Pengembang Diminta Kawal Perumahan Melalui Digitalisasi

    Rizkie Fauzian - 06 September 2020 19:29 WIB
    Pengembang Diminta Kawal Perumahan Melalui Digitalisasi
    Pengembang harus hijrah agar ramah dengan teknologi . Foto: Shutterstock
    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung relaksasi terhadap pengembang perumahan dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, relaksasi tersebut tidak berlaku dalam hal kualitas rumah.

    Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin menegaskan kepada asosiasi untuk mengawasi anggotanya agar selalu menjaga kualitas rumah dan berlomba dalam mengikuti perkembangan digital untuk peningkatan perkembangan pembiayaan perumahan ke depan.

    "Era digital tidak bisa ditinggalkan. Semua asosiasi harus hijrah agar ramah dengan teknologi dan mampu mengikuti perkembangan aplikasi dan menginput semua datanya ke SiKumbang, karena gerbongnya adalah pengembang," ujar Arief dikutip dari lama resmi PPDPP, Minggu, 6 September 2020.

    Sebanyak 500.605 unit rumah tapak sudah terdaftar di aplikasi SiKumbang, 257.647 unit tapak subsidi sudah dinyatakan terjual dan 1.604 unit rumah susun terdaftar dengan 387 unit rumah susun subsidi yang telah terjual.

    Menurut Arief, kontribusi pengembang sangat besar untuk mendukung big data yang sedang dibangun oleh PPDPP. Dengan adanya data real time dari sisi supply dan demand perumahan, maka semua menjadi lebih akuntabel, transparan, efisien, dan cepat.

    "Data ini akan menjadi masukan berarti kepada Kementerian Keuangan dan pihak terkait dalam penyaluran dana FLPP ke depan," ungkap Arief.

    Ketua Umum DPP REI Totok Lusida yang hadir dalam pertemuan menyampaikan apresiasinya kepada kemajuan teknologi PPDPP. “Data digital tidak bisa bohong. Kami sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan PPDPP dan kami akan terus mendorong anggota untuk memasukkan data perumahannya ke dalam aplikasi SiKumbang ini," ujarnya.

    Senada, Ketua Umum DPP Himppera, Endang Kawijaya menyampaikan masukan agar disiapkan perangkat hukum jika terjadi double booking untuk penjualan perumahan.

    Ia juga berharap PPDPP lebih memperkuat sistemnya agar terhindar dari gangguan teknis dalam pelaksanaannya. GMD Pemasaran Ritel Perumnas, Ari Indrianto menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PPDPP merupakan terobosan yang bagus sebagai parameter untuk mengambil keputusan.

    "Saya takjub dengan data yang disampaikan PPDPP dan kami menginginkan data ini bisa kami peroleh untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan,” ungkapnya.

    Di akhir pertemuan Arief menegaskan kembali kepada seluruh asosiasi pengembang agar asosiasi mendorong semua anggotanya yang masih bersifat konvensional dan analog.

    "Jika masih gagap teknologi dan tidak mau hijrah ke digital, maka pengembang hanya tinggal menunggu kepunahannya," ujarnya.

    (KIE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id