Pemerintah Tekankan Kualitas Bangunan Rumah Subsidi Perlu Dijaga

    Antara - 15 Oktober 2021 08:10 WIB
    Pemerintah Tekankan Kualitas Bangunan Rumah Subsidi Perlu Dijaga
    Kualitas rumah subsidi jadi fokus pemerintah. Foto: Kementerian PUPR



    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengingatkan pengembang untuk berkomitmen membangun rumah berkualitas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    "Saya juga tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan kepada para pengembang perumahan untuk berkomitmen membangun rumah yang berkualitas, dengan mutu bangunan sesuai standar bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip, Jumat, 15 oktober 2021.

     



    Menurut Menteri PUPR, untuk mempercepat penyediaan rumah di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 2015 telah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk meningkatkan sinergi antara pelaku pembangunan dalam kerangka ekosistem penyediaan perumahan.

    Capaian Program Sejuta Rumah selama periode 2015-2019 adalah sebanyak 4,7 juta unit. Pada 2020 sebanyak 965 ribu unit dan hingga September 2021 telah tercapai 763 ribu unit rumah.

    Selain itu upaya pengentasan kemiskinan termasuk untuk penurunan stunting, tidak cukup dilakukan dengan bantuan sosial. Ada dua pendekatan yang dipakai yakni pertama dengan penyediaan bantuan sosial dan kedua dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini, lanjutnya, membutuhkan dukungan perumahan, air bersih dan sanitasi.

    "Dalam pemulihan ekonomi saat ini, sektor properti dan perumahan menjadi pendorong utama terutama dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, karena memiliki multiplier effect tinggi, di mana lebih dari 147 industri ikut serta dalam menggerakkan pembangunan perumahan. Untuk itu diperlukan sebuah terobosan agar pasar perumahan dapat kembali bergairah," kata Menteri PUPR.

    Pemerintah, lanjut dia, telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas properti sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar, dan juga sebesar 50 persen untuk tipe rumah dengan rentang harga jual Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.

    Menteri Basuki juga menambahkan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sangatlah penting dalam menyediakan berbagai infrastruktur perumahan, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    "Hal ini diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan APBN dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan program strategis nasional," ujarnya.


    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id