuk rumah ibadah. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2002.

    Salah satu yang dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Sementara membangun rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif antara lain, IMB, status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan status kepemilikan bangunan gedung.

    Selain itu, ketentuan lainnya yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah lokasi pembangunan rumah ibadah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dilimpahkan kepada pemerintah pusat.

    Berikut ini beberapa perbedaan dalam aturan Gedung Bangunan dalam UU Nomor 28 Tahun 2002 dan UU Cipta Kerja.

    UU Bangunan Gedung
    Pasal 5
    1. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
    2. Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
    3. Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
    4. Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
    5. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
    6. Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.
    7. Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

    Sementara dalam UU Cipta Kerja, pasal 5 dibuat dengan lebih ringkas.
    Pasal 5
    1. Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
    2. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    UU Bangunan Gedung
    Pasal 6
    1. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
    2. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.
    3. Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.
    4. Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    UU Cipta Kerja
    Pasal 6
    1. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
    2. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung.
    3. Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan kembali dari Pemerintah Pusat.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    UU Bangunan Gedung
    Pasal 7
    1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
    2. Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
    3. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
    4. Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
    5. Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung
    semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

    UU Cipta Kerja
    Pasal 7
    1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
    2. Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunan gedung adat dan cagar budaya, bangunan gedung mengikuti ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    UU Bangunan Gedung
    Bagian Kedua
    Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tentang Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung

    UU Cipta Kerja
    Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dihapus

    UU Bangunan Gedung
    Pasal 16-33 tentang Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung, yang berisi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan dan Fungsi Khusus

    UU Cipta Kerja
    Pasal 16-33 dihapus

    UU Bangunan Gedung
    Pasal 36
    1. Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli.
    2. Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli.
    3. Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc terdiri atas para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.
    4. Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    UU Cipta Kerja
    Pasal 36 Dihapus

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id