Pembentukan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja

    Rizkie Fauzian - 08 Oktober 2020 14:57 WIB
    Pembentukan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja
    Bank Tanah dukung program Reforma Agraria. . Foto: Shutterstock
    Jakarta: Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR. Undang-undang dibentuk dengan sistem omnibus law yang melakukan sinkronisasi atas peraturan perundang-undangan yang menghambat pertumbuhan lapangan kerja.

    UU Cipta Kerja ini disokong oleh berbagai macam klaster, salah satunya klaster pertanahan. Klaster ini meliputi empat hal, di antaranya mendukung pembentukan bank tanah.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pembentukan bank tanah bertujuan untuk menyediakan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

    "Bank Tanah juga mendukung program kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria. Dalam praktiknya, jika Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar, yang habis masa berlakunya, akan dihimpun dalam Bank Tanah untuk kemudian dilakukan redistribusi kepada masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Dalam Bank Tanah ini juga nantinya akan dibentuk Komite Bank Tanah. Sofyan mengatakan bahwa Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan.

    "Komite ini juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas. Ada dua komponen di dalam Dewan Pengawas, yakni yang berasal dari pemerintah dan profesional. Komponen yang berasal dari pemerintah, ditunjuk langsung oleh pemerintah dan untuk profesional, diusulkan oleh pemerintah dan di- approve  oleh DPR RI," jelasnya.

    Sofyan menambahkan bahwa Bank Tanah tidak akan menghidupkan kembali domein verklaring, melainkan untuk penataan pertanahan. Sehingga tanah-tanah yang tidak optimum, tanah yang tak bertuan itu ditampung oleh negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali ke masyarakat.

    Lebih lanjut, hadirnya Bank Tanah ini akan berkolaborasi dengan Kementerian ATR sebagai land manager dan land regulator. Sofyan mengungkapkan bahwa selama ini Kementerian ATR hanya berfungsi sebagai regulator.

    "Banyak yang keliru mengenai bank tanah. Jika Bank Tanah sudah ada, maka fungsi land manager akan dilaksanakan olehnya, sedangkan land regulator akan dijalankan oleh Kementerian ATR," ujarnya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id