Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai Rp9,13 Triliun

    Rizkie Fauzian - 27 Maret 2020 17:57 WIB
    Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai Rp9,13 Triliun
    Serapan anggaran Kementerian PUPR hingga 27 Maret 2020 sebesar 7,42 persen. Foto: MI



    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat serapan anggaran hingga 27 Maret 2020 sebesar 7,42 persen atau senilai Rp9,13 triliun dari total anggaran sebesar Rp123,17 triliun.

    Sementara untuk progres pembangunan fisik sebesar 6,97 persen. Penyerapan tersebut secara persentase sedikit lebih rendah dari bulan yang sama pada 2019 yakni sebesar 7,56 persen dengan dana APBN-P Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp121,9  triliun.






    Progres penyerapan anggaran yang relatif stabil itu tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek 2020, sudah dilakukan sejak November 2019. Hingga 27 Maret 2020 tercatat data paket dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 7.370 paket senilai Rp95,5 triliun.

    Dari total paket tersebut, progres paket yang terkontrak sebanyak 2.926 paket (51,28 persen) dengan nilai Rp48,9 triliun terdiri dari paket Multiyears contract (MYC), MYC baru dan Single Years Contract (SYC). Sebanyak 1.935 paket senilai Rp 16,3 triliun (17,08 persen) masih dalam proses lelang dan sisanya 2.509 paket senilai Rp 30,2 triliun (31,65 persen) yang masih belum proses lelang.

    Belanja anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia di antaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.

    Belanja infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah sehingga diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang.

    "Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia," kata Menteri PUPR dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Maret 2020.

    Basuki menambahkan belanja uang negara fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.

    Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan menghentikan praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan setiap proyek bermanfaat untuk kepentingan rakyat.

    "Program tidak hanya output namun sampai benefit dan outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa mendukung pertanian di desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id