Ombudsman Temukan 46 Laporan Konflik Penghuni Apartemen

    Media Indonesia - 05 Agustus 2020 14:58 WIB
    Ombudsman Temukan 46 Laporan Konflik Penghuni Apartemen
    Ombudsman menemukan 46 laporan terkait konflik penghunian. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan 46 laporan terkait konflik penghunian dan tata kelola rumah susun hingga 2019. Beberapa di antaranya merupakan apartemen yang berada di Provinsi DKI Jakarta.

    Temuan tersebut berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman menemukan dugaan adanya maladministrasi pada pengelolaan rumah susun yang terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

    Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya mengatakan kajian sistemik tersebut juga mengenai pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan rumah susun PPPSRS.

    "Permasalahan yang terjadi meliputi persoalan sertifikasi atau hak kepemilikan satuan unit, keberatan terkait tarif service iuran pengelolaan apartemen (IPL), keberatan terkait tarif listrik, monopoli bidang/benda milik bersama, hingga persoalan perikatan jual beli yang tidak seimbang antara pemilik dan pelaku pembangunan/pengembang," kata Dadan saat konferensi pers secara daring, Rabu, 5 Agustus 2020.

    Dalam penelusuran yang dilakukan Ombudsman, pada tahapan sebelum pembentukan PPPSRS, faktor administrasi dan faktor perikatan antara pelaku pembangunan dan pembeli, klausul perikatan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang pada akhirnya melemahkan pihak pembeli.

    "Padahal tahapan ini cukup krusial mengingat terdapat apartemen yang telah lama terbangun banyak yang pemilik namun belum terbentuk juga pengurus PPPSRS sesuai dengan mekanisme dan aturan terbaru," ujar Dadan.

    Dadan menjelaskan, potensi maladministrasi dalam tahap ini adalah tidak hadirnya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada proses pembentukan PPPSRS, sehingga potensi konflik dan sengketa antar pengurus menjadi semakin besar.

    "Selain itu, masih banyak daerah yang terdapat kekosongan hukum terkait pembinaan dan pengendalian apartemen," ucap Dadan.

    Kemudian pada tahap pengelolaan rumah susun oleh PPPSRS, hingga saat ini belum diterbitkan Pasal 57 UU 20 Tahun 2011. Maka terdapat kekosongan hukum atas tata cara penghitungan besarnya biaya pengelolaan yang berakibat pada beragamnya biaya pengelolaan antara rumah susun yang satu dengan yang lainnya.

    "Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan, Ombudsman menyampaikan saran kepada Pemerintah agar segera menyusun Peraturan Pemerintah yang dapat menjadi acuan peraturan di tingkat daerah terkait dengan tata cara perhitungan besaran biaya pengelolaan yang merupakan mandat dari Pasal 57 UU Nomor 20 Tahun 2011 yang diterbitan oleh Kementerian PUPR," jelasnya.

    "Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga diminta untuk mendorong daerah-daerah yang belum memiliki payung hukum tentang rumah susun dan PPPSRS untuk segera difasilitasi bersama penyusunan regulasi tersebut," pungkasnya.

    (KIE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id