Sempat Tertunda, Konstruksi Gedung Rektorat IAIN Rampung

    Rizkie Fauzian - 31 Agustus 2020 17:51 WIB
    Sempat Tertunda, Konstruksi Gedung Rektorat IAIN Rampung
    Gedung Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai di Provinsi Gorontalo.. Foto: Kementerian PUPR
    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merampungkan pembangunan Gedung Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai di Provinsi Gorontalo.

    Pembangunan gedung rektorat tersebut sempat terhenti pada 2014, namun kembali dilanjutkan. Hingga kini progres konstruksi telah mencapai 100 persen atau lebih cepat dari rencana September 2020.

    "Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Agustus 2020.

    Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai yang beralamat di Jalan Gelatik Kota Gorontalo mangkrak sejak 2011 dan dilanjutkan pihak rektorat, akan tetapi pekerjaannya kembali terhenti pada 2014.

    Dukungan diberikan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan melanjutkan pembangunan pada November 2019 dengan target  selesai September 2020.  

    Pembangunan gedung rektorat memiliki tinggi 16 meter, luas bangunan 1.243 meter persegi dengan luas lahan 7.839 meter persegi dikerjakan oleh kontraktor PT Anugerah Bangun Kencana dengan biaya APBN sebesar Rp21,8 miliar.

    Lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan arsitektur, struktur (konstruksi gedung), lansekap, mekanikal dan elektrikal, plumbing, rumah genset, dan kolam retensi untuk mendukung kebutuhan air baku.

    Selain menyelesaikan konstruksi gedung, Kementerian PUPR juga menambahkan fasilitas penunjang khususnya MEP seperti ketersediaan genset, lift, CCTV, AC, sound system, dan sistem Master Antena Televisi (MATV).

    “Penanganannya kami sangat memperhatikan kehati-hatian dalam hal ini. Tentu kita harus awali dengan audit teknis kelayakan bangunan, kemudian dilakukan kajian teknis terhadap struktur bangunan, baru kemudian kita lakukan perencanaan teknis atau review terhadap perencanaan sebelumnya, sebelum kita membangun kembali,” tutur Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto.

    Pekerjaan rehabilitasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

    Kriteria pembangunan PTN dan PTKIN adalah tanah milik PTN, PTKIN atau Lembaga dan Kementerian terkait, bangunan tidak dalam sengketa atau masalah hukum, diprioritaskan bangunan yang kondisi tidak rampung lebih dari 50 persen, memiliki Amdal dan IMB, telah dilakukan audit dari BPKP dan audit kelayakan bangunan.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id