4.000 Rumah Tak Layak di Papua Barat Diperbaiki

    Rizkie Fauzian - 11 Mei 2020 15:53 WIB
    4.000 Rumah Tak Layak di Papua Barat Diperbaiki
    Bedah rumah tidak layak huni di Papua. Foto: Kementerian PUPR
    Papua: Pemerintah memperbaiki 4.000 rumah tak layak huni di Provinsi Papua Barat pada 2020. Bantuan disalurkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

    "Bedah rumah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat di Papua Barat agar menjadi lebih layak huni," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Senin, 11 Mei 2020.

    Berdasarkan data, dari 4.000 unit rumah yang diperbaiki, 500 unit di antaranya dibangun rumah baru dan 3.500 unit peningkatan kualitas rumah. Adapun bantuan bedah rumah yang diberikan tersebar di 13 lokasi yakni 12 Kabupaten dan 1 Kota.

    Sementara itu, sebarannya terdapat di Kabupaten Raja Ampat sebanyak 30 unit, Kabupaten Tambrauw 165 unit, Kabupaten Manokwari 590 unit, Kabupaten pegunungan Arfak 73 unit, Kabupaten Manokwari Selatan 100 unit, dan Kabupaten Teluk Bintuni 279 unit.

    Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 250 unit, Kabupaten Kaimana 181 unit, Kabupaten Fakfak 270 unit, Kabupaten Sorong Selatan 90 unit, Kabupaten Maybrat 120 unit, Kabupaten Sorong 670 unit dan Kota Sorong 565 unit.

    Kementerian PUPR tetap melaksanakan bedah rumah di seluruh Indonesia. Namun demikian, dalam proses pendataan kesiapan masyarakat di lapangan pihaknya tetap berpedoman pada protokol pencegahan covid-19.

    "Kami mewajibkan petugas dan masyarakat serta tukang yang bekerja membangun rumah untuk tetap menjaga jarak dan mengenakan masker dan menjaga kebersihan," jelas Khalawi.

    Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat, Pither Pakabu menyatakan telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh tim teknis di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat melalui video teleconference.

    Pither menerangkan, kegiatan BSPS masuk dalam Program Padat Karya Kementerian PUPR. Hal tersebut dilakukan guna mempertahankan daya beli masyarakat dengan beredarnya dana Program BSPS di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

    "Program BSPS dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Penerima Bantuan BSPS di tengah masa pandemi covid-19," tandasnya.



    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id